Veronica Koman, Srikandi HAM Papua "Tantang" Pemerintah

Dengan alasan merasa dikriminalisasi itu pula, akhirnya Vero pun menantang pemerintah. Eits, tunggu dulu!. Maksud menantang di sini bukan berarti mengajak debat, perang fisik apalagi gontok-gontokan. Maksudnya adalah, Vero tak peduli atas sikap pemerintah. 

Bahkan, Vero sangat siap diasingkan pemerintah, apabila segala aktifitasnya selama ini sebagai Srikandi pembela HAM Papua dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan tidak pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Vero dengan antusias siap bergabung dengan masyarakat Papua yang selama ini diperjuangkan. 

"Dengan senang hati saya siap dibuang oleh NKRI. Berikan saya kepada Papua. Kami juga punya harga diri," tulis Vero yang diunggah di laman Facebook miliknya. Dikutip dari CNNIndonesia. 

Dalam unggahan itu, Vero juga bercerita soal mata kuliah yang diambil dan tugas yang kerap dia kerjakan selama menempuh pendidikan Magister di Australia. Rata-rata esai yang dia kerjakan selalu berkaitan dengan Papua. 

"Saya menitikkan air mata di setidaknya 3 esai Papua yang saya kerjakan, karena makin tahu kebusukan NKRI ketika riset. Lagu yang saya dengarkan untuk motivasi di kala begadang mengerjakan tugas adalah 'Sorong Samarai' dan 'Hidup itu Misteri'," kata Vero. 

DPO Kepolisian

Ini bukan pertama kali Veronica Koman membuat heboh jagat tanah air. Sebelumnya dia juga sempat menjadi buah bibir publik tanah air, setelah dirinya dituduh sebagai salah seorang penghasut atas terjadinya kerusuhan berdarah di Papua, pada tahun 2019 lalu. 

Peranan Vero saat itu adalah dituduh telah menghasut para mahasiswa Papua, sehingga terjadi protes sampai terjadi pengrusakan bendera merah putih di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya, Jawa Timur. 

Vero juga dianggap memprovokasi dan menyulut aksi kerusuhan di Papua melalui postingannya. Karena tindakannya itu dijerat sejumlah pasal yang memberatkan, namun setiap kali dilakukan pemanggilan, dirinya tidak pernah hadir. 

Veronica Koman pun akhirnya menjadi buron dan ditetapkan pihak kepolisian RI masuk sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang).