Dari Nadiem ke Prof Mu'ti, Apa yang Harus Diperbaiki di Dunia Pendidikan?

Penunjukkan  Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. telah dipilih menjadi Menteri  Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto tampaknya menjadi angin segar bagi suramnya dunia pendidikan di era pemerintahan Jokowi yang dilabeli rapor merah oleh banyak pihak. Apa saja yang harus diperbaiki dalam dunia pendidikan Indonesia ?

Tampaknya Dunia Pendidikan dalam 10 Tahun ini banyak disorot bahkan banyak pihak memberi raport merah dunia pendidikan di era pemerintahan Jokowi. Secara kasat mata pendidikan di Indonesia masuk dalam kategori kritis dengan menjelaskan beberapa indikatornya. Seperti terlihat dari rendahnya hasil capaian Indonesia dalam program PISA (Program for International Student Assessment). Indonesia berada di peringkat 69 dari 81 negara dengan skor membaca, matematika, dan sains yang jauh di bawah target yang ditetapkan.  

Bank Dunia melaporkan, kualitas pendidikan Indonesia masih terendah di lingkup ASEAN, 55 persen anak usia 15 tahun secara fungsional buta huruf, dibandingkan kurang dari 10 persen di Vietnam. Bahkan berdasarkan tabel liga global yang diterbitkan firma pendidikan Pearson, sistem pendidikan Indonesia dinilai terburuk di dunia. Dalam laman World Population Review diurutkan daftar negara dengan rata-rata nilai IQ-nya yang diambil dari sejumlah penelitian. Adapun Indonesia berada di peringkat ke-129 dengan skor IQ sebesar 78,49., dibandingakan Jepang dan Taiwan yang masyarakatnya ber IQ 106.

Lengkaplah sudah rapor merah dunia pendidikan kita. Lebih menyedihkan sempat viral di media sosial Tik Tok sekitar 10 anak usia SMP tidak tahu ibukota Jawa Timur, dan tidak tahu propinsi kota Jakarta.   Puncaknya sempat  viral di media sosial ketika beberapa anak SMP belum bisa membaca, menyedihkan sekali di dunia pendidikan kita.

Pada era Nadiem Makarim, sejumlah inisiatif dan kebijakan telah diterapkan di sektor pendidikan dasar di Indonesia. Beberapa kebijakan yang digulirkan, seperti Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, serta perubahan dalam sistem Asesmen Nasional, bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Namun, masih ada beberapa permasalahan di pendidikan dasar yang perlu mendapatkan perhatian oleh Menteri Pendidikan baru.  Menteri Pendidikan Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan ‘Merdeka Belajar’ yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengganti ujian nasional (UN) dengan penilaian kemampuan minimal dan tes kepribadian. 

Namun, kebijakan tersebut kontroversial karena beberapa pihak menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya memahami kompleksitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, kebijakan kebebasan belajar juga menghadapi tantangan besar, termasuk masalah biaya sekolah dan akses internet siswa. Kritikus juga mengatakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tidak sepenuhnya memahami kondisi pendidikan di daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan sering kali tidak memenuhi kebutuhan pendidikan dasar  di wilayah tersebut.

Hal ini diperparah dengan masalah  yang disoroti DPR adalah terkait ketimpangan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, kekurangan tenaga pendidik dan masalah guru honorer, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya menimbulkan persoalan, hingga fasilitas atau sarana prasarana pendidikan yang minim di daerah, serta kekerasan dan bullying yang marak di sekolah. Belum lagi anggaran pendidikan tahun 2023 yang tidak terserap di tengah masih kurangnya sarana prasarana pendidikan di daerah dan masalah proses sertifikasi guru yang berbelit sehingga menambah faktor ketimpangan kualitas pendidikan di negeri ini

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. telah dipilih menjadi Menteri  Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI dalam jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto. Dunia pendidikan tampaknya bisa berharap banyak dari menteri baru Ini. Kapasitas Abdul Mu’ti dalam dunia pendidikan nasional tampaknya tidak usah diragukan lagi. Kiprah Prof Muti dalam skala nasional dan internasional  adalah modal penting seperti telah menjadi  anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) 2006-2011, Periode berikutnya bahkan beliau didapuk menjadi Ketua BAN-S/M 2011-2017, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2019-2022. Tentu dengan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, membuat Abdul Mu’ti lebih dirasa layak untuk menjadi Menteri Pendidikan. 

Permasalahan klasik dunia pendidikan di Indonesia dalam 10 tahun ini seperti tak tersentuh dengan baik, sehngga wajar banyak pihak memberi nilai buruk bagi dunia pendidikan ini. Tampaknya dari berbagai permasalahan tersebut menteri pendidikan baru khususnya pendidikan dasar dan menengah akan lebih cermat mengidentifikasi, mengevaluasi dan memperbaiki 10 masalah pokok pendidikan Indonesia, di antaranya adalah:

1. Kesenjangan Kualitas Pendidikan Antar Daerah

• Permasalahan: Terdapat kesenjangan besar dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan atau daerah terpencil. Akses terhadap infrastruktur pendidikan, teknologi, dan tenaga pendidik yang berkualitas masih terbatas di beberapa daerah terpencil.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Meningkatkan distribusi sumber daya pendidikan yang adil, memastikan akses internet di daerah terpencil, dan menambah insentif bagi tenaga pendidik yang bersedia bekerja di daerah terpencil.

2. Kompetensi Guru

• Permasalahan: Banyak guru masih kurang memiliki kompetensi yang memadai dalam menerapkan metode pengajaran modern dan berpusat pada siswa. Penguasaan teknologi juga masih menjadi tantangan, terutama bagi guru senior.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru yang lebih intensif, termasuk pelatihan teknologi digital dan metode pengajaran baru. Memberikan penghargaan dan insentif bagi guru yang menunjukkan peningkatan kompetensi.

3. Fokus pada Pengembangan Karakter

• Permasalahan: Banyak sekolah masih terlalu fokus pada pencapaian akademik dan nilai ujian, sehingga kurang memperhatikan aspek pengembangan karakter siswa, seperti pendidikan adab, akhlak, keterampilan berpikir kritis, empati, dan kecakapan sosial. 
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Memperkuat program pengembangan karakter melalui kurikulum yang lebih holistik, serta memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendidikan karakter yang mengedepankan agama, adab, dan akhlak sangat penting bagi pendidikan dasar di Indonesia, mengingat peranannya dalam membentuk generasi muda yang memiliki moralitas kuat sejak dini. Pendidikan karakter ini sebaiknya diintegrasikan dalam kurikulum secara komprehensif, mulai dari pembelajaran di kelas hingga kegiatan ekstrakurikuler, sehingga siswa tidak hanya diajari secara teoritis, tetapi juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, toleransi dan rasa hormat harus menjadi fokus utama yang ditanamkan melalui pembiasaan positif di lingkungan sekolah. 

4. Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pembelajaran

• Permasalahan: Di era digital, ketimpangan akses terhadap teknologi masih menjadi isu besar. Beberapa sekolah di perkotaan telah memiliki akses internet yang baik, sementara banyak sekolah di daerah tertinggal masih belum memiliki akses yang memadai.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Peningkatan infrastruktur teknologi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Mendorong program subsidi perangkat teknologi bagi sekolah dan siswa yang membutuhkan.

5. Evaluasi dan Asesmen yang Relevan

• Permasalahan: Sistem evaluasi melalui ujian nasional telah digantikan dengan Asesmen Nasional, namun masih ada tantangan dalam memastikan bahwa asesmen tersebut benar-benar relevan dan mencerminkan kemampuan siswa secara komprehensif.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Memastikan asesmen yang ada bisa lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pendidikan di masa depan. Fokus pada asesmen yang mengukur keterampilan praktis, literasi, dan numerasi, bukan hanya aspek kognitif.

6. Kurangnya Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan

• Permasalahan: Masih kurangnya partisipasi aktif orang tua dalam proses pendidikan anak, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dapat menghambat perkembangan anak di rumah dan di sekolah.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Membuat program yang melibatkan orang tua secara lebih aktif dalam kegiatan sekolah. Meningkatkan komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua agar tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung di rumah.

7. Rasio Murid-Guru yang Masih Tinggi

• Permasalahan: Di beberapa daerah, rasio murid terhadap guru masih terlalu tinggi, yang menyebabkan guru kesulitan memberikan perhatian individu kepada setiap siswa.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Menambah jumlah tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan guru, serta mengoptimalkan peran tenaga pendidik pendamping atau asisten guru.

8. Pemanfaatan Dana Pendidikan yang Kurang Efektif

• Permasalahan: Masih ada permasalahan dalam pengelolaan dana pendidikan, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak selalu tersalurkan secara tepat dan efisien.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Menerapkan sistem monitoring yang lebih efektif agar penggunaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

9. Pendidikan Inklusif

• Permasalahan: Pendidikan inklusif, khususnya bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, masih belum optimal diimplementasikan. Banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas dan tenaga pengajar yang sesuai.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Memperbanyak pelatihan bagi guru tentang pendidikan inklusif, serta meningkatkan fasilitas yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus agar mereka dapat belajar dengan nyaman.

10. Minat Baca yang Rendah

• Permasalahan: Minat baca siswa di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Kurangnya perpustakaan yang memadai serta akses terhadap buku berkualitas menjadi salah satu penyebabnya.
• Perbaikan yang Dibutuhkan: Meningkatkan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, menyediakan perpustakaan yang nyaman dan menarik di setiap sekolah, serta melibatkan komunitas dalam gerakan literasi.

Memang idealnya semua masalah harus dikelola dan dipimpin oleh ahlinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan umatnya, apabila segala urusan telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat. Menteri Pendidikan baru ini diharapkan dapat melanjutkan kebijakan positif yang sudah ada, sambil mengatasi tantangan-tantangan ini dengan pendekatan yang lebih strategis, inovatif, dan inklusif, agar pendidikan dasar di Indonesia semakin merata dan berkualitas. 

Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan adalah investasi terbaik bangsa ini yang bisa dibuat untuk masa depan bangsa dan negara.  Semoga pendidikan Indonesia bisa mengajarkan seseorang untuk berpikir dengan ahklak mulia, intensif dan kritis agar dapat memperbaiki kualitas akal sehat bangsa agar tidak salah dalam berkerja dan memiilih pemimpin dalam membangun yang bangsa besar ini. Karena tujuan pendidikan adalah pengetahuan bukan fakta, tetapi nilai hidup yang berkualitas. Karena pendidikan bukanlah pembelajaran fakta, tapi pelatihan pikiran untuk berpikir