Menurut Jurnal yang ditulis oleh Sumartono, dengan judul "Budaya Politik dalam Masyarakat Pragmatis" pada tahun 2018, Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos yang dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik ini memberikan pemahaman rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.
Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat keterlibatan seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat, pola kepemimpinan, sikap terhadap mobilitas, dan prioritas kebijakan.
Kondisi masyarakat Indonesia saat ini mayoritas mempunyai perspektif pragmatis. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragma yang berarti perbuatan (action) atau tindakan (practice).Â
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; mengutamakan segi kepraktisan dan kemanfaatan. Pragmatisme memandang bahwa kriteria kebenaran ajaran adalah faedah atau manfaat.
 Sehingga, yang akan diminati oleh rakyat adalah mereka yang langsung memberikan dampak atau hasil nyata, yaitu memberikan uang atau sembako saat kampanye ke rumah-rumah warga.
Partai politik yang turun ke masyarakat ini berusaha menarik perhatian masyarakat dengan berbagai cara agar mereka dapat memenangkan pemilu. Jadi, cara yang paling penting adalah memberikan uang. Mayoritas partai saat ini bergantung pada uang sebagai sumber daya mereka. Baik dalam membangun partainya, memperoleh konstituennya, maupun memperoleh suaranya. Itu adalah budaya politik yang terjadi di arena kontestasi dan di sistem politik.
Selain itu, dalam politik, ada tiga tingkatan penting dalam meraih popularitas: dikenal, disukai, dan dipilih. Seorang calon tersebut harus dikenal terlebih dahulu untuk disukai. Seperti kata pepatah "Tak kenal, maka tak sayang.", Tahap selanjutnya jika suka mengenalnya maka disukai, dan akhirnya dipilih.
Faktanya menurut penelitian yang dilakukan oleh kompas, dalam pemilu kemarin, Partai Buruh baru memiliki tingkat popularitas 30%. Hal tersebut menunjukan angka yang rendah. Mengenalnya pun belum tentu dalam hal yang positif yang nantinya akan mendorong masyarakat untuk menyukai kemudian memilih dalam pemilu.
Sehingga, alasan mengapa popularitas Partai Buruh rendah adalah pertanyaannya. efek dari kenyataan bahwa perspektif pragmatis dari partai buruh dan masyarakat menyebabkan kekurangan dana untuk kampanye. Partai buruh juga menghadapi masalah selanjutnya karena kekurangan dana. Mereka tidak dapat mempromosikan organisasi mereka dengan cara yang memiliki akses langsung kepada masyarakat. seperti membayar untuk iklan, memasang baliho di tempat umum, dan hal-hal lainnya yang dilakukan oleh partai-partai lain. Tidak mudah untuk memberikan informasi kepada 204 juta DPT (daftar pemilih tetap) yang tersebar di 38 provinsi, 514 kota/kabupaten, 7.200 kecamatan, dan sejumlah kelurahan dari Aceh hingga Papua. Karena itu, jumlah orang yang mengenal Partai Buruh masih sangat kecil di tengah kondisi elektoral kemarin. Jika ditampilkan dalam bentuk persentase, sekitar 40% pada saat pemilu.
Masalah pada kesadaran kelas pekerja juga menjadi salah satu penyebab lemahnya Partai Buruh, Tingkat kesadaran politik dan ideologis di kalangan kelas pekerja masih rendah. Meski kerap kali turun dalam menyuarakan suara kelas pekerja dengan melakukan demo untuk menolak berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja bersama mahasiswa dan lapisan masyarakat lainnya, namun pada akhirnya dalam pemilu, mereka tetap memilih partai yang memproduksi aturan-aturan tersebut. Partai yang sering didemo, justru tetap dipilih. Ini menunjukkan adanya kelabilan dan kurangnya kesadaran masyarakat kita. Hal ini terjadi karena pengaruh dari depolitisasi.
Mayoritas partai yang ada di DPR adalah partai yang mewakili kepentingan kelas pemilik modal. Kompas merilis bahwa 7 dari 10 anggota dewan atau 70% anggota dewan memiliki latar belakang pengusaha. Hal tersebut menjadi penyebab mereka para pihak yang memiliki wewenang terhadap undang-undang membuat undang-undang yang menguntungkan untuk kepentingan kelas atas. Selagi kelas pekerja tidak mampu mengisi dan mendominasi pusat-pusat kekuasaan, sulit perubahan sosial akan bisa terjadi.
Pada akhirnya dalam konteks kampanye politik, Partai Buruh menghadapi tantangan besar karena keterbatasan dana dan masyarakat yang pragmatis. Meskipun Partai Buruh telah melakukan advokasi dan edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, masih banyak tugas dan langkah yang harus dihadapi dan dilakukan oleh Partai Buruh ke depannya. Pentingnya pendidikan politik menjadi fokus utama Partai Buruh, dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui posko oren di berbagai wilayah, Partai Buruh mengadvokasi berbagai kasus seperti PHK, akses layanan kesehatan, dan masalah pendidikan. Selain itu, partai ini juga berusaha menarik perhatian generasi muda melalui kegiatan-kegiatan kreatif. Namun, dalam hal popularitas, Partai Buruh masih lemah dalam penggunaan media sosial dan kreativitas dalam kampanye.
