Jakarta - Setara Institute telah merilis hasil penelitian mengenai transformasi Polri sebagai langkah perbaikan institusi ke depannya. Studi tersebut diberi judul "Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Indonesia Emas 2045."
Peneliti senior Setara Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan berdasarkan identifikasi berbagai masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Dari analisis tersebut, muncul sejumlah solusi konkret untuk perbaikan Polri.
"Tidak ada lembaga negara yang sempurna. Oleh karena itu, kami menawarkan 50 langkah transformasi Polri untuk mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045," ujar Ismail dalam acara diseminasi hasil riset yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis, 12 Desember 2024.
Beberapa langkah yang diusulkan meliputi revisi peraturan Kapolri, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan, serta langkah-langkah lain.
"Sebaiknya Kompolnas tidak hanya mengawasi secara pasif, namun juga harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan," tambahnya.
Selain itu, revisi Undang-Undang Polri juga dianggap penting untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan akuntabilitas institusi. Polri juga diimbau untuk membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat.
"Kritik publik seharusnya dilihat sebagai bentuk partisipasi masyarakat, bukan dianggap sebagai serangan. Kami juga menilai bahwa penerapan meritokrasi menjadi hal penting untuk menjaga soliditas Polri," lanjutnya.
Ismail juga menyoroti perlunya peningkatan pelatihan terkait hak asasi manusia (HAM) dan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tubuh Polri.
"Rekomendasi ini kami ajukan sebagai langkah yang bersifat konstruktif," katanya.
Belakangan, muncul usulan agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
