Buktinya pada pemilihan umum (Pemilu) legeslatif, Partai Berkarya tidak mampu lolos ke Senayan. Sebab perolehan suaranya tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas masuk parlemen sebesar 4 persen. Sementara perolehan suara Partai Berkarya hanya 2,15 persen.
Nasib Partai yang para kadernya cukup banyak dari kalangan selebritis tanah air ini sama persis dengan partai yang digadang-gadang mampu mendulang suara cukup bagus, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Partai Berkarya Retak
Meski gagal mengirimkan para kadernya ke parlemen Senayan karena regulasi ambang batas, tak lantas membuat Tommy patah arang dan membubarkan partainya. Dia terus berjuang menggalang kekuatan serta berkonsolidasi ke semua lapisa masyarakat.
Tapi, rupanya perjuangannya ini mendapat rintangan. Bukan dari pihak luar, melainkan datang dari dalam tubuh partai sendiri. Intinya, partai bentukan Tommy ini mulai mengalami keretakan.
Betapa tidak, di tengah perjuangannya membesarkan partai, tiba-tiba salah seorang petinggi partai, Muchdy PR menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hasilnya, menobatkan Muchdy sebagai Ketua umum (Ketum) Partai Berkarya yang baru.
Kendati begitu, Munaslub kubu Muchdy ini dianggap tidak syah. Karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya. Bahkan, Munaslub yang digelar di Hotel  Grand Kemang Jakarta, Sabtu (11/7)tersebut langsung dibubarkan oleh kubu Tommy Soeharto.
"Ya enggak (sah) lah," kata Bemdahara Umum Partai Berkarya, Neneng A Tuty, Minggu, (12/7). CNNIndonesia.
Lebih lanjut, Neneng menyatakan, forum Munaslub belum waktunya digelar oleh Partai Berkarya. Ia menyatakan AD/ART Partai Berkarya hanya mengenal forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) dan Musyawarah Nasional (Munas) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan partai.
Sementara itu, masih dikutip dari CNNIndonesia, Neneng menegaskan bahwa forum Munas baru akan digelar pada tahun 2022 mendatang. Forum Munas itu, kata dia, menjadi forum resmi untuk mengganti ketua umum dan kepengurusan DPP Partai Berkarya.
"Itu kita setop karena tak ada dalam AD/ART. Belum waktunya," kata dia.
