Mohon tunggu...
Reno Dwiheryana
Reno Dwiheryana Mohon Tunggu... Full Time Blogger - Blogger/Content Creator

walau orang digaji gede sekalipun, kalau mentalnya serakah, bakalan korupsi juga.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Apakah dengan Menolak RUU Cipta Kerja Lantas Rakyat Beralih ke Demokrat dan PKS?

9 Oktober 2020   14:27 Diperbarui: 9 Oktober 2020   14:46 648
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Agus Harimurti Yudhoyono (Kompas)

"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,"

Sekilas pernyataan diatas merupakan bentuk pemintaan maaf dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020.

Dari sembilan Fraksi di DPR, tujuh Fraksi menyetujui yaitu PDIP, Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKB, dan Nasdem. Hanya dua Fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Sebagai putra sulung dari Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kiprah AHY dalam ranah politik menarik diikuti, tak terkecuali setiap pernyataan yang AHY lontarkan menanggapi suatu peristiwa.

Mengenai permintaan maaf AHY diatas Penulis mengapresiasi kebesaran hati AHY yang seolah berpihak kepada kaum buruh. Akan tetapi permintaan maaf itu kiranya mudah terbaca karena tidak lepas dari langkah strategis untuk merebut simpati rakyat kepada dirinya maupun partai Demokrat melalui polemik RUU Cipta Kerja.

Sebagai pemegang estafet dinasti partai Demokrat yang didirikan dan dibesarkan oleh Ayahnya, AHY punya tanggungjawab besar untuk mengembalikan kejayaan partai Demokrat pasca kasus-kasus korupsi yang menimpa Kader Demokrat, seperti Andi M. Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Jero Wacik, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan sebagainya dimana hal tersebut kontras dengan prinsip SBY yang menjunjung tinggi pemberantasan korupsi.

Nasi telah menjadi bubur, partai Demokrat saat ini memang tidak lagi menjadi partai dominan yang mampu menyetir peta perpolitikan di Tanah Air. Namun sekiranya partai Demokrat masih sangat beruntung bahwa partainya masih dapat duduk dan bersuara di Dewan Perwakilan Rakyat.

Lantas pertanyaannya, apakah dengan langkah menolak RUU Cipta Kerja maka rakyat akan beralih ke Demokrat dan PKS?

Belum tentu, karena jawaban pertanyaan tersebut tidak layaknya analogi sekali Anda berbohong maka jangan harap orang lain percaya kepada Anda lagi.

Pada hakikatnya sembilan Fraksi yang duduk di DPR sebagai bentuk representasi rakyat bahwa mereka duduk dalam satu perahu yang sama. Kemudian jika perahu itu tenggelam, maka bukankah partai Demokrat dan PKS turut serta ikut tenggelam bersama?

Apakah aksi buruh dan mahasiswa menolak RUU Cipta Kerja kemarin hanya menjurus kepada tujuh partai yang setuju saja? Tentu tidak. Terkait apakah Demokrat dan PKS menolak, bagi mereka itu tidak penting karena dipandang hanya sebagai bentuk formalitas ataupun gimmic semata.

Sekiranya dengan RUU Cipta Kerja disahkan, apakah bagian dari partai Demokrat dan PKS merasa dirugikan secara keseluruhan? Belum tentu, karena bisa saja mereka pun ikut serta diuntungkan.

Secara nalar, para Wakil Rakyat yang duduk di DPR boleh saja bergolak, saling adu, saling serang, saling menjatuhkan, merasa paling benar dan merasa paling mewakili rakyat.

Akan tetapi rakyat tentu tidak semuanya bodoh, apapun bentuk yang dipertontonkan bahwasanya itu sekadar drama. Toh faktanya dalam percaturan politik semisal contoh Pilkada 2020 nanti sesama partai saling berkoalisi demi berebut kuasa. Bahwa politik tidak mengenal musuh abadi maupun kawan abadi faktanya memang demikian dan rakyat hanya bisa pasrah mengikuti kemana air mengalir. Rakyat bangsa ini mudah lupa dan terlampau mudah pula memaafkan.

Dibalik permintaan maaf AHY prihal disahkannya RUU Cipta Kerja, mungkin publik juga menunggu tanggapan AHY mengenai aksi anakirtis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia imbas demonstrasi RUU Cipta Kerja kemarin.

Walau kembali itu pun hanya sekadar formalitas, paling tidak publik dapat tahu bahwa bangsa ini satu suara menentang segala bentuk kebodohan  berupa aksi anarkistis itu merugikan siapapun dan tidak memandang golongan manapun.

Demikian artikel Penulis. Mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun