Spekulasi Politik AHY Ambyar?

JELANG Pemilihan Anggota Legeslatif (Pileg) 2019 lalu, salah seorang sahabat dekat penulis yang mencalonkan diri jadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang pernah mengatakan, politik itu ibarat main judi. Yaitu, harus berani berspekulasi untuk meraih apa yang dituju.

Namanya spekulasi, hanya akan ada dua kemungkinan. Yakni, mendulang banyak keuntungan atau malah sebaliknya. Ambyar. 

Sayangnya, spekulasi atau "perjudian" yang dilakukan sahabat penulis ini hasilnya tak sesuai harapan. Dana hingga mencapai ratusan juta untuk "membeli" suara nyatanya ambyar karena salah perthitungan. Dia pun tak lolos ke parlemen Kabupaten Sumedang. 

Apa yang dialami oleh sahabat penulis ini mungkin hanya contoh kecil. Di luaran sana, kemungkinan besar banyak yang mengalami nasib serupa. 

Nah, bicara soal spekulasi politik. Baru-baru ini sepertinya dipraktikan oleh Partai Demokrat. Spekulasi dimaksud terkait dengan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). 

Sebagaimana diketahui, ada dua fraksi di DPR RI yang dengan tegas menolak disahkannya RUU Ciptaker, yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Namun, dalam prosesnya Partai Demokrat seolah menjadi leader dan berada pada barisan paling depan dalam hal penolakan undang-undang "sapu jagad" dimaksud. Dugaan ini tentu bukan tanpa alasan. 

Pertama, terjadi insiden sabotase Mikropon yang melibatkan anggota Fraksi "Mercy", Irwan Fecho dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani saat Sidang Paripurna pembahasan RUU Ciptaker, Senin (5/10/20). Hal ini, lantaran Irwan dianggap terus interupsi terhadap putusan sidang. 

Kedua, masih kaitannya dengan Fraksi Demokrat pada acara sidang yang sama. Kali ini aktornya adalah Benny K Harman. Pria kelahiran 19 September 1962 ini memilih keluar sidang atau walk out karena merasa interupsinya tak digubris oleh pimpinan sidang. 

Dua insiden tersebut di atas mungkin bisa membuktikan bahwa Partai Demokrat berada paling depan dalam hal menolak pengesahan RUU Ciptaker sekaligus membela hak-hak buruh. Terlebih, tak lama kemudian Ketua Umum (Ketum) partai berlambang Mercy, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menyatakan penyesalannya terhadap semua buruh. 

Dengan penuh jiwa besar, AHY memohon maaf bahwa partainya tidak mampu menjegal langkah DPR RI karena dukungan suaranya kurang. Namun begitu, mantan tentara berpangkat Mayor ini berjanji akan terus berjuang membela hak-hak buruh. Bahkan dia mengajak berkoalisi membawa RUU Cipatker ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diadakan uji materi atau Judicial Review.