Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Kupang

Keseluruhan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia telah berjalan cukup baik. Hal ini berlaku baik bagi pemerintah daerah dengan opini uniqualified dan qualified pada laporan keuangannya. Salah satu tantangan terbesar pada penerapan akuntansi akrual di sektor publik ini adalah terkait dengan sistem Teknologi Informasi (TI). 

Permasalahan ini diatasi beberapa pemerintah daerah dengan menggunakan spreadsheet secara manual untuk pembuatan laporan keuangan berbasis akrual. 

Selanjutnya Qadhari, Abdurahim, dan Sofyani (2018) menunjukkan bahwa sistem remunerasi, motivasi, dan partisipasi dalam penyusunan anggaran mampu membawa pengaruh positif pada kinerja manajerial pemerintah daerah. 

Baca juga: Conflict Management

Kinerja manajerial yang dimaksud merupakan upaya oleh manajer atau pimpinan daerah untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan tugas dan fungsinya pada pemerintahan daerah tersebut.

 Penelitian studi kasus mengenai SAP berbasis akrual tahun 2013 pada Pemerintah Kota Kupang dilaksanakan dalam periode waktu bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan September tahun 2018, dengan meneliti mengenai faktorfaktor serta kendala yang memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual. Pemerintah kota Kupang menjadi objek penelitian dengan berfokus pada BKD Kota Kupang. 

 Terdapat dua jenis data yang digunakan untuk memperkuat analisis penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, proses wawancara berlangsung sebanyak dua kali bersama narasumber dari BKD Kota Kupang. Wawancara pertama dilaksanakan pada bulan Maret 2018, sedangkan wawancara kedua berlangsung pada bulan Juli 2018. 

Beberapa narasumber yang di wawancarai antara lain Jefri E. Pelt selaku Kepala BKD Kota Kupang, Ariantje M. Baun selaku Sekretaris Umum, Johanis E. Padabain selaku Tenaga Fungsional Sub Bidang Akuntansi, Evelyn Venita selaku Kepala Bidang Keuangan dan Aset Badan, Susanty Dethan dan Danto Lobang selaku pegawai. 

Selain data primer, terdapat data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka serta catatan-catatan penting dalam BKD Kota Kupang. Data-data tersebut berguna untuk menganalisis hasil dari penerapan SAP berbasis akrual. Sehubungan dengan penjelasan mengenai jenis dan sumber data, maka beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah visitasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka.

 Pengolahan data diperlukan untuk mengolah hasil data dalam bentuk analisis dan pembahasan sehingga dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Terdapat dua bagian yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu sebelum lapangan dan selama - sesudah lapangan. Sebelum lapangan dilakukan dengan mencari topik serta judul yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. 

Selanjutnya mencari beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik dan judul yang ada, serta melakukan survei tempat untuk mengetahui Pemerintah Kota yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. 

Sedangkan, selama dan sesudah lapangan dilakukan setelah proses sebelum lapangan, dengan mendatangi langsung ke tempat penelitian selama beberapa waktu untuk melakukan visitasi, wawancara, pengumpulan data dan informasi untuk memperkuat analisis penelitian. Nazir (2005) menyatakan bahwa setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui tiga tahapan yaitu penyuntingan (editing), penilaian (scoring), dan tabulasi (tabulating).

Pada aspek sumber daya, pertanyaan dan pernyataan yang diberikan kepada narasumber serta responden terkait dengan jumlah pegawai, kualitas dan latar belakang pendidikan pegawai, sarana prasarana yang tersedia, pengiriman laporan keuangan kepada BPK, sistem aplikasi yang digunakan, insentif bagi pegawai, pelatihan, dan mutasi pegawai.  

Berdasarkan gambar diatas data hasil kuesioner Kepala Badan/Bidang/Sekretaris dan Pegawai di BKD Kota Kupang, nilai yang diperoleh masuk dalam kategori setuju dengan nilai rata-rata yaitu 67,9 untuk Kepala Badan/Bidang/Sekretaris dan 71,3 untuk pegawai. 

Sedangkan pada grafik menunjukan rata-rata nilai dari pimpinan dan pegawai yang mencakup pernyataan dan pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan sumber daya yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual.

Kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya terjadi di pemerintah kota Kupang, tetapi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Dollah, Saerang, dan Manossoh (2015) melakukan penelitian tentang analisis implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Bolaang Monggodow Utara. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain SDM yang belum cukup memadai dalam mengelola laporan keuangan, sering terjadi pergantian pegawai di bidang pengelolaan aset, serta aplikasi yang datanya belum terintegrasi satu dengan lainnya. 

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bolang yaitu keterlambatan penyampaian data dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi berbasis akrual. 

Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan dan meminimalisir setiap kendala yang masih terjadi di pemerintah daerah. 

Setiap pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta harus memastikan bahwa setiap materi yang diberikan kepada pemerintah daerah telah diterima dengan baik dan dapat diterapkan. Dengan demikian, implementasi SAP pada pemerintah kota Kupang dapat berjalan sesuai dengan SOP dari Pemerintah Pusat.