Rakyat Menanti Realisasi Konsep

Di hadapan ratusan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan penghayat kepercayaan se-Jawa Tengah, Senin (6/1/2014) malam, di Wisma Perdamaian, Gubernur Ganjar Pranowo memaparkan pidato kebudayaan. Dia menekankan pemerintahan yang ia pimpin baru seumur jagung dan perlu bimbingan segenap warga Jateng. Termasuk pembangunan dalam ranah budaya dan kemanusiaan.

Gubernur membuka pidato dengan memaparkan keadaan sosial masyarakat Jateng secara umum: banyaknya kemiskinan dan pengangguran, hingga Jateng yang belum mampu mandiri dalam hal ketersediaan pangan. Pemerintah Daerah, menurutnya, senantiasa menekan semua itu guna mewujudkan Jateng yang Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.

Kondisi yang dipaparkan Gubernur pun menjadi aktual ketika ia menyinggung harga elpiji yang dinaikkan secara tiba-tiba oleh pemerintah pusat per 1 Januari lalu, kendati kemudian diturunkan per 7 Januari. Menurutnya, harus ada upaya strategis supaya masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah. Dia mencontohkan beberapa desa di Jateng telah memanfaatkan kotoran sapi untuk produksi biogas yang bisa digunakan untuk lampu penerangan. Dia menyeru hal itu harus senantiasa didorong sebagai salah satu peranti kemandirian energi.

Yang kemudian menarik, Gubernur bercerita soal kearifan tradisi tedhak siten. Dalam budaya Jawa, tradisi ini jamak dilakukan supaya anak yang berumur sekitar tujuh bulan belajar berjalan. Dia  mengibaratkan pemerintah yang ia pimpin tak ubahnya anak itu: seorang “anak” yang sedang belajar dan mengenal sekitarnya.

Guna memperkuat analoginya, Gubernur pun mencoba mengkontruksi pemahaman masyarakat yang selama ini berpikiran bahwa pembangunan ada di tangan pemerintah. Yang benar, menurutnya, yang membangun adalah masyarakat. Pemerintah “cuma” ngancani dan mengarahkan kebijakan yang sesuai dengan arah pembangunan itu. Tak hanya itu, pemerintah juga harus peka dan terbuka terhadap masukan dan kritik masyarakatnya.

Pada titik inilah, Gubernur menekankan pentingnya wiwitan atau awalan dalam berbagai hal. Wiwitan menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah tujuan. Misalnya, pembangunan infrastruktur harus diwiwiti dengan perencanaan yang matang. Setelah itu, pengerjaan harus pula konsisten, dibarengi dengan pengawalan oleh segenap pihak. Semua itu bertujuan agar apa pembangunan yang telah diwiwiti dan disepakati bersama dapat selesai sesuai rencana.

Gubernur tidak ingin pemerintah Jateng mencontoh wiwitan seperti digambarkan dalam pergelaran wayang kulit. Menurutnya, wayang memiliki pakem wiwitan berupa jejer, yakni sebuah bagian di mana mengisahkan pertemuan para penguasa dan mereka yang berpengaruh―tanpa ada rakyat di dalamnya. “Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi,” dia menjelaskan.

Wiwitan juga menjadi hal penting dalam budaya Jawa, karena dalam pembangunan, menurut Gubernur, manusia tidak hanya harus siap secara fisik, tapi juga batin. Penyiapan batin dengan cara laku, yakni melakukan berbagai hal sesuai yang ajaran budaya Jawa, adalah upaya yang baik untuk mengawali.

Guna menegakkan prinsip Boten Korupsi Boten Ngapusi, Gubernur mengajak masyarakat untuk selalu mengedepankan rembuk. Baginya, berembuk menjadi semakin mudah di era digital ini. Berembuk dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa batas ruang dan waktu juga tak harus bertemu karena dapat memanfaatkan sarana internet.

Merealisasikan Konsep

Upaya membangun sebuah wilayah dengan landasan budaya bukanlah hal baru. Di Jakarta, pidato kebudayaan, seperti yang baru pertama kali dilakukan oleh Gubernur Ganjar, telah menjadi agenda tahunan. Pidato kebudayaan selalu menyoroti permasalahan aktual dan penting. Bulan November 2013, pidato ini disampaikan oleh Karlina Supelli, filsuf dan pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, dengan judul Kebudayaan dan Kegagapan Kita. Dia, di antaranya merespon sikap hidup manusia modern yang cenderung kurang berpikir serius, konsumerisme, dan kurang punya komitmen.

Gubernur Ganjar boleh jadi cuma terhegemoni oleh hal itu: melakukan pidato kebudayaan seperti halnya dilakukan oleh Jakarta―yang kebetulan dipimpin oleh rekan satu partai, Joko Widodo. Namun, terlepas dari itu, sebuah pidato oleh seorang pemimpin selalu menyisakan tanya: kapan konsep-konsep untuk mewujudkan masyarakat ideal itu akan direalisasikan? Jangan sampai masyarakat makin jengah dengan banyak ceramah yang selalu memberi harapan-harapan palsu.

Terlebih, menggunakan budaya sebagai komoditas dan sekadar hegemoni sesaat bukanlah cara yang tepat. Hal itu karena, seperti kata Jokowi, berkebudayaan adalah bagaimana memperlakukan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat (merdeka.com, 12/11/2013).

Dalam hal ini, Jateng sebenarnya telah memiliki pucuk pimpinan yang selalu mengupayakan hal itu: nguwongke liyan dengan berupaya mengedepankan rembuk. Gubernur Ganjar telah berupaya egaliter, untuk tidak membedakan mana yang dipimpin, mana yang memimpin. Dalam banyak kesempatan, ia membaur dengan masyarakat, berpakaian tak resmi, hingga menghadiri acara-acara musik―yang identik dengan anak muda.

Pada akhirnya masyarakat bakal menilai kinerja. Dan, semakin masyarakat tahu bahwa banyak janji dan orasi tak direalisasikan, maka semakin apatis dan nyinyir terhadap pemerintahan. Masyarakat tak bakal kenyang dengan orasi-orasi retoris dan janji manis. Masyarakat, seperti dikatakan Gubernur sebagai tampuk kuasa tertinggi dalam demokrasi, butuh kemudahan, sehingga benar-benar merasakan pemerintah hadir dan nguwongke.

(Tulisan dimuat di kolom Wacana Nasional harian Suara Merdeka, 17 Januari 2014)

Dhoni Zustiyantoro