Dari Nadiem ke Prof Mu'ti, Apa yang Harus Diperbaiki di Dunia Pendidikan?

Penunjukkan  Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. telah dipilih menjadi Menteri  Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto tampaknya menjadi angin segar bagi suramnya dunia pendidikan di era pemerintahan Jokowi yang dilabeli rapor merah oleh banyak pihak. Apa saja yang harus diperbaiki dalam dunia pendidikan Indonesia ?

Tampaknya Dunia Pendidikan dalam 10 Tahun ini banyak disorot bahkan banyak pihak memberi raport merah dunia pendidikan di era pemerintahan Jokowi. Secara kasat mata pendidikan di Indonesia masuk dalam kategori kritis dengan menjelaskan beberapa indikatornya. Seperti terlihat dari rendahnya hasil capaian Indonesia dalam program PISA (Program for International Student Assessment). Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara dengan skor membaca, matematika, dan sains yang jauh di bawah target yang ditetapkan.  

Bank Dunia melaporkan, kualitas pendidikan Indonesia masih terendah di lingkup ASEAN, 55 persen anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam. Bahkan berdasarkan tabel liga global yang diterbitkan firma pendidikan Pearson, sistem pendidikan Indonesia dinilai terburuk di dunia. Dalam laman World Population Review diurutkan daftar negara dengan rata-rata nilai IQ-nya yang diambil dari sejumlah penelitian. Adapun Indonesia berada di peringkat ke-129 dengan skor IQ sebesar 78,49., dibandingakan Jepang dan Taiwan yang masyarakatnya ber IQ 106.

Lengkaplah sudah rapor merah dunia pendidikan kita. Lebih menyedihkan sempat viral di media sosial Tik Tok sekitar 10 anak usia SMP tidak tahu ibukota Jawa Timur, dan tidak tahu propinsi kota Jakarta.   Puncaknya sempat  viral di media sosial ketika beberapa anak SMP belum bisa membaca, menyedihkan sekali di dunia pendidikan kita.

Pada era Nadiem Makarim, sejumlah inisiatif dan kebijakan telah diterapkan di sektor pendidikan dasar di Indonesia. Beberapa kebijakan yang digulirkan, seperti Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, serta perubahan dalam sistem Asesmen Nasional, bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Namun, masih ada beberapa permasalahan di pendidikan dasar yang perlu mendapatkan perhatian oleh Menteri Pendidikan baru.  Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengganti ujian nasional (UN) dengan penilaian kemampuan minimal dan tes kepribadian. 

Namun, kebijakan tersebut kontroversial karena beberapa pihak menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya memahami kompleksitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, kebijakan kebebasan belajar juga menghadapi tantangan besar, termasuk masalah biaya sekolah dan akses internet siswa. Kritikus juga mengatakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak sepenuhnya memahami kondisi pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan sering kali tidak memenuhi kebutuhan pendidikan dasar  di wilayah tersebut.

Hal ini diperparah dengan masalah  yang disoroti DPR adalah terkait ketimpangan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, kekurangan tenaga pendidik dan masalah guru honorer, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya menimbulkan persoalan, hingga fasilitas atau sarana prasarana pendidikan yang minim di daerah, serta kekerasan dan bullying yang marak di sekolah. Belum lagi anggaran pendidikan tahun 2023 yang tidak terserap di tengah masih kurangnya sarana prasarana pendidikan di daerah dan masalah proses sertifikasi guru yang berbelit sehingga menambah faktor ketimpangan kualitas pendidikan di negeri ini

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. telah dipilih menjadi Menteri  Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dunia pendidikan tampaknya bisa berharap banyak dari menteri baru Ini. Kapasitas Abdul Mu’ti dalam dunia pendidikan nasional tampaknya tidak usah diragukan lagi. Kiprah Prof Muti dalam skala nasional dan internasional  adalah modal penting seperti telah menjadi  anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 2006-2011, Periode berikutnya bahkan beliau didapuk menjadi Ketua BAN-S/M 2011-2017, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2019-2022. Tentu dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, membuat Abdul Mu’ti lebih dirasa layak untuk menjadi Menteri Pendidikan. 

Permasalahan klasik dunia pendidikan di Indonesia dalam 10 tahun ini seperti tak tersentuh dengan baik, sehngga wajar banyak pihak memberi nilai buruk bagi dunia pendidikan ini. Tampaknya dari berbagai permasalahan tersebut menteri pendidikan baru khususnya pendidikan dasar dan menengah akan lebih cermat mengidentifikasi, mengevaluasi dan memperbaiki 10 masalah pokok pendidikan Indonesia, di antaranya adalah:

1. Kesenjangan Kualitas Pendidikan Antar Daerah

• Permasalahan: Terdapat kesenjangan besar dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil. Akses terhadap infrastruktur pendidikan, teknologi, dan tenaga pendidik yang berkualitas masih terbatas di beberapa daerah terpencil.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Meningkatkan distribusi sumber daya pendidikan yang adil, memastikan akses internet di daerah terpencil, dan menambah insentif bagi tenaga pendidik yang bersedia bekerja di daerah terpencil.

2. Kompetensi Guru

• Permasalahan: Banyak guru masih kurang memiliki kompetensi yang memadai dalam menerapkan metode pengajaran modern dan berpusat pada siswa. Penguasaan teknologi juga masih menjadi tantangan, terutama bagi guru senior.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru yang lebih intensif, termasuk pelatihan teknologi digital dan metode pengajaran baru. Memberikan penghargaan dan insentif bagi guru yang menunjukkan peningkatan kompetensi.