Mohon tunggu...
Elang Salamina
Elang Salamina Mohon Tunggu... Freelancer - Serabutan

Ikuti kata hati..itu aja...!!!

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Jokowi Diminta Copot Erick Tohir, Apakah Adian Terlibat?

6 Juli 2020   11:16 Diperbarui: 6 Juli 2020   11:31 215
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

KADANG saya tidak habis pikir dengan apa yang terjadi di negeri ini. Segala sesuatunya tidak hanya bisa dipikir dengan nalar atau logika biasa. Untuk bisa memahaminya, acap kali kita butuh pola pikir dengan logika terbalik.

Contoh kasus terjadi pada lingkaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, pasca mantan Wali Kota Solo tersebut melontarkan ancaman reshuffle kabinet, beragam spekulasi pun bertebaran. Para pengamat mulai mengutak-atik tentang nama-nama yang layak direshuffle. Pun sebaliknya, siapa yang kira-kira pantas menggantinya.

Dari beberapa hasil survey atau analisa pengamat, saya pribadi sepakat ketika nama-nama seperti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki atau Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali muncul dalam daftar menteri yang layak direshuffle.

Jamak, karena sejak dilantik hingga hari ini belum mampu menunjukan performance terbaik. Bahkan diantaranya malah kerap menimbulkan kegaduhan.

Namun, ketika beberapa media online memberitakan bahwa Presiden Jokowi dituntut untuk mencopot nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, saya sedikit mengernyitkan dahi.

Pasalnya, selama ini mantan bos Inter Milan tersebut telah menunjukan keseriusannya dalam membenahi "bolong-bolong" serta kotoran yang ada di Kementerian yang mengelola perusahan milik negara dimaksud.

Ada cukup alasan mengapa saya harus mengernyitkan dahi ketika nama Erick Tohir harus dicopot. Dalam pandangan saya, hasil kerjanya sudah kelihatan, tegas dan berani.

Seperti diketahui, sejumlah gebrakan dan kebijakan telah dilakukan Erick Thohir dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi. Salah satu gebrakannya yang mencolok adalah mampu membongkar penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda mewah Brompton melalui pesawat baru PT Garuda Indonesia (Persero). Penyelundupan ini terjadi pada November 2019 lalu.

Kemudian, Erick juga tak segan mencopot atau mereshuffle jajarannya yang ada di perusahaan pelat merah apabila kinerjanya tidak sejalan dengan visi misi yang dia emban dari Presiden Jokowi. Erick juga berani menghapus alur birokrasi di kementerian dan mengungkap sejumlah skandal yang sudah lama terjadi di BUMN.

Sangat wajar, jika akhirnya berdasarkan hasil survey yang pernah diselenggarakan Indo Barometer, Erick Tohir menempati posisi ke-3 sebagai menteri dengan kinerja terbaik setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Sayang, atas semua kinerja positipnya tersebut tidak mampu menggugah sebagian pihak untuk mengapresiasi kinerjanya. Alih-alih mendukung atas segala program kerjanya, malah meminta terhadap Presiden Jokowi untuk mencopot jabatan bos Mahaka tersebut.

Lucunya, alasan pihak yang mengatasnamakan Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional (PPJNA) Aktivis'98 bukan karena buruknya kinerja Erick. Melainkan disebabkan oleh faktor politis.

Dalam hal ini, karena beredarnya Video sekolompok orang yang mendeklarasikan Erick maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dipandang sangat tidak etis dilakukan saat Presiden Jokowi dan jajaran kabinet lain sibuk bekerja melawan pandemi virus Corona (COVID-19).

"Karena itu, Presiden Jokowi sebaiknya mencopot Erick Thohir. Jangan sampai terjadi konflik interest. Erick juga bisa lebih fokus mempersiapkan diri, kalau memang benar berniat maju Pilpres 2024," ujar Ketua PPJNA, Anto Kusumayuda dalam pesan siaran pers, Minggu (5/7). Dikutip dari Jpnn.com.

Alasan lain, PPJNA Aktivis'98 juga khawatir BUMN bakal dimanfaatkan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.

Menurutnya, BUMN adalah perusahaan milik negara dan milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pengelolaannya harus sepenuhnya dipergunakan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Apa yang kami sampaikan merupakan kekhawatiran, jangan sampai ada pihak tertentu yang malah memanfaatkan situasi di tengah pandemi Covid 19," ucapnya

Jika memang hal tersebut di atas yang menjadi alasannya. Saya kira pihak PPJNA kudu menelisik lebih jauh tentang kebenaran video tersebut. Sebab boleh jadi hal itu hanya aksi spontanitas dari para pendukung yang mengapresiasi kinerja Erick Tohir selama ini.

Terus, kenapa hanya Erick yang disoroti. Bukankah sebelumnya juga ada menteri dari pihak partai politik yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri akan ambil bagian pada Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan di tengah kesibukannya, mereka sempat-sempatnya ajang temu dengan para petinggi partai lainnya guna membicarakan Pilkada serentak 2020.

Adian Terlibat?
Menarik juga jika mencermati apa yang dilakukan oleh pihak PPJNA ini. Sebab sebelumnya yang menyoroti tentang wacana pencalonan Erick Tohir juga pernah disinggung oleh politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu.

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan terjadi perseteruan antara Erick Tohir dengan anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Ya, Adian kerap mengkritisi kebijakan Erick Tohir. Bahkan dia sempat dua kali mengirimkan surat terbuka. Yakni, tentang mafia alat kesehata (Alkes) dan hutang BUMN yang melebihi utang luar negeri Malaysia. Tapi, di luar itu, adian juga sempat menyoroti tentang wacana pencapresan Erick Tohir.

Nah, yang menjadi menarik adalah antara PPJNA dan Adian Napitupulu ada kemiripan soal latar belakang, yaitu sama-sama mantan aktivis'98.

Pertanyaannya, apakah Adian terlibat dalam pergerakan PPJNA? Walllahuhuallam Bi Shawab.

Salam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun