Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk terus berupaya meningkatkan komunikasi dan edukasi publik agar pemahaman yang benar tentang industri pertambangan dapat terbangun. Dengan demikian, stigma negatif yang selama ini berkembang dapat diubah menjadi dukungan terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab.
"Kita terus lakukan aksi nyata dan campaign (kampanye) positif, bahwa tambang harus menghadirkan rakyat yang lebih sejahtera. Tambang harus menghadirkan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik ke depan," tegas Akmal.
Selanjutnya ia meminta agar Berau Coal dapat terus membantu pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi dan membangun kemandirian. Dirinya mendorong terjadinya kolaborasi antara pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, mencari solusi bersama. Salah satunya harus bantu menanam pangan untuk keperluan sendiri, sehingga tidak mengganggu pasar masyarakat yang berakibat pada inflasi.
Pihak-pihak lain yang tak bertanggung jawab juga menjadi perhatian dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu. Maksudnya ada pihak lain yang ingin melakukan aktivitas pertambangan di luar dari izin resmi yang diberikan pemerintah. Mereka yang disebut sebagai penambang ilegal itu sudah dipastikan menjadi bagian dari kerusakan alam Kalimantan.
"Persoalannya itu, ada yang juga mau ikut menggali, Â tapi tidak punya sumber daya untuk mengembalikannya lagi (tambang ilegal)," pungkasnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
