Semenjak disahkan oleh DPR, hingga kini UU Cipta Kerja masih dihiasi oleh beragam aksi penolakan oleh kalangan buruh, aktivisis, dan mahasiswa.
Padahal selang beberapa hari pasca demo yang berujung anarkis pada hari Kamis, 8 Oktober 2020 lalu, melalui konferensi pers Presiden Joko Widodo telah menyampaikan kepada publik beberapa poin penting akan keuntungan disahkannya UU Cipta Kerja.
Sebagaimana dikutip dari laman Kompas, diantaranya. UU Cipta Kerja akan mendorong tumbuhnya investasi yang masuk ke Indonesia sehingga akan lebih banyak lapangan kerja yang tersedia, terutama di masa pandemi Covid-19.
Kemudian menurut Jokowi, selama ini banyak pelaku usaha baru kesulitan untuk mendirikan usaha yang berbadan hukum, baik PT sampai koperasi, karenanya banyaknya perizinan yang harus dipenuhi. Dengan adanya UU Cipta Kerja maka UU ini akan memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin membuka usaha.
Selain itu kemudahan lain yang diberikan pemerintah pada pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja yakni sertifikasi makanan halal hingga kemudahan izin penangkapan ikan.
Jokowi pun mengklaim bahwa UU Cipta Kerja mendukung upaya pemberantasan korupsi. Karena UU ini menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan sistem perizinan secara elektronik sehingga pungutan liar, pungli, dapat dihilangkan.
Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi memang menarik untuk disimak. Diantara penjabaran akan manfaat dari disahkannya UU Cipta Kerja bahwasanya UU ini tidak lepas dari persepsi miring kalau-kalau hanya (untuk) menguntungkan para konglomerat serta bagian dari sistemik kemungkinan tindak korupsi yang lebih besar (korupsi kebijakan) dimana ada keterkaitannya dengan revisi UU KPK.
Memang pandangan tersebut masih dugaan semata mengingat sampai saat ini publik pun belum bisa mengakses draft final UU Cipta Kerja. Namun bersamaan dengan itu pemerintah dikabarkan telah mempersiapkan diri menghadapi bilamana ada pihak-pihak yang tidak puas mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Lantas bagaimana penilaian Penulis pribadi terhadap dugaan miring akan UU Cipta Kerja?
Apa benar UU Cipta Kerja ini untuk para Konglomerat? Merujuk kepada hal diatas, menurut Penulis bilamana UU Cipta Kerja memang ditujukan untuk mendorong investasi serta membuka lapangan kerja, secara tersirat jikalau UU Cipta Kerja dikatakan diperuntukkan bagi mereka kalangan konglomerat maka penilaian tersebut ada benanya.
Kenapa bisa demikian? Sederhana saja, Penulis tanya balik kepada para pembaca kiranya siapa yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan masuknya investasi dan terciptanya lapangan kerja serta industri padat karya kalau bukan para konglomerat? Apa Anda sebagai buruh, aktivis, atau mahasiswa memungkinkan untuk itu?
