PADA bulan April 2020 lalu, dengan dalih menghindari terjadinya penyebaran virus corona atau covid-19 di lembaga permasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum-HAM), Yasona Laoly mengeluarkan kebijakan program asimilasi dan integrasi terhadap puluhan ribu narapidana.
Tidak kurang dari 30.000 narapidana di tanah air kecuali narapidana korupsi dan narkoba dibebaskan atas kebijakan menteri yang berasal dari PDI perjuangan tersebut.
Namun tak lama berselang kebijakan Yasona ini mendapatan gugatan dari praktisi hukum, karena dianggap telah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.
Cukup beralasan, sebab memang patut diakui program asimilasi dan integrasi dari Menkum-HAM ini tak sepenuhnya berjalan mulus. Cukup banyak narapidana-narapidana yang telah dibebaskan tersebut tak menyadari akan kesalahannya terdahulu.
Alih-alih tobat atau sadar, mereka justru banyak yang kembali berbuat ulah, sehingga menimbulkan rasa resah di kalangan masyarakat.
Akibatnya, Yasona sempat diminta untuk menarik kembali narapidana asimilasi dan dilakukan seleksi serta psikotest secara ketat jika hendak menerapkan kebijakan asimilasi.Â
Muncul juga tudingan bahwa Kemenkum-HAM tidak meneliti secara mendalam sebelum memberikan asimilasi kepada narapidana.
Tapi, Yasona bergeming. Sebaliknya, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menuduh pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya program asimilasi dan integrasi sebagai pihak yang tumpul rasa kemanusiaannya.
Waktupun berlalu, program asimilasi dan integrasi pun tetap berjalan. Pembebasan puluhan ribu narapidana yang kemudian banyak yang berbuat ulah ini bagi Yasona seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.
Karena kebijakannya tersebut, saat ini Yasona terpaksa menerima akibatnya. Terutama saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan ancaman reshuffle kabinet pada saat digelar sidang kabinet paripurna, Kamis (18/06/2020).
Ya, begitu video sidang kabinet tersebut diunggah melalui akun youtube Sekretriat Presiden, Minggu (28/06/2020), beragam spekulasi tentang nama-nama menteri yang layak masuk daftar reshuffle pun mengemuka. Salah seorang diantaranya adalah Menkum-HAM, Yasona Laoly.
Banyak yang menduga, masuknya nama Yasona Laoly dalam daftar prediksi atau analisa pengamat tersebut adalah karena program asimilasi dan integrasinya yang memantik kegaduhan di masyarakat.
Parahnya, berdasarkan hasil survey yang diselenggarakan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) dari tanggal 8 hingga 25 Juni 2020, nama Yasona Laoly menduduki peringkat pertama yang paling pantas untuk direshuffle oleh Presiden Jokowi. Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini mendapatkan angka tertinggi dengan nilai 64,1 persen.
"Menteri Hukum dan HAM ada 64,1 persen, dinyatakan paling layak dilakukan reshuffle," kata Direktur IPO, Dedi Syah, Â diskusi online bertajuk 'Menanti Perombakan Kabinet', Sabtu (4/7/2020). Dikutip dari Kompas.com.
Setelah Yasonna, menteri yang dinilai layak untuk di-reshuffle adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan 52,4 persen, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen, Menteri Agama Facrul Razi 40,3 persen.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1 persen, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33,2 persen, Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 28,1 persen, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali 24,7 persen, Menteri BUMN Erick Tohir 18,4 persen. Terakhir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Nadiem Makarim 13,0 persen.
"Jadi orang yang baru kemudian nama-nama yang muncul oleh di hadapan publik justru orang-orang yang dianggap paling dekat oleh Joko Widodo," ujarnya.
Itulah hasil survey IPO tentang nama-nama yang layak direshuffle. Kendati demikian ini hanyalah hasil survey yang boleh jadi berdasarkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja para pembantunya Presiden Jokowi.
Hasil survey ini sepertinya tidak akan banyak berpengaruh. Soalnya yang memiliki kendali penuh atas direshuffle atau tidaknya nama-nama menteri yang disebutkan oleh IPO itu adalah Presiden Jokowi. Dialah pemegang hak prerogatif sepenuhnya.
Sekuat apapun desakan atau keinginan publik, jika Presiden Jokowi tetap mempertahankannya, tentu saja kita tidak bisa berbuat apapun.
Beranikah Jokowi Reshuffle Yasona?
Paling tingginya tingkat ketidak puasan masyarakat terhadap kinerja Menkum-HAM Yasona Laoly diakui atau tidak, salah satunya dampak dari program asimilasi dan integrasinya yang banyak menimbulkan kegaduhan.
Seperti saya bilang tadi, program pembebasan para narapidana ini hingga mengakibatkan dia mendapatkan label paling layak direshuffle bagi Yasona akhirnya seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri.
Idealnya, Presiden Jokowi menjadikan hasil survey ini sebagai referensinya dalam mengambil keputusan (jika reshuffle jadi dilaksanakan).
Kendati begitu, saya sangsi jika orang nomor satu di negara ini berani mereshuffle Yasona. Sebab, bagaimanapun Yasona adalah politisi senior yang menjadi salah satu panutan di partainya, PDI Perjuangan.
Untuk itu, bukan perkara mudah bagi Jokowi untuk mereshuffle Yasona. Sebab tidak menutup kemungkinan akan mendapat banyak penolakan dari PDI Perjuangan.
Jelas, Jokowi akan sangat menghindari terjadinya gesekan dengan partai yang sudah mendukungnya habis-habisan selama dua kali Pilpres lalu (2014 dan 2019).
Benar, Jokowi sudah tidak memiliki kepentingan lagi, mengingat dirinya tidak bisa mencalonkan diri pada Pilpres 2024.Â
Namun perlu diingat, masa jabatan dia masih sekitar empat tahunan lagi. Akan berat menjalankan sisa masa jabatannya apabila dia harus berseteru dengan PDI Perjungan.
Beranikah Jokowi mereshuffle Yasona? Rasanya tidak.
Salam
