Menggugat Anies Baswedan

Yang menjadi pertanyaan apakah musibah banjir bisa dikategorikan sebagai subjek dari gugatan ketika alam menjadi unsur dominan dari penyebabnya. Kenapa Penulis bisa katakan demikian, karena jelas baik keterangan BMKG dan BNPB telah lebih dahulu (sebelum pergantian tahun) mewanti-wanti akan tingginya potensi terjadinya banjir.

Lalu apakah dalam perkara musibah banjir ini Pemprov DKI Jakarta dapat dikategorikan lalai melaksanakan tugasnya dalam upaya mengantisipasi banjir? Tentu ini pun harus ada tolak dasar ukurnya, bukti apa yang bisa penggugat kemukakan yang dapat memperkuat gugatannya tersebut. Jelas ini pun tidak bisa pakai asumsi semata karena banyak faktor yang memungkinkan mengapa Jakarta kebanjiran.

Kemudian apa yang memungkinkan "class action" ini mentah di tengah jalan menurut pandangan Penulis ialah langkah Pemprov DKI Jakarta pasca musibah banjir. Apakah saat musibah banjir, terjadi pembiaran oleh Pemprov DKI Jakarta?

Mengacu pada hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak tinggal diam saat musibah banjir terjadi dimana mereka sigap menugaskan aparaturnya untuk meminimalisir dampak banjir, bekerjasama dengan intansi yang lain untuk mengevakuasi para korban dan memberikan bantuan, melakukan antisipasi susulan pasca banjir, dan sebagainya.

Dari sini kita ketahui bahwa menggugat Anies Baswedan maupun Pemprov DKI Jakarta adalah suatu langkah yang sia-sia. Hemat Penulis untuk apa kita malah berjibaku kepada suatu musibah dimana seharusnya kita bersama berupaya menginteropeksi diri masing-masing dan mungkin dapat duduk bersama mencari solusi terbaik kedepannya demi Jakarta.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah kota, serta instansi terkait lainnya sangat dinantikan oleh publik agar musibah banjir ini tidak menjadi langganan setiap tahunnya. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.