Anies Sang Trouble Maker?

Percuma upaya pemulihan ekonomi terus digeber, sementara laju penyebaran kasus virus corona terus menggila. 

Peristiwa di atas menunjukan bahwa masih belum kuatnya kesamaan visi misi Presiden Jokowi dengan Airlangga dan menteri-menteri lain yang masih memandang pemulihan sektor ekonomi jauh lebih penting ketimbang perlindungan kesehatan masyarakat. 

Pertanyaannya, benarkah Anies Baswedan sebagai Trouble maker sebagaimana dituduhkan Airlangga? 

Jawabannya tergantung dari sudut pandang mana kita menilai. Jika mengacu pada arahan Presiden Jokowi, bahwa aspek kesehatan masyarakat harus diprioritaskan, jelas kebijakan Anies Baswedan selaras dengan keinginan orang nomor satu di republik ini. 

Dengan demikian tudingan Airlangga tak berdasar. Justru dia sendiri yang bisa dianggap sebagai biang keladi karena tidak memahami arahan pimpinan. 

Perkara terjadi gejolak ekonomi dan akhirnya bursa saham IHSG anjlok, itu adalah kesalahannya sendiri yang tidak mampu mengantisipasi dengan baik. 

Penulis jadi curiga, pernyataan menohok Airlangga tersebut sebetulnya hanya ingin "melempar batu sembunyi tangan". Karena, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dia khawatir dinilai tidak mampu bekerja. Maka, kesalahan dilimpahkan pada Anies Baswedan. 

Nah, jika ada tuduhan bahwa Anies dianggap biang keladi karena tidak terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana penerapan kembali PSBB, itu hal lain. 

Boleh jadi apa yang diucapkan Airlangga itu cukup beralasan. Artinya, apabila sebelumnya Anies berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat, setidaknya mungkin akan mampu mengantisipasi segala dampak yang bakal terjadi. 

Tapi, itulah Anies Baswedan. Entah kenapa dan tujuannya apa, dia kerap bersebrangan dengan pemerintah pusat. Seolah-olah dia ingin beda sendiri dengan kepala-kepala daerah lainnya. 

Inisiatif san inovasi itu adalah hal penting dimiliki oleh para pemimpin termasuk kepala daerah. Namun, mesti diingat Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang merupakan subsistem pemerintahan. Jadi, memang seharusnya segala apa yang akan diperbuat itu berkoordinasi dulu dengan pemerintahan di atasnya, agar tidak terjadi miskomunikasi.