Jokowi Otoriter? Bongkar Fakta di Balik Kekuasaan Sang Presiden!

Sebelum melabeli seseorang sebagai otoriter, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan otoriter dan bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan otoriter diterapkan. Dalam ilmu politik, terdapat dua jenis utama otoriter yaitu otoriter hegemoni dan otoriter dominan. Penulis akan mengulas kedua jenis otoriter tersebut dan mencoba mengidentifikasi apakah Presiden Jokowi menerapkan salah satunya.

Otoriter adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok kecil yang tidak terbatas oleh hukum atau institusi demokratis. Tindakan otoriter sering kali melibatkan pembatasan kebebasan sipil dan politik serta penindasan terhadap oposisi. 

A. Otoriter Hegemoni

Menurut Antonio Gramsci, otoriter hegemoni adalah bentuk pemerintahan yang mendominasi tidak hanya melalui pemaksaan tetapi juga melalui ideologi dan budaya. Ciri-ciri otoriter hegemoni meliputi:

1. Dukungan Rakyat: Pemerintahan mendapat dukungan dari rakyat dengan membangun persetujuan melalui kontrol atas propaganda media.

2. Budaya Dominan: Ideologi dan nilai-nilai yang sejalan dengan rezim disebarkan melalui media untuk meminimalisir ruang bagi ideologi lain. Contoh nyata adalah pembentukan koalisi dengan partai-partai pengusung yang kalah dalam pemilihan presiden, sehingga ideologi oposisi di DPR mudah dikalahkan.

3. Penindasan Halus: Pemaksaan masih digunakan namun lebih tersembunyi dan selektif, menargetkan kelompok atau individu yang menentang rezim. Tujuannya agar tidak semua rakyat langsung menyadari tindakan otoriter yang sedang dijalankan.

Negara yang pernah menerapkan strategi otoriter hegemoni termasuk Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto.

 B. Otoriter Dominan

Otoriter dominan berfokus pada penggunaan kekuatan dan kontrol langsung untuk mempertahankan kekuasaan. Ciri-ciri otoriter dominan meliputi:

1. Pemaksaan sebagai Alat Utama: Represi dan penindasan digunakan secara terang-terangan untuk menundukkan rakyat dan menyingkirkan oposisi.

2. Lemahnya Legitimasi: Kekuasaan didasarkan pada rasa takut dan kepatuhan, bukan pada persetujuan rakyat.

3. Kontrol Ketat: Institusi-institusi negara dikuasai oleh rezim, membatasi kebebasan sipil dan politik.

Contoh rezim yang menerapkan strategi otoriter dominan termasuk Benito Mussolini di Italia, Adolf Hitler di Jerman, dan Kim Jong-un di Korea Utara.

Beberapa argumen menyebutkan bahwa aspek pemerintahan Jokowi mungkin memiliki kemiripan dengan otoriter hegemoni, seperti:

Kontrol Media: Ada indikasi penggunaan media untuk menyebarkan narasi yang mendukung pemerintah dan membatasi kritik.

Koalisi Politik:Pembentukan koalisi dengan partai-partai lain untuk menguatkan posisi politik dan mengurangi kekuatan oposisi.

Kebijakan Kontroversial: Beberapa kebijakan pemerintah yang cepat disahkan meskipun mendapat kritik dari masyarakat, menunjukkan adanya kontrol yang kuat atas proses legislasi.