Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis tentang persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen atau setara dengan 25,67 orang. Dimana angka ini menurun dibandingkan tingkat kemiskinan Maret 2018 sebesar 0,16 persen atau setara dengan 280 ribu orang.
Data ini baru sebagian dari data BPS yang menjadi acuan dari pengambilan kebijakan. Sebab ada metode yang menjadi alat ukur untuk mendapatkan hasil untuk penyederhanaan laporan. Ukuran yang digunakan BPS adalah pendapatan sebesar RP 410 ribu perkapita perbulan. Hal ini akan berbeda jika pendapatan dinaikkan, maka angka-angka kemiskinan akan naik.
Dan pengurangan kemiskinan mesti melalui multi pendekatan baik dari sisi kebijakan dan program pemerintah, termasuk apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga amil zakat, kemanusian yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, baik di kota maupun di desa.
Ada beberapa faktor yang mampu mengurangi kemiskinan dari sisi kebijakan yang pernah dilakukan oleh pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Partai Demokrat berada dalam pemerintahan legislatif menopang kebijakan pengurangan kemiskinan multi pendekatan.
Dimana tercatat rentang tahun 2004- 2012 Pemerintah Indonesia telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8 persen. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan pro rakyat yang dijalankan.
Diantaranya adalah program PNPM bagian dari program pro rakyat yang mengedepankan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mampu keluar dari kemiskinan ektrim. Program ini bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dimana fokus pada terbagi menjadi beberapa klaster. PNPM berada pada klaster II.
Disisi lain ada program Bantuan Tunai Langsung dan Jaminan Kesehatan Nasional dengan BPJS yang menyasar pengurangan kemiskinan dari sisi pengeluaran dalam bidang kesehatan. Dan beberapa program lainnya untuk bidang pendidikan, diantaranya Bantuan Operasional Sekolah, Program Bidik Misi.
Sedangkan untuk bidang usaha dan pengembangan UMKM terintegrasi antara PNPM dengan Kredit Usaha Rakyat. Hal ini membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dalam bidang permodalan untuk berkembang. Dampak signifikan adalah tumbuhnya usaha-usaha yang mampu menyerap tenaga kerja, menghasilkan produk dan jasa dari usaha masyarakat dan menjadikan ekonomi bergerak disektor riil.
Mengacu tentang yang telah diperbuat dan memiliki dampak baik untuk mengurangi kemiskinan. SBY dan Partai Demokrat tetap menjadikan kebijakan pro rakyat menjadi bagian dari kebijakan untuk pemerintahan lima tahun mendatang.
Hal ini dirumuskan dalam 14 Prioritas Demokrat yang disampaikan SBY per tanggal 1 Januari 2019 dan diperkuat oleh AHY selaku Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) dalam Pidato "Rekomendasi Partai Demokrat Kepada Presiden Indonesia Mendatang"Â per 1 Maret 2019.
Sebab pengurangan kemiskinan adalah kerja panjang dan sinergi berbagai pihak. Dan Partai Demokrat tetap memperjuangkan disisi kebijakan di DPR RI bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
