Indonesia Di-lockdown Negara Luar, Pemerintahan Jokowi Jadi "Mainan" Rizal Ramli

PANDEMI virus corona atau covid-19 sebagaimana kita ketahui telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan sosial, ekokomi, kesehatan, budaya, olahraga, bahkan politik masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia. 

Di Indonesia sendiri, virus yang berasal dari Wuhan China tersebut mulai mewabah sekitar awal Maret 2020, atau sudah lebih dari enam bulan lalu. 

Namun, hingga kini tampaknya penyebaran virus corona makin merajalela. Terbukti klaster-klaster baru bermunculan, yang ujungnya semakin menambah banyaknya warga masyarakat tanah air terkomfirmasi positif. 

Tengok saja, hingga hari ini Senin (7/9/20) jumlah kasus positif virus corona di tanah air terus bertambah menjadi 196.989 orang. Dari jumlah total tersebut, 138.575 pasien diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan  8.130 jiwa meninggal dunia. 

Tentu hal tersebut di atas merupakan kabar buruk bagi pemerintah dan seluruh warga negara di tanah air. Bahkan, parahnya kasus akibat keganasan pandemi virus corona ini telah melampaui kasus dari ikhwal kasus ini berada, yaitu China. 

Apakah dengan membludaknya kasus positif virus corona tersebut diakibatkan pemerintah abai? Tentu saja tidak bisa dikatakan demikian. Pasalnya, patut diakui selama ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah cukup berupaya untuk memotong mata rantai penyebaran virus. 

Tak hanya itu, meski banyak menemui benturan dan penolakan dari sejumlah kalangan. Presiden Jokowi bahkan memberanikan diri menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi virus Corona atau covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 

Tidak tanggung-tanggung, dengan Perppu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang ini, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga mencapai Rp. 405,1 triliun. 

Anggaran sebesar itu rencananya akan dialokasikan untuk penanggulangan kesehatan, stimulus terhadap pelaku usaha di sektor riil serta sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar dan bantuan sosial terhadap masyarakat. 

Kendati begitu, segala upaya yang dilakukan pemerintah tersebut di atas patut diakui belum membuahkan hasil maksimal. 

Malah jika boleh jujur, penambahan kasus positif virus corona semakin tak terbendung. Sehingga boleh dikatakan, Indonesia menjadi episentrum baru bagi negara-negara di kawan Asia Tenggara. 

Bahkan kabar terakhir, negara tetangga, Malaysia secara terang-terangan memberlakukan larangan ketat bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk tidak masuk ke wilayahnya. Larangan tersebut mulai diberlakukan mulai Senin (7/9/20). 

Tak hanya negeri Jiran, konon kabarnya negara-negara lainpun mulai membatasi pergerakan WNI yang hendak masuk ke negara-negara dimaksud. 

Tentu saja, hal tersebut di atas menjadi tamparan keras bagi pemerintah Indonesia, dan akan sangat berbahaya jika tidak diantisipasi segera. 

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi harus segera bisa menemukan formula jitu yang jauh lebih efektif dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya yang cenderung tidak membuahkan hasil. 

Jika tidak, akibatnya sudah bisa ditebak. Pemerintah akan menjadi bulan-bulanan kritik dari sejumlah kalangan, terutama dari pihak-pihak yang selama ini bersebrangan alias oposisi. 

Terbukti, "dilockdown-nya" Indonesia oleh Malaysia dan sejumlah negara lain tersebut dijadikan mainan Rizal Ramli (RR) untuk bisa mengkritisi Presiden Jokowi. 

Ekonom senior yang juga salah seorang pemrakarsa berdirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menyinggung kembali soal kebijakan karantina wilayah atau lockdown, yang tak pernah dilakukan pemerintah  Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mengatasi penyebaran pagebluk asal Wuhan, China tersebut. 

"Pemerintah tidak suka lockdown, tapi akhirnya Indonesia yang di-locked down oleh negara-negara lain. What an irony," kata RR, di akun Twitternya, Minggu (6/9). Dikutip dari Radartegal com. 

Masih dikutip dari Radartegal.com, RR adalah salah satu tokoh yang beberapa kali mengusulkan agar pemerintah untuk melakukan karantina wilayah. 

Sebab menurut RR, kebijakan lockdown akan lebih efektif dibanding Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah dan terus diperpanjang penerapannya. 

Padahal bagi RR, penerapan lockdown selama satu bulan sudah cukup menekan Covid-19. Ia mengamini bila lockdown total akan membuat pemerintah mengeluarkan biaya besar. Namun hal itu sebanding dengan minimnya dampak ekonomi yang ditimbulkan. 

Hari ini boleh jadi hanya RR saja yang baru melontarkan kritik atas adanya larangan WNI untuk masuk ke negara lain karena khawatir menjadi carrier virus corona. 

Bukan mustahil, jika penambahan kasus terus meningkat, akan semakin banyak negara yang menyatakan sikap tegas seperti yang dilakukan oleh Malaysia. 

Dan, ini tentu saja akan menjadi sasaran empuk pihak-pihak oposisi untuk menyerang pemerintah dan Presiden Jokowi. 

Untuk itu, sekali lagi memang perlu antisipasi segera dari pemerintah agar hal buruk tidak terjadi.

Salam