Petarung dari Desa, Sang Inspirator

Petarung dari  desa  -  Sang Inspirator

Pagi itu, setiba di hotel setelah pesawat dari Jakarta mendarat di lapangan Pattimura Ambon, saya masuk ke ruangan auditorium tempat penyelenggaraan FGD (focus group discussion). Tema FGD ini menarik,  "Tantangan Pembangunan Industri Maritim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Maluku", yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan mengundang stakeholders, dan Kementerian terkait sebagai narasumber. Sementara masih ada satu jam lagi sebelum rapat dimulai, saya melihat seseorang yang dengan serius memberi pengarahan kepada timnya, mensinkronkan antara run down acara, keprotokolan dan tampilan materi presentasinya di layar infocus. Tahap demi tahap, persis seperti operasi militer yang tidak boleh meleset baik urutan, peralatan maupun momentum.

 Selesai briefing saya menghampiri. Tidak menyangka, ternyata beliau adalah Pak Nono Sampono sendiri, Pimpinan DPD RI. Jenderal Marinir Purnawirawan bergelar Doktor ini, turun langsung untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Di hadapan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Provinsi dan Kabupaten, anggota DPD dan DPR dapil Maluku, akademisi, tokoh bisnis, pemuda dan masyarakat, beliau menguraikan bagaimana empat proyek strategis nasional di Maluku harus dikawal, didukung dan diisi secara kolaboratif antar instansi agar mencapai tujuannya demi kesejahteraan rakyat Indonesia umumnya dan Maluku pada khususnya.

Beliau tidak saja key note speaker, tetapi sekaligus menjadi nara sumber utama.  Benang merah dinamika geo politik di kawasan, afirmasi kebijakan pembangunan di kawasan Indonesia Timur, efek pengganda dan pengungkit ekonomi, hingga kebanggaan atas situs historis Provinsi Maluku sebagai daerah pertama di Nusantara yang bersentuhan dengan dunia Barat pada awal abad ke enambelas dengan keempat proyek strategis nasional dijelaskannya secara komprehensif.

Uraiannya singkat padat dan tegas. Proyek migas besar di perbatasan selatan Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar selain sumber penyediaan energi, devisa dan lapangan kerja juga merupakan pilar penyangga pertahanan dan keamanan di gerbang selatan Indonesia. Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional akan diisi dengan program yang memastikan pengelolaan perikanan laut menjadi optimal. Harus ada payung hukum dan program jangka panjang yang terstruktur. Beliau menyetir ucapan Gus Dur yang pernah menyatakan sekitar 85% ikan  di kawasan Timur Indonesia berumur tua dan meninggal alami karena tidak dipanen. Pelabuhan Terpadu diperlukan sebagai hub/ sentra penghubung untuk mengurangi disparitas harga kawasan Indonesia Timur dengan Barat. Ambon harus ditata sebagai simpul logistik untuk menggeser dan menyeimbangkan  pendulum center of gravity antar kawasan. Potensi Pulau Banda sebagai destinasi prioritas, tematik heritage perlu dikemas dengan baik dengan  kemudahan akses, amenitas dan atraksi budaya. Empat kekuatan Superpower Abad Pertengahan yaitu Inggris, Belanda, Spanyol dan Portugis meninggalkan jejak di kawasan ini berupa benteng pertahanan dan loji dagang. Pejuang Perintis Kemerdekaan kita seperti Bung Hatta dan Bung Syahrir juga pernah sekian tahun diasingkan di sini.

"Ini adalah pekerjaan besar. Proyek Strategis Nasional adalah Proyek Proyek Pemerintah Pusat yang lokasinya di daerah. Perlu ada koordinasi lintas sektor untuk memastikan infrastruktur dasar seperti kelistrikan, BBM, telekomunikasi dan sarana transportasi tersedia. Proyek-proyek berdimensi dan berstandar internasional memerlukan SDM yang handal, berkarakter dan unggul. Untuk itu, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah serta korporasi yang terlibat harus merancang dan membina SDM setempat baik melalui pendidikan vokasi, politeknik atau keahlian tertentu yang dibutuhkan. Keberadaan Proyek-proyek Pusat di daerah tetap mengutamakan mutu, kualitas dan daya saing. Memang dalam satu dua hal ada afirmasi dan kemudahan. Tetapi sifatnya itu adalah temporer", begitu dengan gamblang sang Wakil Ketua DPD RI ini menegaskan. 

Beliau juga menyinggung sistem ketata negaraan kita yang harus bahu membahu, bergotong royong dan seiring sejalan antar lembaga-lembaga Negara. Taruhlah contoh antara DPR dengan DPD. DPD dan DPR adalah ibarat sepasang sayap rajawali, atau seperti rel kereta api. Keduanya harus berfungsi seimbang sinergis dalam membawa perahu republik Indonesia ke gerbang cita cita masyarakat yang sejahtera, melalui jalur perundang-undangan, pengawasan dan kemitraan dengan lembaga eksekutif.

Lembaga DPD adalah representasi daerah dengan basis kewilayahan dan rakyat yang ada di dalamnya. Keanggotaan DPD tidak berdasarkan partai, melainkan memperoleh mandat langsung dari rakyat. Satu Provinsi, tanpa mengaitkan dengan jumlah penduduk atau luas wilayah memiliki 4 orang anggota DPD. Sedangkan jumlah anggota DPR di satu Provinsi ditentukan oleh jumlah banyaknya penduduk, dan bilangan pembagi pemilih, yang diperebutkan partai-partai. Keberadaan DPD dan DPR merupakan kearifan  demokrasi khas Indonesia, yang merupakan gabungan racikan berbasis kewilayahan dan kependudukan. Beliau menyampaikan bahwa DPD bertugas di daerah, dan bersidang di Jakarta, sementara DPR bertugas di Jakarta, dan reses ke daerah. Dengan demikian diharapkan program program pembangunan di Indonesia dapat berjalan seimbang, adil dan merata, baik dari perspektif kewilayahan maupun kependudukan.

Daerah yang penduduknya sedikit, tetapi dengan wilayah dan sumber daya alam yang kaya, misalnya Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Riau Kepulauan,  Papua dan Kalimantan, perlu mendapatkan alokasi kue pembangunan dan perhatian yang sama dengan Pulau Jawa -- Bali atau Sumatera, yang penduduknya lebih padat, luas wilayah lebih kecil, serta kekayaan alam lebih sedikit. Kita melihat secara berangsur angsur, di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo hal tersebut telah mendapatkan aksentuasi yang nyata.

Dalam kunjungan lapangan ke calon wilayah pelabuhan terpadu di sore hari, ketajaman asesmen beliau sebagai perwira lapangan kawakan terlihat nyata. Dengan memperhatikan posisi garis pantai, perkiraan kedalaman laut, wilayah penyangga dan ketinggian gunung di kejauhan, beliau memberi masukan garis besar bagaimana sebaiknya letak anjungan, lay out pergudangan maupun relokasi penduduk ditangani dengan baik, agar lalu lintas kapal, keamanan dan orang tertata baik. Tidak heran, selain sebagai mantan Komandan Jenderal Marinir, beliau juga pernah menjadi Kepala BASARNAS .

Aktivitas yang padat seharian diakhiri dengan ramah tamah di rumah kediaman pak Gubernur diiringi organ tunggal. Untuk anda-anda yang akrab dengan Broery, Bob Tutupoly, Harvey Malaiholo atau Utha Likhumahua, saya mau bilang bahwa suara Pak Gubernur Murad Ismail maupun suara pak Nono Sampono hanya 11 -- 12 dengan para artis kawakan tersebut. Suara mereka berkarakter. Bariton berat, tetapi lincah dan tetap tebal stabil pada nada-nada tinggi.