Lima Jendral TNI AD Nyapres, Prabowo Bisa "KO" Lawannya

HARI ini, Sabtu (28/11) salah satu media online mewartakan bahwa lima orang jendral TNI AD berpeluang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. 

Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo. 

Berita ini sejatinya tak mengherankan, karena pada ajang Pilpres sebelumnya kandidat-kandidat dari kalangan TNI AD acapkali meramaikan bursa pencalonan. Bahkan, dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah dua kali dipimpin oleh mantan militer. 

Pertama tentu saja sang penguasa orde baru (Orba), Jendral Soeharto. Presiden yang juga dijuluki The Smiling General ini merupakan penguasa paling lama mempimpin tanah air. Beliau menjadi presiden hampir 32 tahun lamanya. 

Kedua adalah Jendral Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut adalah presiden pertama RI yang dihasilkan lewat pemilihan langsung pada tahun 2004. 

Lima tahun kemudian, tepatnya pada Pilpres 2009, SBY kembali terpilih. Hingga ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut memimpin bangsa Indonesia selama dua periode atau 10 tahun. 

Merujuk pada fakta sejarah, wajar bila Pilpres ada nama-nama yang berlatar belakang militer ikut meramaikan bursa calon. Bahkan, dua Pilpres sebelumnya, rival utama Presiden Jokowi adalah dari kalangan militer. Dia adalah Prabowo Subianto. 

Nah, kembali pada bursa pencalonan Pilpres 2024, kelima jendral tersebut di atas sudah pasti sah-sah saja jika ingin meramaikan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan dimaksud. Toh, siapapun warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri. 

Masalahnya, siapa diantara kelima jendral TNI AD ini yang paling berpeluang memasuki arena sesungguhnya. Tidak hanya berada di tatanan wacana.

Menilik dari aturan Pilpres sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hampir bisa dipastikan Prabowo Subianto bisa meng-knock out empat jendral lainnya alias paling berpeluang maju Pilpres dan bertarung di arena sebenarnya. 

Pasalnya, mantan Danjend Kopasus tersebut adalah satu-satunya jendral yang memiliki partai politik. Dia adalah pendiri sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra. Dan, partai ini adalah yang terbesar nomor 2 setelah PDI Perjuangan berdasarkan hasil Pemilu 2019 lalu. 

Sebagai nahkoda partai besar, kesempatan Prabowo mencalonkan diri menjadi jauh lebih besar. Hanya dengan berkoalisi dengan satu partai yang masuk ke Parlemen Senayan saja sudah cukup baginya makalangan. 

Perlu diingat sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak sembarang warga negara bisa langsung makalangan dalam kompetisi memperebutkan kursi kepemimpinan di tanah air. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi. 

Syarat tersebut adalah siapapun warga negara yang ingin mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden harus melalui jalur partai politik. Dan, itupun masih disusul dengan syarat lainnya. Yakni ambang batas pencalonan atau presidential threshold. 

Sesuai dengan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017, batas minimal suatu partai politik bisa mencalonkan kandidatnya adalah 25 persen suara sah nasional atau 20 persen dari jumlah total kursi di parlemen senayan. 

Dengan pertimbangan syarat-syarat tersebut di atas, Prabowo pantas paling diunggulkan kembali bertarung pada Pilpres 2024. Sementara keempat jendral TNI AD lainnya masih harus bersusah payah membuktikan diri bahwa mereka layak untuk dicalonkan. 

Keempat jendral itu setidaknya harus memiliki dua faktor utama agar dilirik partai politik. Pertama popularitas dan kedua elektabilitas. 

Dalam sistem pemilihan langsung, popularitas calon sangat mengambil peranan penting. Bagaimana rakyat hendak memilihnya jika mereka tidak mengenal siapa yang akan dipilihnya. 

Sementara elektabilitas adalah parameter tentang sejauh mana tingkat kepercayaan publik terhadap calon pemimpin. Jika angkanya tinggi, itu berarti tingkat kepercayaan publik tinggi pula. Dan, peluang memenangkan kompetisi makin besar. 

Jika peluang kemenangannya besar, maka dipastikan bakal banyak partai yang meminang. Nah, demi memperoleh popularitas dan angka elektabilitas ini tentu bukan perkara gampang. 

Seandainya ingin mengalahkan Prabowo, keempat jendral itu harus memiliki panggung besar agar mampu menyentuh beragam lapisan masyarakat. Jika tidak, sulit bagi mereka menyaingi mantan capres dua kali tersebut. 

Dengan begitu, bila menilik konstelasi saat ini, Prabowo Subianto telah memenuhi kedua unsur tersebut. Popularitas dan elektabilitas. Maka, tidak berlebihan kalau dia dianggap paling layak dikedepankan dan bisa meng-KO keempat jendral lainnya. 

Salam