Belum lama ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Dalam Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas kurang lebih 120 hektare.
Tentu hal di atas menjadi sebuah ironi, tatkala saat masa kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno begitu vokal menyuarakan menolak reklamasi di Teluk Jakarta dikarenakan alasan merugikan nelayan disana.
Lantas apa yang terjadi, mengapa usai menjabat Anies kini 180 derajat berubah dengan menyetujui adanya reklamasi di Teluk Jakarta?
Entah apa gerangan yang ada di benaknya, namun hingga detik ini Gubernur Anies Baswedan masih bungkam tak bersuara dan enggan menanggapi sorotan media kepadanya.
Bagi Penulis pribadi melihat sikap Anies terhadap reklamasi merupakan sesuatu yang lumrah terjadi di ranah politik. Ketika janji politik berseberangan dengan realita saat berkuasa, Penulis kira itu bukan hal baru.
Secara kapabilitas Anies Baswedan sehat jasmani ketika menerbitkan surat Keputusan Gubernur prihal reklamasi kawasan Ancol. Hanya saja yang menjadi keraguan adalah apakah secara batin Anies paham bahwa ia tak hanya berkhianat kepada dirinya tetapi juga telah membuat kecewa pendukungnya? Apakah Anies kini tidak lagi terlampau peduli dengan masa depan karier politiknya?
Merujuk kepada peristiwa, Anies bisa dikatakan pandai memanfaatkan setiap momentum yang bisa menambah citranya di mata publik terkhusus warga Jakarta.
Sebagai contoh gelaran Formula E di mana dibalik gelaran tersebut kita tahu dampaknya terhadap pecinta dunia otomotif tanah air.
Anies tak segan menyuarakan selain kendaraan listrik bebas aturan ganjil-genap, ia juga membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang berisikan bahwa kendaraan listrik tidak perlu membayar pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Namun apa daya, pandemi Covid-19 membuat gelaran Formula E Jakarta tidak jelas kapan akan dilaksanakan.
Kemudian prihal istilah Car Free Day (CFD) yang kini menjadi "kawasan bersepeda". Apakah ada urgensi dibalik pergantian istilah tersebut ataukah sekadar menanggapi hype sepeda yang kini sedang tinggi-tingginya.
Anies berunjar bahwa kebutuhan masyarakat untuk berkegiatan di akhir pekan sangat tinggi dan ia mengakomodir keinginan tersebut.
Lalu prihal Anies memperbolehkan aksi demo saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mungkin tak sedikit yang terkejut dan heran dengan keputusan Anies ini.
Anies berunjar bahwa pihaknya ingin menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat yang dimiliki masyarakat tetap terakomodir dengan baik. Namun aksi tersebut agar tidak menimbulkan risiko penyebaran virus Covid-19 maka setiap demonstran wajib menerapkan protokol kesehatan.
Pertanyaan pun sederhana, apakah keputusan memperbolehkan aksi demo saat PSBB merupakan respon dari kecolongannya Pemprov DKI terhadap aksi demo prihal demo RUU HIP di depan gedung DPR-MPR? Dan bagaimana penerapannya nanti di lapangan, apakah teraktualisasi dengan baik bentuk keputusan tersebut?
Dari gambaran di atas, bisa dikatakan wajar bilamana tak sedikit yang mempertanyakan kemampuan dalam memimpin dan mengambil keputusan seorang Anies Baswedan. Ia tak segan melawan arus dan berunjar bahwa segala bentuk keputusan itu untuk kepentingan orang banyak. Apa iya?
Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
