Drama AHY dalam Pusaran Peluh dan Resah Buruh

Politik itu cair, politik itu dinamis. Namun, politik itu juga kudu pandai mengintip momentum. Dan, AHY sedang coba memanfaatkan hal tersebut. 

RANCANGAN Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) telah resmi disahkan DPR, Senin (5//10/20). Undang-Undang "Sapu Jagad" ini disahkan di tengah-tengah badai protes para buruh dan sejumlah kalangan lainnya, termasuk dua fraksi di parlemen pusat, Senayan Jakarta. 

Sejak awal, RUU Ciptaker ini memang banyak menuai protes. Pasalnya ada beberapa poin yang dianggap kontroversial, atau terlalu mementingkan kebutuhan investor, pengusaha, dan dunia bisnis. Misal, upah minimum penuh syarat, pesangon berkurang dan kotrak kerja yang tanpa batas waktu. 

Kendati begitu pemerintah dan mayoritas anggota fraksi di DPR tak bergeming. Mereka kekeuh memaksakan dan mengesahkan RUU dimaksud, dengan dalih demi mengutamakan kepentingan nasional. 

Semoga saja janji pemerintah ini benar dan tidak sebatas jadi macan kertas di atas meja. Namun, bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Artinya UU Cipta Kerja menjelma jadi solusi tepat dalam perkembangan ekonomi di tanah air. 

AHY di Antara Para Buruh 

Sebagaimana telah disinggung bahwa dua fraksi di DPR menolak disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker. Fraksi tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. 

Dalam pandangan saya, setidaknya ada dua alasan penolakan dua fraksi tersebut. Pertama statusnya sebagai partai oposisi, dan kedua coba manfaatkan momentum untuk meraih simpati publik, khususnya dari kalangan buruh. 

Setidaknya untuk alasan kedua ini tampak dari pergerakan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasca kegagalannya membendung pengesahan RUU Ciptaker. Putra sulung mantan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut langsung menunjukan "akting drama" dengan meminta maaf kepada buruh dan pekerja lain yang merasa dirugikan. 

Dalihnya, Partai Demokrat tidak memiliki cukup suara untuk menjegal produk legislasi tersebut, seperti diharapkan kalangan buruh dan pekerja. Untuk itu AHY menegaskan bahwa partainya harus membangun koalisi kaum buruh dan pekerja lainnya dalam menyikapi RUU Ciptaker. 

"Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat. No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan bersama kita," ungkap AHY. Dikutip dari CNNIndonesia. 

Masih dikutip dari CNNIndonesia, alasan penolakan Demokrat karena RUU Ciptaker tak memiliki urgensi untuk disahkan. Harusnya seluruh pemangku kepentingan lebih fokus menangani pandemi virus corona atau Covid-19. 

Selain itu, AHY juga mengatakan RUU Ciptaker sangat merugikan kaum buruh dalam jumlah besar. Dan, satu hal lagi, dia pun berpendapat produk legeslasi teranyar ini berbahaya, karena akan menggeser sistem ekonomi Pancasila menjadi kapitalistik dan neoliberalistik.

Dari sudut pandang para buruh, apa yang dikatakan AHY bisa jadi benar, karena memang sejak jauh-jauh hari para buruh menolak RUU dimaksud. Namun, dalam pandangan saya, pernyataan mantan tentara berpangkat mayor ini tak lebih dari drama demi meraih simpati. 

Kenapa? 

AHY mengaku tidak bisa menjegal RUU Ciptaker karena suaranya tidak cukup. Hal ini pastinya telah disadari sejak jauh hari dan pasti tidak akan berhasil. Namun, hal itu tetap dipaksakan agar mendapat simpati kaum buruh, bahwa dia dan partainya telah berusaha memperjuangkan aspirasi mereka.

Selain itu, ada pernyataan AHY untuk mengajak para buruh dan pekerja lainnya berkoalisi. Hal ini secara kacamata politik bisa diartikan sebagai bentuk permintaan dukungan.

Bentuk dukungan ini bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi para buruh lewat jalur lain, misal menempuh jalur hukum. Atau, pada saatnya kelak bisa juga dimanfaatkan untuk mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat dalam ajang pemilu. 

Salah apa yang dilakukan AHY? Jelas tidak. Dalam politik sah-sah saja berbuat hal itu. Seperti telah disinggung bahwa politik adalah bagaimana cara memanfaatkan momentum. 

Momentum itu saat ini coba dimanfaatkan AHY dengan berpihak pada kaum buruh. Tinggal bagaimana hasilnya nanti, apakah drama AHY ini mampu meraih simpati atau malah sebaliknya. 

Saya kira tergantung sejauh mana keseriusan Partai Demokrat dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Jika Partai Demokrat bisa terus mendorong UU Ciptaker ini hingga uji materi (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan berhasil, saya kira sebuah keuntungan besar bagi partai AHY. 

Namun, jika apa yang diungkapkan AHY tersebut hanya sebuah drama, ya jangan harap simpati itu bakal didapat. Karena, masyarakat sekarang sudah tidak bisa lagi dibodohi oleh hal-hal demikian. Mereka butuh aksi nyata, bukan janji-janji yang kasat mata. 

Salam