Beda dengan PAN, Partai Demokrat lebih terkesan hati-hati dalam menanggapi isu reshuffle ini. Atau lebih tepatnya menurut hemat penulis, partai yang didirikan pada 9 September 2001 masih malu-malu tapi mau.
Setidaknya hal tersebut diutarakan oleh Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron, saat ditanya para pewarta tentang sikap Demokrat soal isu reahuffle.
"Tidak tahu. Reshuffle menteri hak prerogatif presiden," ujar  Herman, Rabu (1/7/2020). Dikutip dari SindoNews.com
Saat ditanya bagaimana sikap Partai Demokrat jika ditawari kursi menteri, Khaeron kembali menjawab singkat.
"Tidak boleh berandai-andai, kita tunggu saja realitasnya nanti," ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.
Sama halnya dengan jawaban si kawan yang mulanya tidak mau diajak makan pada percakapan di atas, tapi tidak dengan tegas menolak. Begitu pula dalam pandangan saya, Partai Demokrat tidak dengan tegas menyatakan penolakannya.
Dalam hipotesis sederhana saya, dengan tidak secara tegas menolak atau membantah keras atas pertanyaan pewarta dimaksud, boleh jadi Partai Demokrat tak akan segan bakal menerima jika memang ada tawaran dari Presiden Jokowi. Hanya saja untuk saat ini mereka jelas tidak akan mau berterus terang.Â
Soalnya, khawatir kejadian di awal-awal Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin menjabat, Profosal Partai Demokrat mengajukan nama sempat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk dalam kabinet, ditolak. Dan, merekapun akhirnya lebih memilih oposisi.
