Susi vs Edhy dan Presiden ?
Yang menarik sebenarnya bukan sekedar memperdebatkan siapa yang benar dan yang salah dalam penetapan 4 kebijakan kontroversial tersebut.
Tetapi keunikan perbedaan pendapat di dalam pemerintahan Presiden yang sama. Selama pemerintahan Jokowi-JK, Susi secara tegas melarang praktik ekspor benih udang. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster, yang melarang perdagangan benih lobster dan lobster berukuran kurang dari 200 gram ke luar negeri. Sementara di era pemerintahan Jokowi-Maruf, aturan larangan ekspor benur dicabut oleh menteri Edhy melalui Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.Â
Hal inilah yang memicu kontroversi luar biasa di antara tokoh masyarakat, ormas, nelayan dan masyarakat umum. Pertentangan tersebut selalu mempertentangkan posisi Susi vs Edhy. Tampaknya tidak ada yang mempermasalahkan posisi presiden  saat itu. Padahal seperti diketahui bahwa presiden selalu berulang mengingatkan bahwa tidak ada misi menteri yang ada adalah misi presiden. Tetapi uniknya rekam jejak digital menunjukkan bahwa presiden selalu berdiri pada posisi yang berbeda dan seperti dibuat netral atau mengambang.
Ketika muncul 4 kebijakan penting tetapi punya muatan kontroversi yang sangat mendasar tersebut presiden  seringkali tidak menunjukkan sikap yang tegas . Jokowi tidak pernah mengeluarkan sikap tegas apakah mendukung atau menolak kebijakan menteri Susi atau menteri Edhy. Setiap pernyataan presiden tentang kontroversi itu sangat mengambang dan multi tafsir. Menganggap kebijakan menteri Susi baik, tetapi mendukung kebijakan menteri Edhy tidak salah. Tetapi faktanya 4 kebijakan menteri Edhy tersebut bisa terus berjalan. Hal itu mudah diartikan bahwa Presiden mendukung penuh kebijakan menteri Edhy.
Bila dilihat dari sisi hukum pemerintahan, ketika kebijakan menteri yang kontroversial terus berjalan mulus , hal itu berarti disetujui sepenuhnya oleh presiden. Karena sistem pemerintahan Indonesia adalah kabinet presidensiil. Mungkin ini salah satu alasan mengapa menteri favorit rakyat Susi Pudjiastuti digeser oleh meteri Edhy. Karena, selama ini banyak kebijakan Susi yang merakyat demi kepentingan nelayan dan bangsa ternyata tidak didukung sepenuhnya atasannya.
Perseteruan perbedaan pedapat 4 kebijakan antara Susi vs Edhy adalah gambaran utuh pola pikir dan sikap presiden yang selama ini tidak ditampakkan. Perbedaan pendapat antar menteri dan mantan menteri mungkin juga gambaran pemahaman dan ketidakkonsistenan Presiden dalam menghadapi 4 kebijakan kontroversial yang sama sama di bawah kepemimpinan Presiden yang sama.
Fenomena penting itulah yang akan segera menjawab keinginan banyak nitizen agar menteri Susi untuk kembali masuk kabinet. Menteri paling favorit itu ramai ramai dituntut  kembali ke kabinet mengganti menteri Edhy untuk segera berkiprah kembali. Susi banyak dituntut untuk segera menenggelamkan kapal pencuri ikan asing, penenggelaman kebijakan ekspor benih udang dan menenggelamkan 2 kebijakan kontroversial lainnya. Tapi tampaknya keinginan  para nitizen akan sia sia. Para nitizen  tersebut tidak menyadari bahwa menteri susi sebelumnya telah ditenggelamkan dulu oleh presiden, wakil presiden dan menko kemaritiman. Bila Susi menjabat menjadi menteri lagi sangatlah lucu dan memalukan institusi presiden. Bila Susi menjabat menteri lagi pasti akan menggantikan semua kebijakan yang dirubah Edhy. Bila hal ini terjadi maka presiden dianggap  plin plan,tidak punya sikap sendiri dan selalu bersembunyi dibalik kebijakan menterinya.
Fenomena keunikan posisi presiden ditengah perbedaan kebijakan yang sangat tajam antara Susy dan Edhy tampaknya mengingatkan akan pendapat John F. Kennedy yang mengatakan bahwa "Upaya dan keberanian tidak cukup jika tanpa tujuan dan arahan. Ternyata "Bertanggung jawab itu bukan hanya untuk apa yang kita lakukan, tapi juga untuk apa yang tidak kita lakukan."
Referensi :
