Nusantara yang kini ramai dibahas oleh media sosial ini, tidak berdasarkan pendapat dari seorang Presiden saja namun sudah melalui keputusan bersama yang dibahas oleh seluruh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Resminya Ibu Kota Negara baru karena DPR RI lah yang menyepakati, sehingga melalui rapat paripurna DPR ini maka RUU IKN dapat berjalan. Tanpa mufakat ini mustahil Nusantara bisa berdiri.
Para anggota DPR juga bukan orang sembarangan yang mudah dikibuli seperti mereka yang menghendaki agar dibatalkan Ibu Kota Nusantara. Tidak semudah itu ferguso..
Apalagi saat rapat paripurna DPR RI disaksikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang mencakup kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan juga Menkru Srimulyani Indrawati, tentu lebih sah dan afdol yang dilaksanakan pada Selasa, 18/1.
Semuanya menjawab setuju mana kala Ketua DPR RI Puan Maharani menanyakan kepada fraksi tentang RUU IKN pada rapat yang digelar diJakarta. Ini berarti sah dan resmi jika Nusantara menjadi Ibu Kota.
Seperti induk ayam yang sedang mengerami telurnya namun ketika dieram tetap saja ada telur yang tidak menetas menjadi itik. Seperti itulah filosofinya dalam rapat.
Ketika suara terbanyak dari 8 fraksi memberikan suaranya untuk sependapat dengan Puan Maharani namun ada saja 1 fraksi yang tidak ikut angkat bicara yaitu fraksi PKS.
Sekalipun tidak setuju karena suara terbanyak memilih setuju maka tetap saja ditarik untuk ikut suara terbanyak karena inilah demokrasi.
Saya berharap semoga hasil dari rapat paripurna DPR RI untuk RUU IKN yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk Nusantara sebagai Ibu Kota Baru mampu membuat perubahan Indonesia kearah yang lebih baik lagi dan sejahtera lagi.
Salam..
Samhudi Bhai
