Sepekan ini publik dikejutkan oleh kejadian penyerangan oleh sekelompok orang terhadap Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Berdasarkan kronologi kejadian, kelompok orang yang tidak diketahui tersebut melakukan pengerusakan dan pembakaran yang menyebabkan kerugian bagi pihak Polsek maupun warga. Terdapat pula bentuk penganiayaan terhadap dua anggota Polisi yang tengah berpatroli akibat penyerangan ini.
Usut punya usut, diketahui penyebab penyerangan ialah dikarenakan kabar bohong (hoax) yang disebarkan oleh seorang oknum prajurit berinisial MI yang memprovokasi rekan seangkatannya dimana menyebut kecelakaan tunggal yang dialaminya disebabkan oleh tindakan pengeroyokan. Hal itu menyulut emosi rekan-rekannya yang kemudian melakukan perusakan jalan hingga ke daerah Polsek Ciracas.
Tentu kabar diatas sangatlah memprihatinkan. Hanya disebabkan sebuah kabar bohong, tanpa kejelasan dan klarifikasi terlebih dahulu membuat segelintir orang bertindak membabi buta dan merugikan mereka yang tidak bersalah.
Terlebih satuan yang memiliki fungsi melindungi negara ini, jelas tindakan merugikan tersebut sungguh sangat memalukan dan merusak citra institusi yang dinaunginya.
Lepas dari provokasi oknum yang menyebabkan kejadian pembakaran Polres Ciracas, yang jadi pertanyaan ialah mengapa dua institusi ini kerap kali bersinggungan?
Jika ditelisik bahwasanya ada masalah fundamental diantara dua institusi ini yaitu kedua institusi TNI dan Polri dapat dimanfaatkan untuk "kepentingan" segelintir pihak.
Kenapa mereka sampai bisa dimanfaatkan? Karena baik TNI maupun Polri memiliki "privilige sama rata" sebagai institusi yang berfungsi menjaga keamanan internal maupun eksternal negara Indonesia.
Apa betul demikian? Jangan-jangan Penulis hanya asal ngomong.
Tidak usah jauh-jauh, coba kita berkaca pada kasus Djoko Tjandra yang sampai detik ini masih dalam proses penyidikan. Kita lihat seksama bagaimana realitanya dimana jelas-jelas ada keterlibatan oknum perangkat yang membantu segala kebutuhan dari Djoko Tjandra.
Jika gambaran dari kasus Djoko Tjandra bisa terjadi, maka tidak mustahil apabila institusi TNI bisa dimanfaatkan pula oleh pihak-pihak yang membutuhkan jasa mereka, semisal guna memudahkan permasalahan perijinan, mengamankan aset perusahaan, dan lain sebagainya.
Konflik kepentingan dari masing-masing pihak yang memanfaatkan kedua institusi dapat menimbulkan konflik diantaranya bahkan memungkinkan konflik internal dalam institusi baik dari tingkatan atas (para petinggi) hingga bawah (unit satuan).
