Globalisasi dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Globalisasi adalah fenomena yang menandai interkoneksi yang semakin erat antara berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia. Proses ini ditandai dengan pertukaran yang intens dalam bidang ekonomi, budaya, politik, dan teknologi, yang terjadi secara cepat dan meluas. Seperti yang dikemukakan oleh (Nurhaidah and Musa 2015).

Salah satu dampak positif globalisasi adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi, seperti internet dan e-commerce, telah mempermudah akses pasar global. Hal ini mendorong peningkatan investasi asing langsung (FDI) yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Winarno, 2008), bahwa salah satu ciri penting globalisasi adalah ketika dunia dan pasar-pasar menjadi semakin terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain di dalam satu lingkup yang sama yaitu global yang tanpa batas. Akibatnya adalah terjadinya kenaikan mata uang pada suatu wilayah yang akan berpengaruh terhadap wilayah-wilayah lainnya,

Selain itu, globalisasi juga mendorong perkembangan sektor jasa dan teknologi informasi, yang ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan rintisan (startup) dan ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi sebagai hasil dari globalisasi ini tentunya memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia terhadap informasi dan pengetahuan. Hal ini telah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat proses inovasi.

Namun, di samping dampak positifnya, globalisasi juga menimbulkan berbagai tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah semakin lebarnya kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Globalisasi seringkali menguntungkan kelompok yang memiliki modal dan akses terhadap informasi, sementara kelompok marginal justru semakin terpinggirkan. Seperti contohnya yakni, urbanisasi yang masif akibat globalisasi telah menciptakan pemukiman kumuh di perkotaan, seperti yang terjadi di Jakarta.

Dilansir oleh Kompasiana (2019), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional pada Mei 2019 mencatat bahwa permukiman kumuh di DKI Jakarta tersebar di 118 dari 267 kelurahan atau hampir 45 persen dari total seluruh kelurahan. Luas permukiman kumuh tersebut mencapai 1.005,24 hektare dengan sebaran wilayah di Jakarta Barat (28 persen), Jakarta Pusat (11 persen), Jakarta Selatan (18 persen), Jakarta Timur (12 persen), Jakarta Utara (30 persen), dan Kepulauan Seribu (1 persen). Permukiman ini berada di area tidak teratur, seperti sekitar waduk, bantaran sungai, dan sepadan pantai.

Penduduk pemukiman kumuh ini umumnya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, memperparah kesenjangan sosial. Hal tersebut dikarenakan kualitas hidup penduduk pemukiman kumuh sangat terpengaruh oleh globalisasi. Kemudian, terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas menghambat mobilitas sosial mereka dan menjebak mereka dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, minimnya fasilitas kesehatan yang memadai juga berdampak pada berbagai penyakit, sehingga berdampak pul pada produktivitas seseorang, dan meningkatkan beban pengeluaran keluarga. Selain itu, terbatasnya peluang pekerjaan yang layak juga memaksa mereka untuk bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman, sehingga hal-hal tersebut semakin memperparah kondisi ekonominya.

Ketergantungan yang tinggi pada produk impor pada praktiknya berdampak pada ekonomi Indonesia sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Krisis ekonomi global dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dalam meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini terlihat jelas pada saat krisis finansial Asia tahun 1997, di mana banyak perusahaan lokal gulung tikar akibat persaingan dengan produk impor dan nilai tukar rupiah yang melemah. Globalisasi juga dapat mengancam keanekaragaman budaya lokal akibat masuknya budaya asing yang masif. Misalnya, maraknya budaya konsumerisme yang ditandai dengan pembelian barang-barang bermerek yang telah menggeser nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, seperti gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dari kasus tersebut, jelas terlihat bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatasi dampak negatif globalisasi, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Pemerintah juga memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi hidup masyarakat, khususnya mereka yang berada di kelompok marginal. Kebijakan yang tepat ini tentunya dapat memaksimalkan potensi positif globalisasi dan meminimalkan dampak negatifnya. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan UMKM, melindungi industri dalam negeri, dan menguatkan regulasi.

Meskipun memberikan banyak manfaat, globalisasi juga menimbulkan tantangan yang kompleks. Untuk dapat memanfaatkan potensi positif globalisasi dan meminimalkan dampak negatifnya, diperlukan upaya kerja sama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat daya saing ekonomi, membangun ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan memperkuat kerjasama internasional.

Globalisasi juga telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan publik di Indonesia. Proses ini telah membuka peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan yang kompleks. Untuk menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi, Indonesia perlu berkomitmen pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pembangunan yang dicapai akan lebih berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

SUMBER:

1. Harbowo, Nikolaus. 2019. Hampir Separuh Wilayah Jakarta Berupa Permukiman Kumuh. Kompasiana.

2. Nurhaidah dan Muhamad Insya Musa. 2015. Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Jurnal Pesona Dasar.

3. Winarno, Budi. 2008. Globalisasi: Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia. Erlangga. (Red).