Gus Mus: MUI Itu Makhluk Apa

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis bersi keras untuk mencabut pada pasal yang dianggapnya bermasalah.

MUI mempermasalahkan tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada Lingkungan Perguruan Tinggi hingga memintanya untuk dicabut. Alasan MUI dalam pasal 5 ayat 2 Permendikbudristek itu bermasalah sebab berlandaskan pada dengan atau kesepakatan korban.

Pada pasal 5 isi dalam permendikbud tersebut ialah mengatur rumusan norma kekerasan seksual. Salah satunya merangkap tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau lewat teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan pada pasal 5 ayat (2) isi dari peraturan itu ialah menerangkan sejumlah poin dalam wujud kekerasan seksual yang yang dikerjakan tanpa persetujuan.

Inilah yang menjadikan MUI angkat suara guna ikut usul agar Pasal 5 ayat (2) mengandung rumusan yang sekiranya untuk direvisi kembali.

Salah satunya pada Pasal 5 ayat 2 huruf b dimana dijelaskan bahwa (memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban) . Oleh MUI agar frasa tersebut diganti menjadi (memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja kepada korban).

Dukung permendikbud/dokpri

Sementara pada pasal 5 ayat 2 huruf f yang berisi (mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban) bisa direvisi menjadi (mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan/atau visual yang bernuansa seksual). Maunya MUI seperti itu.

Awalnya Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pada 31 pada bulan Agustus 2021 yang lalu. Hingga kini peraturan ini terus merambah hingga menuai kontroversi sebab ada beberapa pihak yang protes keras kepanasan oleh permendikbudristek PPKS tersebut.

Bukan hanya dari MUI protes permendikbudristek PPKS juga datang dari Organisasi masyarakat (Ormas) yakni Muhammadiyah (MU) dan PKS yang sok pancasilais dan justru menilai aturan tersebut secara keblinger yakni beranggapan bahwa adanya pasal tersebut bermakna sebagai legalisasi seks bebas di area atau lingkungan kampus. Oalah lah..

Tentu saja tudingan tersebut langsung dibantah oleh Kemendikbudristek bahwa yang benar peraturan tersebut mboten melegalkan seks bebas di kampus ya bro and sis?. Penulis tidak ingin meributkannya karena tetap dukung permendikbudristek demi masa depan generasi muda yang terang.

Gus Mus Sentil Tentang Status MUI

Ketua MUI Cholil Nafis. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)

Terkait pernyataan MUI yang dinilai terlalu sombong pun menjadi topik utama tersendiri di berbagai media termasuk WAG yang dari munculnya permendikbut PPKS hingga kini masih sering kontroversi ditambah pula MUI hingga membuat Netizen semakin geli dan dengan masing-masing opini.

Pernyataan dari Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, KH  Ahmad Mustofa Bisri pun kembali ramai.

Pasalnya hal tersebut sangat berkaitan sekali dengan kondisi saat ini. Gus Mus panggilan akrabnya tiba-tiba muncuk kembali menjadi diskusi diberbagai media masa atas pernyataanya.

Dipertanyakan oleh Gus Mus sejak 2015 lalu seakan kini terbukti benar yakni tentang status keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tidak jelas menurut Gus Mus, tentang MUI ini yang selalu melebelkan diri dengan mengatasnamakan ulama.

"..MUI itu sebenarnya makhluk apa..? Enggak pernah dijelaskan, Ujuk-ujuk (tiba-tiba) dijadikan lembaga fatwa, aneh sekali.." ujar Gus Mus.

Tatkala saat itu sedang mengisu pengajian didalam rangka ulang tahun unit kegiatan mahasiswa kampus III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 30 Maret 2015.

Didaulat oleh ratusan hadirin dari kalangan Mahasiswa/siswi KH. Ahmad Musthofa Bisri tersebut juga sempat ditanyakan status MUI kepada yang hadir.

"..Itu MUI makhluk apa..? Instansi pemerintah..? Ormas..? Orsospol..? Lembaga pemerintahankah..? Tidak jelas, kan..? Tapi ada anggaran APBN. Ini jadi bingungi.."(membingungkan) ujarnya.

Gus Mus yang juga punya keponaka Menteri Agama Gus Yaqut, juga menjelaskan bahwa suatu nama ulama bisa disalahgunakan karena jabatannya.

Di MUI, lanjutnya, asal bisa jadi pengurus MUI maka akan disebut sebagai ulama, meski hanya menjadi sekretaris maupun juru tulis. "..Ya, juru tulis itu akan disebut ulama, mosok pengurus majelis ulama tidak ulama.." timpal Gus Mus, yang disambut gelak tawa oleh hadirin.

Gus Mus juga menyinggung soal gelar ustad karena merasa khawatir jika sebuah sebutan ustad untuk orang yang sebenarnya tidak pantas.

Kemudian Beliau memberi contoh ada orang yang cuma tahu satu dua ayat lalu sudah dipanggil ustadz.

"..Kalau sudah pernah tampil di TV adalah ustad. Asal pinter jubahan meski kelakuane (kelakuannya) preman.." ujar Gus Mus.

Selain itu Gus Mus juga menambahkan, bahwa mengerjakan dakwah tidak cukup hanya dengan memahami satu potong ayat Al-Quran.

Oleh karena itu Gus Mus menegaskan bahwa dirinya tidak srek apa bila ada  ayat Quran lalu diterjemahkan sebab bisa menimbulkan salah kaprah sebagai mana MUI dalam pernyataan pada permendikbudristek PPKS tersebut.

Kritik pedas mantan Rois Syuriah Nahdhlatul Ulama (NU) KH. Mustofa Bisri yang mempertanyakan status MUI yang hingga kini dianggapnya semakin ora jelas belas. Termasuk MUI itu makhluk opo..?

Sumber: 1

Salam hangat..

Samhudi Bhai

Kompasianer Brebes Community (KBC) 68 Jawa Tengah Indonesia.