Ketika saya membaca artikel di Kompas pada tanggal 18 Agustus 2015 lalu yang berjudul Pemerintah Tutup 21 Situs "Online" Penyaji Konten Film Nasional secara Ilegal, dalam hati saya tertawa sekaligus miris.
Sumber gambar: pgpint.com
Â
Dari sisi legal, tentu sah saja tindakan penutupan itu dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun sebenarnya tindakan itu menurut saya hanya sekedar formalitas dan bertujuan agar pemerintah "tampak" sudah melakukan kewajibannya. Secara kritis saya menulis artikel ini dengan tujuan agar kita bisa lebih paham bahwa penyebaran konten illegal jauh dari anggapan mudah bila ditangani dengan cara tersebut.
Bila secara hukum atau tetek bengek legal formal sudah dilaksanakan, bagaimana dengan hasilnya? Harapan kita tentunya ada dampak positif bukan? Sayangnya saya harus memberitahukan anda bahwa upaya ini lebih cenderung sia-sia dan hanya sekedar upaya tanpa hasil signifikan. Akan saya uraikan argumentasi disini.
Siapa yang Paling Dirugikan?
Sekilas kita mengira bahwa yang paling rugi adalah pemilik modal atau perusahaan yang tergabung dalam asosiasi tertentu bukan? Seperti Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) misalnya. Kita menganggap bahwa merekalah yang mendorong pemerintah mengambil tindakan penutupan tersebut sebagai tindakan nyata. Dari artikel Kompas tadi memang iya. Hanya saja kalau kita berhenti di sini maka terkesan bahwa penutupan situs illegal sharing tadi hanya lebih memenuhi keinginan sekelompok orang yang terganggu bisnisnya. Dan kebanyakan orang memang berpikirnya sampai disini.
Sekelompok orang tadi dianggap sebagai pengejawantahan kelompok kapitalis. Yang kita anggap akan tetap kaya walau kita mengambil keuntungan dengan mencuri gratis produk mereka. Namun pemikiran ini salah sama sekali!
Yang paling rugi adalah kelompok yang lebih besar yaitu para pelaku industri kreatif itu sendiri. Mulai dari artis, pemusik, kreator konten, dsb. Dan jumlah mereka itu sangat besar dibanding para pemodal/perusahaan tadi. Yang kita sering tidak sadari adalah bahwa pencurian "sangat kecil" yang kita lakukan ternyata dilakukan oleh sangat banyak orang di Indonesia dan juga di negara lain. Semuanya nyaris berpikiran yang sama. Jadi yang kita anggap tadi hanya ukuran mikro kini sudah membesar dan bahkan menggerogoti pertumbuhan industri tertentu pula. Ingat, pelaku industri kreatif tadi, seperti artis atau penyanyi, bisa jadi adalah panutan kita. Agak ironis bukan? Kita puja sekaligus kita rampok periuk nasinya...
Dalam jangka panjang, industri terkait (misalnya musik, animasi, film dan game serta perangkat lunak lainnya) terutama di lokal tidak akan memberi ruang yang cukup bagi banyak orang mencari nafkah dengan layak. Kompetisi yang berlangsung tidak akan adil dan cenderung sporadis. Yang melakukan perlawanan hukum untuk menjaga hak intelektualnya saja belum tentu menang, apalagi yang tidak melawan karena berbagai alasan. Bisa anda bayangkan bukan?
Mungkin bisa anda analisa sendiri, apakah kondisi perfilman nasional kita saat ini sudah terkena dampak dari pembajakan? Kalau industri musik lokal, sepertinya sudah nampak terpengaruh dengan pembajakan bukan?
Jadi, kalau anda merasa muak dengan mutu sinetron di televisi lokal kita, bisa jadi sektor itulah yang masih bisa digenjot (tetap menguntungkan) karena berdasarkan pola penayangan dan pasarnya, saya kira pembajakan tayangan sinetron tidaklah menguntungkan sama sekali. Lha wong disiarkan tiap hari/waktu ngalah-ngalahin jadwal bercinta dengan pasangan (ahaik!) dan cenderung mengesampingkan logika penonton sih... Wajar saja netizen yang cenderung lebih kritis berpikir akan emoh membajak.
Kenyataan di Lapangan
