Mohon tunggu...
Samhudi Bhai
Samhudi Bhai Mohon Tunggu... Penulis - Penulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Kompasianer Brebes Community (KBC)-68 Jawa Tengah -Indonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Ferdinand Hutahaean: Dana Formula E di Transfer ke Mana?

24 Januari 2021   16:55 Diperbarui: 24 Januari 2021   17:29 765
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Gubernur Anis Baswedan meminta untuk ambil alih kebijakaan dan koordinasi penanggulangan upaya penyebaran covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) hal ini juga terjadi karena dilandasi oleh semakin tingginya okupasi jumlah rumah sakit yang ada di Jakarta.

Sebagaimana yang dikatakan oleh wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Reza Patria tentang pernyataannya pada pemerintah pusat dengan harapan yang baik agar penanganan covid-19 ini sebaiknya diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Pak Gubernur Berkoordinasi dengan pemerintah pusat berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peninglatan fasilitas di sekitar Botabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi akupansinya turun" ujar riza di Balai Kota Selasa 19/1.

Memang melihat kondisi sekarang ini menurut fakta yang terjadi dilapangan DKU Jakarta adalah yang terparah dalam kasus covid-19. Lebih dari 3 ribu orang yang terpapar virus ini. Mengenaskan.

Sedang masalah dana covid yang paling tinggi nilainya adalah DKI Jakarta. Oleh karena itu wajar apa bila banyak yang menanyakan perihal kemana larinya dana tersebut. Semua ada di Pemprov DKI.

Jauh sebelum covid-19 ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia, sudah terlebih dahulu beraneka macam persoalan-persoalan di DKI Jakarta, mulai dari anggaran Formula E dan lainnya yang nampak tidak jelas.

Anggaran yang mencapai trilyunan tidak nampak transparan dipublik. Hanya ada pemandangan demi pemandangan cat warna warni seperti pelangi yang ketika turun hujan ketimpa sinar matahari.

Banyak yang beropini bahwa pekerjaan tersebut unfaedah hanya memboroskan anggaran DKI Jakarta sementara kasus pandemi di masyarakat kian naik namun tidak digubris sama sekali oleh Pemprov DKI Jakarta. Heran, kok tidak malu gitu.

Disaat daerah-daerah lain berjibaku dengan himbauan upaya penyebaran covid-19 agar meminimalisir jumlah angka terpapar, namun tidak bagi DKI Jakarta yang justru asik dengan karyanya mengecat genteng dan dibawah fly over.

Apakah dengan cara seperti itu akan mampu menekan jumlah orang yang terpapar covid-19? Tentu tidak bukan. Oleh karenanya urgent untuk disampaikan dan untuk menjadi bahan spesifik bagi semua kalangan yang rindu akan normalnya wabah ini. 

Apa sih yang dibanggakan oleh seorang Gubernur Anis Baswedan terkait cat warna warni tersebut? Masalah covid-19 angkat tangan tapi masalah cat tersebut di galakan. Haha Piye gubernur kui?

Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana untuk membantu pemprov DKI Jakarta agar kiranya dapat segeea mungkin mengantisipasi para penderita covid-19. Sehingga harapan pemerintah pusat akan kerjanya dapat diandalkan. Bukan malah untuk menyenangkan diri.

Kita siap vaksin pun sudah ada tinggal langkah selanjutnya bagaimana dan ini ada dipemprov daerah masing-masing. Jangan terus angkat tangan dan menyerah begitu saja. Dana sebesar 10, triliyun itu duit rakyat bukan duit dari siapa-siapa. Gunanya tentu oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat.

Pandai mengungkapkan kata-kata namun susah untuk dibuktikan. Itulah gubernur DKI Jakarta. Apa mungkin Anis Baswedan lupa akan pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa pembangunan mental itu yang terbaik? Kemana kata-kata itu sekarang? 

Kita siap vaksin sementara kerja dari Gubernur mencla mencle ora karu-karuan. Pantas saja jika banyak para politisi buka suara tentang pemprov DKI Jakarta yang tidak dapat bertanggung jawab soal transparansi dana.

Salah satunya adalah bang Ferdinand Hutahaean yang sangat keras mengatakan dalam opininya tentang dana tersebut. Karena memang ini menyangkut kemaslatan bersama kemaslahatan publik bukan untuk golongan, pendukung atau pun kepentingan kelompoknya. 

Bukan hanya soal dana covid-19 saja yang kerap dikritik oleh bang ferdinand. Ia juga menyinggung soal dana Formula E yang tidak ada kabar kabarinya hingga sekarang. Artinya dana tersebut tidak jelas.

Pertanyaan seperti bang ferdinand yang mengatakan pada gubernur seperti: Nies Jawablah, dana formula E Kau transfer kemana? juga banyak dipertanyakan oleh masyarakat umum dan juga dari para politisi khususnya.

Kita siap divaksin masyarakat juga jadi bingung akibat masuknya para kadrun dengan segudang jurus hoaknya yang memang bertujuan untuk menciptakan kekeruhan diair yang jernih. Masyarakat agak sedikit condong menanggapi berita tersebut dan ini sungguh memalukan.

Vaksin itu untuk kita bukan untuk siapa-siapa dan demi kesehatan demi melindungi diri dan orang lain. Tapi lagi-lagi berita hoak seputar vaksin masih saja terus digencarkan oleh para kadrun tersebut. Ingat jika terpapar jangan salahkan pemerintah pusat namun lihatlah gubernurnya yang tidak pandai bekerja khususnya menangkal covid-19. 

Kita siap vaksin namun tidak banyak juga yang anti terhadap vaksin. Sehingga sedikit banyaknya mereka gembar gemborkan tentang vaksinasi yang terkadang tidak masuk akal sekalipun.

Ferdinand Hutahaen memang kerap mengkritik tiap kebijakan Anis Baswedan yang tidak jelas. Termasuk soal transfer dana formula E yang hingga kini masih menjadi teka-teki dimasyarakat khususnya bagi wargs DKI Jakarta. 

"Bicara tentang dana formula E DKI Jakarta yang hingga hari ini gelap gulita keterangannya tidak jelas. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui dari pemberitaan-pemberitaan yang menyatakan bahwa telah membayar lisensi penyelengaraan Formula E dijakarta sebesar 31 juta poundsterling musim 2019-2020. Balapannya tidak ada" ujar ferdindand dalam video teresebut.

Hal tersebut sudah lama sebenarnya karena banyak sekali kejanggalan demi kejanggalan yang tidak jelas. Karena hal ini sudah tidak diperbolehkan oleh aturan baru yang masuk melalui APBD.

Kita siap vaksin walaupun seorang gubernurnya menyerahkan ke pemerintah pusat namun kita sebagai masyarakat yang baik harus ikuti kata pemerintah pusat yaitu program vaksinasi. Penting untuk disampaikan sebab tidak ada orang yang tahu bahwa kita pembawa dari pada covid-19 ini.

Semoga dengan adanya vaksin ini semua masyarakat di Indonesia siap untuk divaksin. Biarkan mereka yang tidak mau untuk divaksinasi karena kesehatan adalah milik kita bukan milik mereka. Semoga bermanfaat. Salam..

Samhudi Bhai

Kompasianer Brebes Community (KBC) 68 Jawa Tengah-Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun