SBY Jangan Lawan Pers, Dirikan Media

Berita dan opini tergantung selera dan kepentingan orang yang memberitakan. Saat ini selain langka dengan manusia idealis juga langka dengan berita independen karena semua sumber informasi dan nara sumber didominasi kepentingan pribadi dan partai yang mengatasnamakan rakyat.

Bahkan saat ini seorang kepala negarapun saat ini tidak pernah mendapatkan ruang yang cukup untuk menyampaikan pesan moral dan pesan penting untuk rakyatnya. Setiap pesan moral baik dan benar selalu saja dianggap salah dan dikaburkan oleh media masa dengan opini yang membenamkan Kontroversi itu pasti akan muncul ketika substansi pesan non politik kepala negara dilawankan arus politik masa. Sebagai seorang kepala negara setiap pendapat yang muncul di muka publik seharusnya bukan statement politik, karena Presiden bukan milik kelompok politik tertentu. Tampaknya hal ini sudah dilakukan SBY dengan berbagai pendapat umumnya di muka publik. Sayangnya setiap statement nonpolitik tersebut dikonfrontasikan dengan pola pikir politik praktis kelompok tertentu. Sehingga akibat yang timbul adalah perdebatan panjang yang sudah tidak logis dan tidak menyentuh pada substansinya lagi.

Mungkin SBY tidak salah mengkritik beberapa stasiun televisi tersebut karena di alam demokrasi ini semua pihak berhak mengkritik pihak lainnya. Perspun juga harus intropeksi bila SBY mengungkapkan opininya jangan langsung meradang. Toh, SBY tidak secara langsung menyalahkan pers hanya sekedar mengkritisi. Padahal selama ini pers selalu mengkritisi bahkan beberapa media cenderung memprovokasi. Yang kurang tepat adalah saat ini SBY adalah kepala negara. Saat ini bila pemerintah mengkritik pers maka pihak pers dan semua pendekar pembela kebebasan pers sangat sensitif dan meradang. Pihak pers tersinggung berat dan menganggap pemerintah dianggap jelmaan orde baru akan memberangus pers. Padahal SBY tidak ada niatan dan tidak punya kapabiltas atau kapasitas sedikitpun untuk memberangus pers. Keadaan tidak seimbang ini memang menguntungkan pers, Di saat pers dengan seenaknya mengkritisi pihak tertentu sampai melampaui batas dan melampaui etika tetapi di pihak lainnya tidak boleh mengkritik pers. Tetapi tiba saatnya pihak lain mengkritik pers maka dianggap upaya memberangus pers. Padahal sangat diyakini tidak ada secuilpun niatan atau keberanian pemerintah untuk memberangus pers di era demokrasi ini. Seharusnya bila pers boleh mengkritik sesukanya, sebaliknya bila dikritik jangan kebakaran jenggot.

Meskipun itu adalah haknya sebagai manusia yang merdeka sebenarnya SBY tidak perlu lagi mengkritisi pers karena hanya menjadi bumerang. Sebaiknya SBY dan partai Demokrat mendirikan media televisi semacam MetroTV, TVone dan media Indonesia untuk menyeimbangkan informasi. Harapan untuk menyeimbangkan informasi kepada TVRI tidak bisa diandalkan. Selain karena televisi pemerintah tersebut secara kualitas tidak bisa berkompetsi dengan televisi swasta. TVRI adalah milik pemerintah dan mewakili semua golongan masyarakat bukan kelompok atau partai tertentu.

Bila SBY mempunyai media masa televisi dan media cetak maka bukan hanya menyeimbangkan informasi dan opini yang saat ini tidak berimbang. Dengan media itu SBY dapat mensosialisakan pesan pada rakyat atau menyampaikan kebaikan dan kehebatan ide dan pikiran dalam otak SBY yang selama ini dibungkan dan dibelokkan oleh media masa yang “beroposisi” dengan pemerintah.

Dengan berjalannya waktu rakyat mendapat pembelajaran dari media untuk memfilter informasi yang berdemokrasi santun atau berpolitik yang cerdas dan beretika. Secara tidak disadari ini merupakan pembelajaran penting sehingga rakyat nantinya mungkin akan memboikot media seiring dengan perjalanan waktu. Bila masyarakat semakin cerdas maka opini dan informasi tidak berkualitas akan semakin ditinggalkan. Tetapi bila masyarakat masih belum cerdas maka nuansa bangsa ini akan dipenuhi pikiran negatif dan saling menyalahkan. Sehingga berita yang tidak berimbang tersebut akan menyulitkan pemerintah yang sedang giat membangun bangsa ini.

Bila media masa dan jurnalis yang seharusnya mengutamakan idealisme jurnalis tetapi terpapar kepentingan politik pemodalnya maka beritanya sangat tidak menarik dan penuh provokasi. Bila ini terjadi maka akan rusaklah etika budaya dan persatuan yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu.

Pers tidak dilarang mengkritik, dan wajib mengkritik sebagai tugas profesi dan sosialnya. Tetapi seharusnya pers ideal adalah rajin mengkritik pemerintah tetapi demi kebaikan dan kemajuan bangsa bukan sekedar untuk kepentingan pribadi pemodalnya atau kelompoknya. Kalau ini terus terjadi maka Indonesia selalu dipenuhi oleh pikiran negatif yang hanya saling menyalahkan dan tidak pernah memberikan solusi tetapi hanya menimbulkan permusuhan.

Saat ini sangat langka media berita dan informasi yang melangkah dalam idealisme profesi tanpa terpengaruh pemodalnya. Sekarang sangat sulit dijumpai media masa yang memberi pesan positif, inspiratif dan membangun bangsa. Pers dan semua pekerja jurnalistik berkewajiban mengungkapkan kebenaran dan membuka tabir kebobrokan bangsa ini tetapi harus menjunjung tinggi profesionalitasnya dengan berimbang dan proposional.