Rencana kenaikkan harga BBM yang akan direncanakan pemerintah menimbulkan konflik dahsyat di tengah bangsa ini. Pro kontra perbedaan itu menimbulkan konflik politik dan sosial yang sangat besar dan melelahkan. Tidak ada yang salah dalam setiap dua kubu tersebut, masing-masing harus saling menghormati alasan dan pendapat mereka. Akhirnya rapat paripurna DPR mengeluarkan keputusan yang elegan dengan memenangkan opsi tidak ada kenaikkan BBM, kecuali bila ada kenaikkan minyak dunia maka pemerintah berhak menaikkan harga BBM. Keputusan elegan itu adalah jalan tengah yang brilian untuk menyelesaikan konflik besar itu demi kepentingan rakyat , kepentingan keuangan negara dan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang. Sebagai insan demokrasi yang hidup di negara demokrasi sebaiknya semua pihak berjiwa besar dan tidak memaksakan kehendak demi kesatuan dan keutuhan bangsa ini. Penyelesain konflik itu harus diakhiri dengan pertarungan demokratis dari wakil rakyat di rapat paripurna DPR itu. Tidak ada yang yang harus menang dan kalah dalam konflik pro kontra kenaikkan BBM yang rumit itu. Keputusan demokrasi itulah merupakan cara paling elegan untuk meredam konflik yang merusak kesatuan dan mengacaukan keamanan negeri ini yang tidak harus diselesaikan lewat jalanan dan kekerasan. Ketidakpuasan satu pihak adalah sesuatu yang sulit dihindarkan. Jangan sampai ketidakpuasan itu membuat bangsa ini jatuh dalam keterpurukan dengan perseteruan jangka panjang yang justru mengorbankan rakyat.
Dalam Rapat Paripurna DPR yang berlangsung hingga dini hari tadi dengan agenda pengambilan keputusan mengenai BBM, anggota dewan akhirnya memutuskan opsi kedua dengan tambahan Pasal 7 ayat 6 (a). Ayat itu memberikan kewenangan kepada pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dalam kurun waktu enam bulan dari asumsi harga ICP, APBN-P 2012 sebesar US$105 per barel.
Opsi yang memenangkan pertarungan politik panas itu didukung 5 dari 6 anggota sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pendukung pemerintah dengan jumlah 356 suara. Pendukung opsi itu ialah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Opsi lainnya yakni mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang menyebutkan tidak ada penaikan harga BBM. di dukung PKS membelot dari koalisi, bergabung dengan PDIP, Gerindra, dan Hanura yang memilih Namun, di saat-saat akhir pemungutan suara PDIP dan Hanura yang berjumlah 93 anggota meninggalkan ruang rapat alias walk out, sedangkan Gerindra dan PKS tetap mempertahankan Pasal 7 ayat 6 dengan jumlah suara 82 anggota. Dua anggota PKB, yakni Effendi Choirie dan Lili Wahid, bergabung dengan Gerindra dan PKS.
Kenaikan harga bahan bakar adalah fenomena alamiah yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Kenaikkan harga BBM secara teori ekonomi yang logis tidak akan bergantung dengan subsidi besar agar tidak membebani keuangan negara yang dampaknya juga mengganggu pembangunan Indonesia. Selama ini bangsa Indonesia dimanjakan oleh subsidi besar yang membuat energi alternatif terbengkalai. Padahal energi panas bumi, batubara, gas dan energi air di Indonesia yang jauh lebih murah belum tergaIi sepenuhnya. Sebaliknya negara yang tidak dimanja oleh subsidi BBM seperti Brazil, Chili dan Cina energi alternatifnya berkembang pesat. Bahkan di Cina saat ini energi non BBM sebagian besar sudah digunakan untuk kendaraan roda dua
Pro kontra Kenaikkan BBM
Kenaikkan BBM ini bukan sekedar masalah sosial ekonomi tetapi justru didominasi masalah politik yang membuat suasana semakin memanas. Keterlibatan konflik kontroversi pro kontra alasan kenaikan harga BBM, tidak akan berujung solusi. Siapapun pakarnya di bidang apapun keahliannya maka perbedaan pendapat kenaikkan BBM itu tidak pernah akan berujung bia hal itu didasari oleh kepentingan individu dan golongan tertentu.
Dalam rencana kenaikkan BBM yang telah direncanakan pemerintah terdapat dua kubu pro kontra dengan segala alasan dan pertimbangannya. Kubu pro kenaikkan BBM beralasan bahwa kenaikkan ini karena defisit APBN dan agar subsidi tidak lepas sasaran hanya orang mampu yang menerima. Kubu pro ini juga didukung oleh ekonom teknokrat yang tanpa dilabeli politik seperti Anggito Abimanyu dengan perhitungan ilmiah praktisnya menyetujui bahkan mengusulkan BBM harus cepat naik. Bahkan ekonom handal itu telah mengusulkan kenaikkan BBM sejak tahun 2011 lalu. Alasan utamanya subsidi BBM tidak efisien dan membuat defisit anggaran.
Disamping itu pertimbangan pendukung kenaikkan BBM ini demi kepentingan luas dan jangka panjang. Jeratan subsidi BBM ini membuat bangsa ini manja dan cenderung menghambur-hamburkan energi yang seharusnya dihemat untuk anak cucu kita. Bila harga BBM masih murah akan semakin sulit mengajak masyarakat berhemat BBM atau berhemat listrik. Pemborosan energi itu tanpa disadari akan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk subsidi BBM. Bangsa ini terlena dimanjakan harga BBM murah karena subsidi sehingga jauh tertinggal dalam penggunaan energi alternatif yang lebih murah dan banyak tersedia yang hanya diekspor ke luar negeri, seperti batu bara, gas, energi panas bumi dan energi alternatif lainnya. Pihak pendukung berpendapat bahwa meski berpengaruh sesaat bagi rakyat kecil tetapi pil pahit kenaikkan harga BBM itu dapat memicu upaya penghematan BBM dan meningktakan upaya pencarian energi alternatif. Dampak terhadap rakyat kecil tersebut diantisipasi dengan pemberian BLTS tunai sebesar 150 ribu perbulan.
Sedangkan pihak yang menolak keputusan kenaikkan BBM juga memberikan pertimbangan yang berbeda. Alasannya kekurangan subsidi BBM dapat ditutup dari beberapa pos anggaran. Di antaranya sisa anggaran 2010 Rp51 triliun pemotongan atau penghematan belanja K/L 2011 sebesar Rp18,8 triliun, pengurangan cost recovery hingga tambahan pajak.
PDIP dan berbagai pihak tolak kenaikkan harga BBM lainnya juga menambahkan alasannya. Diantaranya bahwa kenaikkan BBM adalah Undang-Undang tentang APBN 2012 sudah ditetapkan pada Oktober 2011 dan tidak ada ketetapan mengenai kenaikan harga BBM pada tahun 2012. PDIP dan pihak tertentu juga menyuarakan antikapitalisme bahwa setuju kenaikan harga BBM berarti mendukung paham neoliberalisme dan kapitalisme yang dianut pemerintah. Padahal beberapa pengamat mengatakkan bahwa alasan liberalisme dan antikapitalisme tidak pada tempatnya, Buktinya Cina yang negara komunisme yang sangat antikapitalisme dan antineoliberalisme juga tidak mensubsidi BBM sedikitpun.
Akhiri Konflik Demi Rakyat
