PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diketahui sempat memanggil atau mengundang Wakil Wali Kota Solo, Ahmad Purnomo, ke Istana Presiden.Â
Pemanggilan ini terjadi sehari sebelum putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka diumumkan sebagai calon dari PDI Perjuangan untuk maju pada Pilwakot Solo 2020.
Dalam pertemuan tersebut diberitakan, bahwa Presiden Jokowi memberitahu Ahmad Purnomo, yang mendapat rekomendasi DPP PDI Perjuangan untuk maju pada Pilwakot Solo 2020 adalah Gibran.
Sekedar mengingatkan, sebelumnya terjadi rivalitas seru antara Ahmad Purnomo dengan Gibran, dalam memperoleh kepercayaan dari pihak pengurus pusat partai berlambang banteng gemuk moncong putih itu. Dan, akhirnya kompetisi tersebut dimenangkan oleh Gibran.
Sontak, adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan Ahmad Purnomo ini menjadi perbincangan hangat dan diskursus menarik sejumlah kalangan. Timbul anggapan, bahwa orang nomor satu di republik ini telah sewenang-wenang mengggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.
Bukan hanya itu, penilaian terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut juga cukup beragam. Mulai dari anggapan telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan politik putra sulungnya, hingga berniat memupuk suburnya dinasti politik di tanah air.
Boleh jadi benar, kalau muncul anggapan, Jokowi telah menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi.Â
Pasalnya, jika maksud Jokowi sebatas hendak memberitahu soal siapa yang direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, sejatinya bisa dilakukan dengan cara lain. Misalkan melalui komunikasi lewat handphone, atau hal lainnya. Kecuali, memang ada hal-hal lainnya yang ingin didiskusikan.
Adapun soal dinasti politik, rasanya Jokowi tidak menyalahi aturan, karena pada dasarnya praktik-praktik melanggengkan kekuasaan sudah cukup tumbuh subur di negeri ini. Terlebih, Majelis Konstitusi (MK) pada 8 Juli 2015 secara tak langsung melegalkan dinasti politik. MK saat itu membatalkan Pasal 7 huruf (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang menerangkan, syarat calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) tak mempunyai  konflik kepentingan dengan petahana.
Hanya saja, apa yang dilakukan Presiden Jokowi, jelas tidak patut dicontoh, karena bagaimanapun sebagai pemimpin bangsa, tidak semestinya terlibat lebih jauh dalam mengurusi kepentingan politik putranya. Jokowi sejatinya harus bisa menghargai etika politik di tanah air.
Nasi telah menjadi bubur. Masyarakat telah kadung mengetahui, Presiden Jokowi hampir pasti terlibat langsung atas keberhasilan Gibran mendapatkan rekomendasi dari DPP Perjuangan.Â
Tinggal, kedepannya kita buktikan saja, apakah Gibran mampu melenggang mulus menuju kursi Solo 1, dan menjadi pemimpin yang benar-benar bisa bekerja dengan baik atau sebaliknya.
Rocky Sebut Jokowi Lakukan Prostitusi Politik
Seperti telah saya singgung di atas, bahwa majunya Gibran di Pilkada Solo, ditambah lagi menantunya, Boby Nasution juga turut meramaikan kontestasi Pilwakot Medan, membuat mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi bulan-bulanan publik.Â
Salah satunya datang dari seseorang yang sejak awal telah memproklamirkan diri sebagai pihak oposisi pemerintah. Dia adalah Rocky Gerung.
Pria yang dijuluki profesor akal sehat ini dengan seenaknya membandingkan Presiden Jokowi dengan artis FTV Hana Hanifah. Sebagaimana diketahui, artis cantik ini sempat ditangkap polisi, karena terlibat kasus prostitusi online.
Dalam hal ini, Rocky Gerung menilai keduanya telah sama-sama melakukan prilaku prostitusi. Pasalnya, dianggap telah melakukan cara-cara transaksional.
Tuduhan Rocky tersebut merujuk pada pertemuan Presiden Jokowi dengan Ahmad Purnomo di Istana Presiden. Menurutnya, di tempat itu, orang nomor satu di republik ini telah melakukan transaksi politik dengan Wakil Wali Kota Solo.
Tak mengherankan, jika tuduhan tersebut datangnya dari Rocky Gerung. Sebab, selama ini pria yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) itu kerap melontarkan kritikan-kritikan yang menjurus sarkasme dan cenderung kontroversi.
Dengan kata lain, apa yang dilontarkan oleh Rocky Gerung ini seolah asal enak atau benar menurutnya sendiri. Dia sepertinya tak pernah peduli, bahwa narasi yang dilontarkan tersebut menyinggung pihak lain atau tidak.
Dibantah KSP
Apa yang diungkapkan oleh Rocky Gerung tersebut rupanya sampai pula terhadap orang-orang Istana.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian enggan berkomentar banyak terkait pernyataaan pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut Presiden Jokowi melakukan prostitusi politik di Istana Kepresidenan. Menurutnya, tudingan Rocky tak perlu ditanggapi, karena tidak berdasar.
"Saya kira kalau konsep yang tidak bisa dimengerti orang banyak, tidak perlu ditanggapi. Tidak ada transaksi (transaksi politik) apa-apa. Itu tudingan-tudingan kosong," ujar Donny. Dikutip dari Suara.com.
Masih dikutip dari Suara.com, Donny menganggap Jokowi  merupakan sosok pemimpin yang memiliki integritas dan kapabilitas. Sehingga, tidak mungkin melakukan transaksi politik atau melakukan prostitusi politik sebagaimana tudingan Rocky Gerung.
"Pak Jokowi orang yang punya integritas kita tahu kapabilitasnya, tidak mungkin dia (Jokowi) transaksi politik," ucap dia.
Donny menilai tudingan Rocky Gerung kepada Jokowi tidak memiliki dasar dan sulit dipahami semua orang.
"Jadi saya kira cara Rocky tidak berdasar dan yang paling penting sulit dimengerti," katanya.
Salam
