Tidak Ada Pembaharuan Perbedaan Kriteria Hisab Rukyat, Pemerintah Menanggung Deritanya

Itikat luhur dan upaya baik pemerintah dalam menyatukan perbedaan umat dan persatuan umat tersebut justru kadang dianggap sebagai hal negatif oleh berbagai pihak. Pihak tertentu menganggap bahwa pemerintah terlalu memaksakan kehendak dalam penetapan dan tidak mendengar aspirasi umat lainnya. Padahal pemerintah selalu mengundang dan mendengar aspirasi berbagai ormas Islam di Indonesia dalam penentuan sidang isbath, seperti yang ditunjukkan pada sidang Kamis (19/7/2012). Namun sayangnya mulai tahun 2012 ketua Muhamaddiah Dien Samsyudin secara mengejutkan memutuskan untuk keluar dari sidang isbath yang digalang pemerintah. Sebenarnya tidak ada yang bisa memaksakan perbedaan tersebut karena semua mengutamakan persatuan umat. Justru pemerintah seringkali mengatakan bahwa perbedaan tersebut hendaknya tidak dijadikan masalah penting, tergantung pada keyakinan dan kemantapan masing-masing. Justru yang lebih penting adalah mementingkan persatuan umat serta mengedepankan toleransi terhadap suatu perbedaan. Tetapi Pemerintah juga harus menghormati bahwa keluarnya Muhamaddiah dari sidang Isbath adalah pilihan yang harus diapresiasi. Namun demi persatuan umat Islam mudah-mudahan Muhammadiah akan kembali bergabung dalam sidang Isbath dalam tahun-tahun berikutnya.

Pemerintahpun selalu dituding bahwa bila pemerintah salah dalam penentuan tersebut maka pemerintah harus menanggung dosa dari jutaan umatnya. Umat muslim di Indonesia tidak perlu kawatir pemerintah salah dalam menentukan masuknya bulan puasa dan hari lebaran. Bila pemerintah salah dalam penentuan tersebut maka umat muslim yang mengikutinya tidak akan menanggung dosanya. Bila pemerintah salah dalam penentuannya maka pemerintah sendirilah yang akan menanggungnya. Tetapi inilah muhjizat puasa, bila pemerintah salah dalam penentuan tersebut setelah melalui proses ijtihaj para ahli di negaranya justru pemerintah akan mendapatkan satu pahala atau satu kebaikkan. Nabi Muhammad SAWpun pernah memberikan penekanan terhadap hal penerimaan hasil ijtihad pemimpin, jika sudah dilakukan dengan prosesnya yang benar. "Jika seorang pemimpin itu berijtihad, lalu hasil ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua kebaikan. Namun jikka ternyata hasil ijtihadnya salah, maka dia mendapat satu kebaikan"