Eks Pengikut ISIS, WNI atau Bukan?

Dua poin diatas menurut Penulis bisa dijadikan rujukan tertulis oleh pemerintah untuk menilai apakah eks pasukan ISIS tersebut dapat disebut WNI atau bukan. Kemudian pemerintah memiliki dasar kuat baik mengizinkan atau tidak memulangkan eks pengikut ISIS tersebut ke Indonesia. 

Namun perlu diingat baik-baik bahwa kesemua aturan itu bisa tidak berlaku bilamana Presiden memutuskan untuk menghapus kewarganegaraan ke-600 eks pengikut ISIS tersebut. Dengan kata lain, mereka tanpa status kewarganegaraan dan negara Indonesia tidak memiliki tanggungjawab kepada mereka.

Terkait pro kontra pemulangan eks pengikut ISIS ke Indonesia menurut Penulis kita perlu melihat akan bagaimana konsekuensi yang mungkin diterima oleh ke-600 orang tersebut jika saja jadi dipulangkan.

Pertama, nama-nama mereka kemungkinan besar akan masuk blacklist daftar teroris. Secara cakupan, mau tidak mau mereka akan tetap dinilai sebagai ancaman dan seumur hidup mereka akan terus diawasi serta ruang gerak mereka akan dibatasi.

Kedua, mereka harus terlebih dahulu masuk dalam program deradikalisasi. Entah seperti apakah itu? Apakah mungkin layaknya pecandu narkoba yang dididik ke panti rehab? Namun kiranya hal tersebut konsekuensi yang eks pengikut ISIS wajib jalani ketika sampai di Indonesia.

Ketiga, tentu dampak sosial yang eks pengikut ISIS ini kemungkinan terima. Apakah setelah mereka diradikalisasi kemudian dapat berbaur dengan masyarakat pada umumnya dan apakah masyarakat mau menerima mereka? Penulis yakini, hal ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan kemungkinan akan membuat suasana tidak kondusif.

Keempat, tentu saja bagaimana nasib dan masa depan mereka. Seperti diketahui dari isu yang beredar bahwa mereka yang menjadi pengikut ISIS mengorbankan semua harta benda yang dimilikinya dengan dalih perjuangan. Pertanyaannya seandainya mereka dipulangkan, siapa yang akan menanggung kehidupannya? Apakah ini akan menjadi beban pemerintah sekarang maupun selanjutnya?

Secara kesimpulan, prihal nasib ke-600 eks pengikut ISIS ini pemerintah harus dengan cermat mempertimbangkannya dan menjelaskan bagaimana status mereka kepada publik. Dan suka tidak suka setiap pihak harus bisa menerima keputusan yang pemerintah ambil nantinya. Terkait dari itu semua perlu kita ingat bahwa dari ke-600 eks pengikut ISIS tersebut bahwa pemerintah masih perlu memikirkan bagaimana nasib kurang lebih 264 juta penduduk Indonesia lainnya. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.