PANDEMI virus corona atau covid-19 sudah berjalan hampir empat bulan lamanya menyerang tanah air. Kendati begitu, pemerintah belum benar-benar bisa menangani penyebaran pagebluk ini dengan baik.
Terbukti penambahan kasus positif yang terinfeksi oleh virus asal Wuhan, China ini masih terus terjadi. Bahkan, peningkatan kasus positif ini makin tinggi setelah pemerintah menerbitkan kebijakan baru berupa aturan New Normal.
Meningkat tajamnya jumlah kasus positif pasca diterapkannya New Normal memang sudah bisa diprediksi sejak awal. Pasalnya, saat masih diberlakukan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja, wabah virus corona tetap merajalela di hampir seluruh tanah air.
Perlu diingat, PSBB ini dibarengi dengan regulasi cukup ketat dan sanksi hukum. Tapi hasilnya masih bisa dikatakan tidak epektif.
Anehnya, meski penyebaran pandemi covid-19 ini masih cukup tinggi, pemerintah justru "nekat" melonggarkan aturan PSBB dan mengajak masyarakat untuk berdamai dengan pagebluk dimaksud.
Banyak pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut. Karena hanya akan lebih memperparah keadaan. Kendati demikian, pemerintah kekeuh pada kebijakannya dengan alasan penyelamatan ekonomi.
Jokowi Tak Segan Reshufle
Kondisi tanah air yang masih dalam ancaman serius pandemi covid-19 rupanya disadari betul oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para pembantunya yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk bekerja lebih keras dalam menangani pandemi covid-19. Bahkan, dia "menggertak" tak segan mengambil langkah extraordinary termasuk reshufle kabinet.
"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 di Istana Negara. Dikutip dari Tempo.co
