Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin akan genap setahun memimpin besok, Selasa (20/10), setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu. Namun demikian, ada sejumlah evaluasi kritis tentang berbagai kebijakan yang sangat berdampak kepada rakyat Indonesia. Setidaknya ada 3 persoalan utama diduga bentuk kegagalan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Tiga persoalan utama terkait dengan persoalan utang, penanganan wabah dan juga realitas ekonomi Indonesia, terutama dampak kepada rakyat Indonesia. Semuanya berdasarkan janji pemerintah Jokowi yang diucapkan sebelumnya dan realtias yang terjadi saat ini. Banyak janji yang tidak tertunaikan dan menambal janji lama dengan yang baru.
Persoalan utang, berdasarkan dari data yang dirilis oleh Bank Indonesia ( BI), Senin (19/10/2020), pada kuartal IV-2014 atau saat Presiden Jokowi baru menjabat, ULN Indonesia tercatat sebesar 292,6 miliar dollar AS. Sementara pada data BI yang dirilis Juli 2020, ULN Indonesia sudah meroket tinggi dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800).
Bahkan Ekonom Indef Bhima mengatakan beban utang luar negeri Indonesia bahkan jauh lebih besar dari Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand. Jika dihitung beban utang setiap satu penduduk di era pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin tercatat menanggung utang sebesar Rp 20,5 juta. Di mana dari utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk, maka jadilah setiap rakyat berhutang Rp 20,5 juta.
Termasuk juga pemerintah membebani utang pada generasi puluhan tahun mendatang. Berdasarkan laporan International Debt Statistics (IDS) atau Statistik Utang Internasional menunjukkan Indonesia masuk ke dalam daftar sepuluh negara berpendapatan kecil dan menengah yang memiliki utang terbesar di dunia. Ditambah dengan skema utang melalui pandemic bond dengan tenor 30 tahun.
Inilah utang meroket yang akan membebani rakyat dan pemerintahan selanjutnya.
Selanjutnya, soal penanganan covid-19 setelah tujuh bulan setelah pemerintah resmi mengakui adanya kasus infeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), situasi pandemi di Indonesia belum membaik, bahkan semakin tidak terkendali. Hari ini, angka resmi kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah melampaui jumlah kasus di China dan juga beberapa negara lainnya yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia.
Jika dirunut kebelakang, berbagai kebijakan yang diambil sejauh ini terbukti gagal menurunkan laju penyebaran infeksi di masyarakat. Malah sebaliknya, banyak kebijakan dan pernyataan lingkaran istana, termasuk presiden Joko Widodo, justru kontradiktif dan kontraproduktif terhadap upaya pengendalian wabah.Â
Cendrung menyepelekan bahaya bagi kesehatan masyarakat. Sering menimbulkan kebingungan dan keresahan, dan pada saat yang sama juga rasa aman semu. Sebagai contoh, seperti penolakan Presiden untuk menerapkan karantina wilayah, pelaksanaan pembatasan sosial skala besar yang terlambat, setengah hati dan tidak menyeluruh gagal memberi dampak pengendalian wabah yang diinginkan, padahal telah menimbulkan kerugian ekonomi dan pukulan psikis yang tidak kecil pada masyarakat.
Maka, jadilah wabah meruyak dan rakyat dikorbankan untuk bertarung dalam wabah ala kadarnya. Sedangkan rakyat yang meninggal hanya menjadi catatan statistik bebentuk laporan.
