Perihal Singkat Tanjung Priok Sang Tepi Laut dan Jakarta Utara, Kota Paling Bersih Korupsi Tahun 2017

"Tinggal dimana?"

"Di Priok (Tanjung Priok -red)."

"Whoah.." Mukanya pun berubah kaget, "jauh banget?"

Emang iya, ya? Dalam hati bergumam.

Itulah sepenggal dialog yang saya alami saat memperkenalkan diri. Mayoritas mereka akan kaget jika kata kunci "Priok" sampai di telinga mereka. Seakan-akan Tanjung Priok itu ada di ujung belahan dunia lain; tak tergapai. Padahal, mereka yang terkejut itu berkantor di Jakarta juga, beberapa tinggal di Jakarta pun. Tapi setidaknya, persepsi warga Indonesia kepada salah satu wilayah kecamatan di Jakarta Utara ini telah bergeser. Tanjung Priok dahulu dikenal sebagai sarangnya preman, pemadat, perampok, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kriminal. Kalau sekarang, bagaikan jauh di mata dekat di hati. 

Percaya tidak jika saya mengutip perkataan salah satu politisi Jakarta saat kampanye yang menyebutkan, "kalau mau kuasai Jakarta, kuasai dulu Jakarta Utara. Kalau mau kuasai Jakarta Utara, kuasai dulu Tanjung Priok."?

Kedengarannya memang sesumbar, tapi izinkan saya menjabarkan secara singkat perihal Tanjung Priok, Jakarta Utara ini.

Secara posisi wilayah Tanjung Priok berada di daratan utara Jakarta yang menjorok ke laut. Di dalamnya terdapat akses transportasi darat dan laut yang menghubungkannya ke kota-kota atau negara lain. Peran Tanjung Priok ini, sangatlah penting, karena jika tidak ada pelabuhannya, maka tidak akan ada barang-barang kebutuhan atau barang luxury yang terdistribusi ke wilayah-wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, Banten, dan sekitarnya.

Semenjak zaman Hindia-Belanda, Tanjung Priok memang dijadikan kawasan strategis. Saat dibukanya Terusan Suez di tahun 1869, para pedagang dari Eropa dapat langsung menembus ke wilayah Asia tanpa perlu memutar kapal dari Afrika. Akibatnya, lalu lintas perdagangan dunia meningkat drastis, termasuk di Batavia.

Untuk menampung muatan barang-barang dari seluruh dunia tersebut, Gubernur Jendaral Johan Wilhelm van Lansberge (1875-1881) membangun pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1877 untuk menggantikan peran Pelabuhan Sunda Kelapa di sebelah baratnya, karena dinilainya terlalu kecil.

Waktu itu, kawasan Tanjung Priok merupakan tanah partikelir (bukan milik umum; bukan milik pemerintah, dinas, atau swasta) yang dikuasai oleh beberapa tuan tanah. Diantara mereka terdapat nama-nama seperti Hana birtti Sech Sleman Daud; Oeij Tek Tjiang; Said Alowie bin Abdulah Atas; Ko Siong Thaij; Gouw Kimmirt; dan Pattan. 

Untuk kepentingan koloni, pemerintah Hindia-Belanda segera membatalkan status tanah partikelir Kampung Kodya Tandjung Priok dan tanah partikelir Tandjung Prioktersebut, kemudian disewakan kepada Koninklijke Paketvaar Maatschappij (KPM) guna pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Demi meningkatkan peran distribusi barang di bangun pula stasiun kereta apinya. Pasti belum ada yang tahu kalau antara pelabuhan dengan stasiun Tanjung Priok terdapat jalan pintas bawah tanah, kan?

Di era paska kemerdekaan Republik Indonesia, sempat terjadi konflik penguasaan pelabuhan ini antara pemerintah Indonesia dengan pasukan NICA yang dibonceng sekutu hingga 27 Desember 1949. Tepat di tanggal itulah kerajaan Belanda mengakui kedaulatan R.I. Namun berdasarkan pasal perjanjian Konferensi Meja Bundar(KMB), Pelabuhan Tanjung Priok harus dikembalikan kepada Koninklijke Paketvaart Maatschappij(KPM) yang masih memiliki hak pengelolaan sampai tahun 1952. 

Selesai hak konsesi itu berakhir, pemerintah RI melakukan "Nasionalisasi" atas Pelabuhan Tanjung Priok, pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, Djawatan Perhubungan Laut, sedangkan pelaksananya adalah Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

Kini, pelabuhan Tanjung Priok memiliki 4 area operasional yang terdiri dari tiga terminal dan satu non terminal. Fungsi masing-masing ada bermacam-macam. Ada sebagai tempat bongkar muat barang-barang curah, alat berat,cargo, full petikemas, hingga terminal penumpang berkelas.

Bisa dibayangkan dong, betapa peran Tanjung Priok begitu besar untuk kemashlahatan pulau Jawa pada umumnya. By the waysebagian besar barang-barang yang kalian konsumsi dan pakai itu distribusi awalnya dari pelabuhan yang berdiri di Kota Administrasi Jakarta Utara ini, loh.

IPK Jakarta Utara ada di poin 73,9 sebagai kota paling bersih dari korupsi tahun 2017

Jakarta Utara sendiri juga mulai membangun dirinya sebagai kota yang bermartabat. Baru-baru ini, Jakarta Utara berstatus kota terbersih dari korupsi tahun 2017 mengalahkan 12 kota lainnya dari seluruh Indonesia.

Kota yang kini dipimpin oleh Husein Murad ini telah lama melakukan perbaikan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan interaksi pelaku usaha dan penyedia layanan atau pemerintah kota. Inilah yang menjadi penilaian Manajer Departemen Riset Transparency Indonesia (TI) Wawan Suyatmiko saat memaparkan hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017).

"Dari data itu kami temukan IPK Jakarta Utara ada di poin 73,9," ujarnya, seperti yang dikutip dari Kompas.com.