Mohon tunggu...
Elang Salamina
Elang Salamina Mohon Tunggu... Freelancer - Serabutan

Ikuti kata hati..itu aja...!!!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Puan Polah Mega Kepradah, Ganjar Dapat Berkah?

4 September 2020   19:56 Diperbarui: 5 September 2020   03:08 648
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

KETUA DPR RI dan juga politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani tengah dihadapkan pada permasalahan yang tidak bisa dianggap receh. Bagaimana bisa, putri sulung Ketua Umum partai berlambang banteng gemuk moncong putih, Megawati Soekarnoputri tersebut sampai keseleo lidah. 

Ya, Puan dengan entengnya berharap atau meminta pada pada penduduk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk bisa lebih mendukung Negara Pancasila. 

Peristiwa itu sendiri terjadi pada saat dirinya mengumumkan atau memberikan rekomendasi terhadap Mulyadi - Ali Mukhni sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada Pilkada serentak, 9 Desember 2020 mendatang. 

Entah apa yang mendasari Puan sehingga terlontar pernyataan yang boleh jadi menyinggung perasaan masyarakat Minang

Apakah hal tersebut sengaja, karena merasa usungan PDI Perjuangan pada Pilkada Sumbar selalu keok. Sehingga Puan merasa masyarakat asal cerita Siti Nurbaya ini kurang mendukung Pancasila, atau memang murni keseleo lidah. 

Jika maksud Puan benar-benar menganggap masyarakat Sumbar kurang begitu mendukung Negara Pancasila, memang patut disesalkan. 

Lantaran dalam catatan sejarah tidak sedikit orang-orang terbaik dari ranah Minang ini berkontribusi besar terhadap lahirnya bangsa dan negara Indonesia. Sebut saja, beberapa orang di antaranya adalah Bung Hatta, KH. Agus Salim, dan Muhamad Yamin. 

Boleh jadi, sosok-sosok tersebut di atas hidup pada zaman perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Artinya jelas berbeda dengan warga masyarakat yang hidup di zaman reformasi seperti sekarang. 

Meski begitu, kurang elok juga jika Puan harus terang-terangan berkata bahwa warga masyarakat Minang diminta untuk lebih mendukung Pancasila, hanya karena partainya selalu kalah di daerah setempat. 

Kalaupun masyarakat Minang kurang atau tidak memilih PDI Perjuangan berikut calon yang diusungnya, bukan berarti kurang mendukung Pancasila, bukan? 

Tapi, sudahlah. Semua itu telah menjadi hak Puan untuk berpendapat. Hanya saja, pernyataannya ini telah mampu memantik reaksi banyak pihak. Dan, ujungnya merugikan citranya sebagai salah seorang kandidat yang digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2204 mendatang. 

Kenapa? 

Karena boleh jadi pernyataan Puan ini bakal menyinggung perasaan masyarakat Minang. Dan, tanpa disadari hal tersebut kemungkinan besar akan menuai rasa tidak empati terhadap dirinya. 

Apabila rasa tidak empati tumbuh pada masing-masing masyarakat Minang, sudah bisa dipastikan akan berimbas pada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan. 

Pasangan Mulyadi - Ali Mukhni bisa saja bakal banyak ditinggalkan oleh calon pemilihnya pada Pilgub Sumbar 2020 nanti. Artinya, bakal sulit bagi PDI Perjuangan untuk bisa menjadikan pasangan tersebut duduk manis di kursi Sumbar 1 dan 2. 

Itulah dampak polah Puan Maharani dalam skala kecil, atau khusus untuk Daerah Sumbar saja. 

Akan tetapi, jika isu pernyataan cucu proklamator ini terus digoreng oleh calon-calon lawan politiknya, maka tidak akan menutup kemungkinan pula, Megawati sebagai ibu kandungnya menuai badai. Istilah kata, Puan polah Mega Kepradah

Maksud penulis dengan narasi "Mega Kepradah" tentu bukan dalam arti sempit. Arti "Megawati" di sini tentu saja PDI Perjuangan. Lantaran, sebagaimana diketahui, putri sulung Bung Karno ini adalah Ketua Umum dari sempalan PDI tersebut. 

Dengan pernyataan Puan yang begitu banyak memantik kritik dan reaksi dari berbagai pihak. Penulis kira, bukan hanya Puan yang rugi, tetapi bisa juga berdampak buruk bagi hajatan PDI Perjuangan. 

Sebagaimana diketahui, hajatan PDI Perjuangan paling dekat adalah menghadapi Pilkada serentak 2020. Sedangkan hajatan lain yang lebih besar tentu saja Pilpres 2024. 

Jalan Lapang Ganjar Pranowo? 

Beberapa pengamat politik menilai, pernyataan Puan Maharani tentang masyarakat Sumbar sedikit banyaknya akan bersampak kurang baik. 

Pernyataan tersebut bakal menjadi resistensi bagi wanita kelahiran Jakarta, 6 September 1973 ini untuk langkah politik ke depan

Bukan rahasia umum kalau Puan telah digadang-gadang oleh PDI Perjuangan sebagai calon yang akan diusung untuk maju pada Pilpres 2024. 

Untuk bisa dicalonkan dengan kalkulasi politik yang menguntungkan, tentu saja Puan harus memiliki modal popularitas dan elektabilitas tinggi. Namun, sayangnya modal tersebut hingga hari ini masih belum bisa digenggam. 

Menilik pada hasil beberapa lembaga survei, Puan Maharani masih berkutat di papan bawah, dengan kisaran angka elektabilutasnya sebesar 2 persen. Sebuah angka yang boleh dibilang masih sangat kecil untuk bisa bersaing dalam perebutan kursi Indonesia 1 atau 2. 

Parahnya, alih-alih mampu mendapat simpati publik guna mendongkrak elektabilitas lebih naik, Puan malah mendapat cibiran dan kritikan publik. Hal ini jelas mengancam angka elektoralnya lebih ambyar, apabila terus dibiarkan dan menjadi "bola salju". 

Dan, ini pasti menjadi kerugian besar bagi PDI Perjuangan dan Megawati, jika kekeuh memaksakan Ketua DPR RI ini maju Pilpres. Kecuali Puan dan segenap perangkat yang ada di sekitarnya bergerak cepat dan terus memperbaiki diri. 

Jika tidak, bukan mustahil PDI Perjuangan dan Megawati akhirnya akan menjatuhkan pilihannya pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

Ya, modal awal sebagai calon potensial untuk maju pada kontestasi Pilpres 2024 telah Ganjar genggam. Elektabilitas dia selalu berada di papan atas. 

Bahkan, survei terakhir yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia (IPI) medio Juli 2020, mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini mampu menempati urutan pertama dengan 16,2 persen. 

Nah, kita lihat saja. Apakah keseleo lidahnya Puan Maharani akan membuat PDI Perjuangan dan Megawati mengalihkan pilihannya pada Ganjar Pranowo sebagai calon utama, atau malah masih kekeuh memaksakan mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini? Menarik kita tunggu.

Salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun