Tren Positif Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara Nasional di 2024

Data yang dikumpulkan oleh komisi terkait meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan informasi di website resmi, responsivitas badan publik terhadap permintaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara Nasional nilai IKIP Indonesia 75,65 dalam kategori Sedang. Meningkat setiap tahun sejak tahun 2021.

Perkembangan nilai IKIP secara nasional diakui Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro cukup beragam. Terdapat 11 provinsi dalam situasi Baik, 21 provinsi di kategori Sedang dan 2 provinsi pada kategori Buruk. Serta ada 19 Provinsi berada di atas rata-rata nasional, yang salah satunya adalah provinsi Kalimantan Timur.

IKIP sendiri memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya:

Mengukur tingkat keterbukaan informasi publik. IKIP memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana suatu wilayah atau institusi telah membuka akses informasi publik bagi masyarakat.

Memperbaiki kualitas layanan publik. Dengan mengetahui nilai IKIP, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam penyediaan informasi publik dan melakukan perbaikan.

Meningkatkan partisipasi masyarakat. IKIP mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan.

Mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. IKIP menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Semakin banyak provinsi yang berhasil mencapai nilai IKIP di atas rata-rata nasional menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik semakin meningkat di berbagai tingkatan pemerintahan. Peningkatan nilai IKIP ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, seperti pembentukan badan publik informasi (PPID), pelatihan bagi petugas informasi, serta sosialisasi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.