Pendudukan Sekutu atas Turki
Setelah Perang Dunia I, Turki mengalami pendudukan oleh Sekutu. Istanbul dan sekitarnya diduduki oleh pasukan Inggris, sementara Perancis menguasai wilayah selatan Turki. Italia dan Yunani juga mengambil alih sebagian wilayah Turki berdasarkan Perjanjian Sevres 1920. Pembagian wilayah ini terjadi pada zaman Ottoman dipimpin Sultan Mehmed VI [Sultan ke 36 Ottoman]. Gerakan Turki Muda yang antara lain dipimpin oleh Kemal Attaturk menentang perjanjian Sevres. Â Pendudukan ini berlanjut sampai Turki berhasil memimpin perlawanan terhadap Sekutu dalam Perang Kemerdekaan Turki.
Attaturk dan Perang Kemerdekaan Turki
Mustafa Kemal Attaturk memimpin perjuangan kemerdekaan Turki setelah perang dunia pertama, melawan pendudukan Sekutu. Perang Kemerdekaan Turki (1919-1923) berakhir dengan kemenangan Turki, yang diakui melalui Perjanjian Lausanne (1923). Perjanjian ini secara resmi mengakui kemerdekaan Turki, dan Attaturk menjadi Presiden pertama Republik Turki yang baru. Ia memimpin negara tersebut hingga meninggal pada 10 November 1938. Attaturk digantikan oleh smet nn, yang melanjutkan banyak reformasi yang telah dimulai oleh Attaturk.
Sekularisme di Turki
Attaturk dan nn meletakkan dasar sekularisme di Turki melalui kebijakan dan reformasi yang luas. Mehmed VI adalah Sultan terakhir Ottoman. Kesultanan Ottoman dihapuskan tanggal 1 Nov. 2022 oleh Majelis Nasional Turki. Mehmed VI digantikan oleh Abdul Mecid II (1922-1924). Tetapi fungsinya tidak meliputi Pemerintahan. Hanya terbatas pada pemimpin spiritual keagamaan dan pemberi fatwa. Pemerintahan dipimpin Perdana Menteri Mustafa Kemal Attaturk.
Salah satu langkah penting yang diambil adalah penghapusan sistem kalifah pada tahun 1924 dan pemisahan agama dari urusan Pemerintahan.
Sekularisme ini mencakup perubahan besar dalam hukum, pendidikan, dan budaya, dengan adopsi sistem hukum Barat dan pengembangan sistem pendidikan sekuler yang berfokus pada sains dan teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk memodernisasi Turki dan menjadikan negara tersebut sebagai negara yang maju dan terintegrasi dengan dunia Barat.
Konflik Palestina-Israel
Pada tahun 1947, PBB berusaha mencari solusi terhadap konflik antara Arab Palestina dan Yahudi dengan membentuk Komite Khusus PBB untuk Palestina (UNSCOP). Baik perwakilan Arab Palestina maupun perwakilan Yahudi mengusulkan pembentukan satu negara dengan penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Namun, PBB akhirnya memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua wilayah: satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem di bawah kendali internasional melalui Resolusi PBB nr 181 tgl 29 Nov. 1947. Anggota PBB pada waktu itu ada 57 Negara. Resolusi ini didukung oleh 33 negara, ditentang/ kontra oleh 13 negara dan abstain 10 Negara. Negara yang mendukung resolusi 181 antara lain adalah Amerika Serikat, Republik China (waktu itu Taiwan yg representasi China) Negara yang menentang antara lain adalah Mesir, Yunani, Turki, Kuba dan Iran. Adapun negara yang abstain antara lain adalah Inggris(UK), Yugoslavia dan China. Negara yg absen adalah Thailand.
Israel menerima resolusi 181 dan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, yang diikuti oleh perang dengan negara-negara Arab.
Sekalipun menentang resolusi 181, Turki mengakui kemerdekaan Israel pada tahun 1949, menjadikannya sebagai negara pertama di dunia Islam yang melakukannya.
