Ada apa dengan JK? Bela HRS atau Sindir Jokowi?

Presiden Jokowi telah cukup sabar menghadapi mereka meski beberapa kali dicaci dan dimaki bahkan "dipaksa" untuk turun dari jabatannya. Dia diam saja tak banyak bereaksi. 

Tapi, saat warganya terancam oleh polah HRS dan kelompoknya yang terus-terusan menciptakan kerumunan massa, Presiden Jokowi tidak tinggal diam. Dia justru hadir dan memperlihatkan ketegasannya. 

Sebagai contoh, dia memerintahkan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas. Dan, terbukti. Dua Kapolda yang dianggap abai terhadap tugasnya langsung dicopot. Kemudian, dua gubernur juga telah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya. 

Untuk HRS sendiri sudah sama-sama kita ketahui bersama. Rencana reuni akbar 212 yang sejatinya akan digelar pada 2 Desember mendatang tak diberi izin. Pun dengan rencana road show-nya ke beberapa daerah, batal. 

Benar, Jokowi tidak memberikan intruksi lebih awal agar kerumunan massa tidak terjadi. Tapi, saya rasa ini bukan bentuk acuh atau abai terhadap rakyatnya. Sebaliknya dia memikirkan betul dampak yang bakal terjadi. 

Presiden Jokowi paham, bila dicegah atau pada saat terjadi kerumunan massa di Bandara Soeta, acara Maulid nabi dan acara pernikahan yang melibatkan HRS, pemerintah lewat aparat kepolisian dan petugas Covid-19 langsung membubarkan kerumunan, bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi. 

Kerumunan massa kala itu bila diintervensi atau ditekan, bisa saja memantik api kemarahan. Dampaknya, terjadi bentrokan besar dan menelan banyak korban. 

Sebagai pemimpin, Presiden Jokowi pasti tidak menginginkan hal itu. Dia tahu, api bila disembur bensin bakal lebih membesar dan menyambar ke segala arah. Untuk itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memilih api itu mengecil untuk kemudian sekali tepukan lap kecil pun langsung mati. 

Hasilnya, saat kerumunan massa HRS tidak ada lagi, Presiden Jokowi langsung memperlihatkan taringnya. Dia memerintahkan pihak kepolisian dan TNI rapatkan barisan dan menindak tegas siapapun yang hendak membahayakan negara dan warga negaranya. 

Bersukur, akhirnya lewat pernyataan tertulis, HRS berjanji tidak akan menciptakan kerumunan massa lagi selama pandemi masih belum tertangani dengan baik. 

Setelahnya, tentu tak ada pihak manapun melarang berkerumun. Asal tidak keluar dari aturan yang telah ditentukan pemerintah.