Habib Rizieq Divonis 8 Bulan Penjara, Ini Contoh Hukuman Buat Siapa Saja

Covid-19 telah memberikan dampak yang begitu signifikan kepada seluruh sendi kehidupan yang ada diseluruh Dunia termasuk terhadap masyarakat Indonesia sendiri. Persoalan yang ada saat ini tentu saja menjadi persoalan bersama yang harus dihadapi dengan rasa persatuan sebagaimana ciri khas serta representasi dari budaya Bangsa ini. (Sinopsis buku Sri Patmi).

Polisi Republik Indonesia (POLRI) sudah memberikan warning atau ultimatum kepada segenap masyarakat Indonesia agar siapa saja yang terbukti membuat atau menimbulkan kerumunan masa bahkan melawan petugas, maka akan diberikan sanksi tegas yang berlapis.

Melansir dari Kompas.com Bahwa Habib Riziq divonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur lantaran diduga telah melanggar saat di Petamburan Jakarta Pusat. Hal ini pun bisa saja menjerat kepada siapa saja para pelaku kerumunan, dengan pasal berlapis apa bila masih ndableg bin ngeyel alias susah dikandani karo Polisi soal pandemi.

Pasal berlapis ini tentu bukan saja bagi mereka menciptakan kerumunan massa namun juga berani terhadap para petugas yang menuturi untuk membubarkan diri.

Hal ini sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Habib Riziq sebagai Eks Pemimpin tertinggi dari Organisasi terlarang Front Pembela Islam (FPI) terduga kasus Mega Mendung, Bogor Jawa Barat yang secara aktif di ikuti.

Habib Riziq dinyatakan telah melanggar Keputusan Bupati Nomor 4431479/Kpts/Per-UU/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) Pra Adaptasi kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat, Aman serta Produktif.

Adapun hukuman bagi Habib Riziq mengenai ini, yakni denda sebesar 20 juta dengan subsidi minimal 5 bulan kurungan Penjara. Kini keputusan tersebut telah mendapat apresiasi dari Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai NasDem yakni Ahmad Sahroni. 

Tujuannya jelas agar dijadikan sebagai pembelajaran bagi siapa saja para Masyarakat Indonesia yang mana melanggar kerumunan massa ataupun melawan aparat Pemerintah pada saat masih masifnya penyebaran Covid-19.

"Untuk Keputusan Habib Riziq Shihab (HRS) Kami di Komisi III mengapresiasi para penegak hukum karena sudah menegakan hukuman pada Beliau. Semoga Keputusan ini bisa menjadi pelajaran buat Masyarakat agar menghindari kegiatan apa pun yang menyebabkan munculnya kerumunan" ujar Sahroni pada wartawan, pada Jumat 25/5/2021. Sumber: tribunnews.com.

Sejak tahun 2000 dimana penyebaran Covid-19 sedang gencar-gencarnya menyerang siapa saja tanpa pandang suku atau Agamanya. Pemerintah telah memberlakukan penegakan hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (30/1/2020) | https://megapolitan.kompas.com/

Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusril Yunus yang memberikan pernyataan kepada Masyarakat bahwa Polisi akan melakukan tindakan kepada warga yang masih nekat bergerombolan disaat wabah pandemi.

Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik yang mengerti hukum yang taat dan tertib segala upaya Pemerintah untuk mencegah Covid-19 justru harus didukung, bukan menuai pro kontra. 

Masyarakat diharap dengan penuh kesadaran tinggi serta disiplin terhadap protokol kesehatan. Maka lambat laun insya Allah pandemi pun akan punah.

Jika yang terjadi secara terus menerus sebagai mana kasus mega mendung yang menimpa Habib Riziq, lalu kapan Indonesia bisa terbebas dari Pandemi?. Mari dijadikan renungan bersama bahwa Covid-19 ini memang benar adanya. 

Dalam Alquran dijelaskan bahwa "Athiullaha Wa Athiurrasula wa ulil amri minkum" setelah taat pada Allah Swt dan RasulNya kemudian disuruh taat kepada Pemerintah yang memimpinnya. Sudah seharusnya sebagai orang yang pinter dalam Agama paham tentang ayat tersebut, sehingga tidak sampai bergesekan dengan Pemerintah. Namun pada faktanya banyak yang lain dimulut lain dihati pinter-pinter keblinger.

Kasus lain yang memjerat Habib Riziq diduga telah membeli sebuah tanah dan menjualnya kepada warga masyarakat. Oleh karena itu baru beberapa bulan yang lalu pihak PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII telah melayangkan surat kepada Markas Syariah Mega Mendung. Dalam surat tersebut berisi pernyatataan agar Habib Riziq meninggalkan lahan tersebut yang dikuasainya.

Sebab mau memakai dasar alasan apa pun Habib Riziq tidak dibenarkan karena yang namanya tanah Negara, entah itu dikelola maupun dianggurin tetap hak miliknya Negara dan hal ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain sebagaimana Habib Riziq atas klaim tanah milik PTPN tersebut.

Sangat disayangkan jika hal demikian terus menerus terjadi pada Masyarakat. Padahal tujuan Pemerintah memberakukan hukuman tersebut pun demi kebaikan dan keselamatan bersama.

Saya tidak membenci Beliau, Saya tidak merendahkan Beliau, Bahkan Saya menghormati Beliau, akan tetapi fakta yang sebenarnya dari Beliau sendirilah yang kini mendapat penilaian oleh Masyarakat. Mana yang baik dan mana yang buruk tentu Masyarakat dapat menilainya sendiri. Tidak etis memang bagi sosok yang mengakui diri sebagai Imam Besar FPI namun tak tahu diri.

Oleh karena itu Hukum di Indonesia khususnya dimasa pandemi harus benar-benar dijalankan dan ditegakan tanpa pandang bulu, sehingga harapannya Indonesia terbebas dari belenggu Covid-19. Mari agar intropeksi diri, mari mawas diri dan mari kita jadikan pelajaran bersama wabah pandemi Covid-19 ini. 

Sumber Referensi Berita: tribunnews.com kompas.com, kompas.com dan detik.com

Terima kasih telah membaca semoga bermanfaat dan salam..

Samhudi Bhai 

Kompasianer Brebes Community (KBC) 68 Jawa Tengah-Indonesia.