Yang menjadi lucu saat ini adalah Bangsa Indonesia sendiri, sibuk main cakar cakaran untuk sebuah kekuasaan membuat skenario PPP dan Golkar tandingan padahal kondisi masyarakatlah yang lebih membutuhkan perhatian dan penanganan.
Harga listrik,beras,BBM,GAS dan kebutuhan pokok lainnya terus merangkak naik. sehingga kesulitan ekonomi makin terasa. Memang jalan jalan dipenuhi mobil dan mengakibatkan macet, tetapi perlu juga disimak lebih dalam lagi, Mobil mobil yang beredar tersebut bahkan sepeda motor yang beredar tersebut masih kebanyakan cicilan atau kredit
itulah yang menyebabkan Gaji Pegawai Negeri pada umumnya sudah terpotong diatas 50% dari membayar cicilan cicilan tersebut. perlu juga lembaga Survey sekelas Deny JA Lingkaran Survey Indonesia melakukan Survey atas nasib Gaji pegawai Negeri ini kemana saja sudah tergadaikan. apakah ke BNI,BPD atau ke Lembaga Pembiayaan tertentu.
Tetapi penting disadari oleh JK sebagai Wakil Presiden , sebagai bagian yang patut di duga terlibat dalam upaya memecah belah Partai PPP dan Golkar untuk lebih arif dan bijaksana dalam  memimpin Bangsa Indonesia.
Ucapan pak JK dulu yang masih ada di youtube bahwa bangsa ini bisa hancur jika dipimpin oleh Jokowi sebelum Pilpres bisa malah kembali ke pak JK, bahwa Negara ini bisa hancur jika ada pak JK ikut memimpin Bangsa ini karena godaan Kekuasaan ,godaan Kerajaan bisnis,Godaan Uang  bisa saja menyebabkan orang lupa diri dan mengabaikan suara yang berbeda dengan pendapatnya.
pak JK sebagai Wakil Presiden sudah sepatutnya jauh dari kecurigaan sebagai orang yang memecah belah Golkar dan PPP tetapi pak JK sendiri dan pak Aksa Mahmud serta pa Andi Mattalattalah yang mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sehingga PPP dan Golkar bisa kacau tak menentu seperti saat ini.
Bahkan ketika Mahkamah Agung sudah memutuskan ARB dan Djan Farid sebagai yang sah sekalipun Menteri Hukum Yasonna Laoly belum juga mencabut suratnya ..!?
Jadi saat saat ini Hukum di Negara Indonesia sendiri sudah patut dipertanyakan penegakannya. seharusnya dalam kasus seperti ini JK dan Jokowi berada dibarisan depan mengumumkan di media Massa agar Menteri Laoly segera mencabut keputusannya.
Jika tidak keluar dari mulut JK dan Jokowi secepatnya kalimat itu padahal keputusan sudah memasuki usia 3( tiga) bulan yaitu sejak 20 Oktober 2015 maka memang Masyarakat patut menduga ada kepentingan Jokowi dan JK  dalam hal ini.
Manusia pada umumnya termasuk Jokowi dan JK selayaknya menyadari bahwa Golkar dan PPPÂ sudah sepantasnya duduk diluar pemerintahan bersama Gerindra dan PKS untuk mengontrol jalannya amanah yang diberikan Rakyat ,sebab selisih suara juga saat pemilu hanya berkisar 7 jutaan saja, bahkan dalam rekaman yang diputar di MKD patut diduga kemenangan Jokowi JK sebenarnya dilakukan dengan cara yang kurang terpuji ( curang) meskipun hal tersebut coba terus di tutup tutupi tetapi pada akhirnya terbuka juga ke publik.
Jadi siapa yang paling diuntungkan dengan kekacauan Golkar sepanjang 2015 dan juga PPP..? sebenarnya yang diuntungkan itu adalah para awak media,pengacara dan juga pengurus partai, sebab mau pakai Golkar dan PPP harus menyetor ke dua pengurus.
