Transformasi Pelayanan Digital untuk Layanan Publik yang Optimal

Harus kita sadari bahwa penyebaran covid-19 di Indonesia masih masif terjadi. Hal ini berdampak pada semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya pada sektor layanan publik. Oleh karenanya, perlu kesadaran dan kepatuhan pada setiap diri masyarakat maupun pejabat pemerintah untuk selalu taat pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat akan selalu membutuhkan layanan dari pemerintah. Oleh karena itu, di masa pandemi saat ini pemerintah sebagai pelayan publik di tuntut ekstra untuk bisa menjawab tantangan tersebut. Salah satunya dengan terus mendorong dan melahirkan inovasi layanan publik secara digital. 

Inovasi ini akan melahirkan transformasi baru pada layanan publik, yang sebelumnya dilakukan secara langsung (face to face) di kantor oleh pejabat pemerintah dengan masyarakat menuju layanan digital yang dapat diakses dan digunakan masyarakat kapan dan dimana pun saat dibutuhkan. Tentu hal ini akan membawa dampak yang positif terhadap layanan publik karena ini merupakan metode yang dianggap paling efektif di masa pandemi saat ini.

Dilihat dari sisi efektifivas, layanan digital akan membantu masyarakat dan pemerintah dalam menerima dan memberi informasi (transfer information) terkait layanan publik secara cepat dan mudah melalui penggunaan ICTs (Information and Communication Technologies) dengan biaya yang murah. Biaya murah disini artinya masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya/ongkos menuju kantor/tempat pelayanan dilakukan, cukup dengan mengakses secara online layanan yang dibutuhkan melalui ICTs seperti komputer, laptop maupun smartphone.

Dalam praktiknya Indonesia sudah berupaya mengembangankan digitalisasi pada layanan publik yang dikenal dengan E-Government. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Walaupun demikian dalam penyelenggaraannya pemerintah untuk tetap memperhatikan dan tidak abai akan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam melakukan layanan secara digital ini. 

Hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara matang adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai karena dalam pelaksanaan inovasi layanan digital tidak terlepas dari penggunaan teknologi dan akses internet. 

Kemudian yang kedua, memilik SDM aparatur pemerintah yang unggul dan kompeten sesuai dengan keahliannya berkenaan dengan pemanfaatan layanan secara digital. Sebab sumber daya aparatur akan menjadi motor penggerak dan pelaksana pelayanan digital, sehingga dibutuhkan SDM aparatur yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk dapat meningkatkan kapasitas keterampilan aparatur bisa dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan TOT (Training of Trainer) secara intensif dan berkala.

Tentu apabila kedua hal ini mendapat perhatian yang serius, maka tidak menutup kemungkinan pelaksanaan inovasi layanan digital akan berjalan sesuai harapan yaitu terciptanya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Dengan adanya inovasi layanan secara digital bukan berarti layanan secara offline atau pelayanan langsung di kantor di tiadakan, mengingat tidak semua masyarakat dapat mengakses atau menggunakan layanan secara digital.  Hal ini dapat diakibatkan karena di sebagian masyarakat tidak memiliki fasilitas penunjang untuk melakukan layanan secara digital ini. Hal ini pula yang bisa menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan publik digital secara penuh.