"Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,"
Sekilas pernyataan diatas merupakan bentuk pemintaan maaf dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)Â menanggapi pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020.
Dari sembilan Fraksi di DPR, tujuh Fraksi menyetujui yaitu PDIP, Golkar, PAN, PPP, Gerindra, PKB, dan Nasdem. Hanya dua Fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak seluruh hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.
Sebagai putra sulung dari Mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat kiprah AHY dalam ranah politik menarik diikuti, tak terkecuali setiap pernyataan yang AHY lontarkan menanggapi suatu peristiwa.
Mengenai permintaan maaf AHY diatas Penulis mengapresiasi kebesaran hati AHY yang seolah berpihak kepada kaum buruh. Akan tetapi permintaan maaf itu kiranya mudah terbaca karena tidak lepas dari langkah strategis untuk merebut simpati rakyat kepada dirinya maupun partai Demokrat melalui polemik RUU Cipta Kerja.
Sebagai pemegang estafet dinasti partai Demokrat yang didirikan dan dibesarkan oleh Ayahnya, AHY punya tanggungjawab besar untuk mengembalikan kejayaan partai Demokrat pasca kasus-kasus korupsi yang menimpa Kader Demokrat, seperti Andi M. Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Jero Wacik, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan sebagainya dimana hal tersebut kontras dengan prinsip SBY yang menjunjung tinggi pemberantasan korupsi.
Nasi telah menjadi bubur, partai Demokrat saat ini memang tidak lagi menjadi partai dominan yang mampu menyetir peta perpolitikan di Tanah Air. Namun sekiranya partai Demokrat masih sangat beruntung bahwa partainya masih dapat duduk dan bersuara di Dewan Perwakilan Rakyat.
Lantas pertanyaannya, apakah dengan langkah menolak RUU Cipta Kerja maka rakyat akan beralih ke Demokrat dan PKS?
Belum tentu, karena jawaban pertanyaan tersebut tidak layaknya analogi sekali Anda berbohong maka jangan harap orang lain percaya kepada Anda lagi.
Pada hakikatnya sembilan Fraksi yang duduk di DPR sebagai bentuk representasi rakyat bahwa mereka duduk dalam satu perahu yang sama. Kemudian jika perahu itu tenggelam, maka bukankah partai Demokrat dan PKS turut serta ikut tenggelam bersama?
Apakah aksi buruh dan mahasiswa menolak RUU Cipta Kerja kemarin hanya menjurus kepada tujuh partai yang setuju saja? Tentu tidak. Terkait apakah Demokrat dan PKS menolak, bagi mereka itu tidak penting karena dipandang hanya sebagai bentuk formalitas ataupun gimmic semata.
