Pandangan Dunia Internasional terhadap Konflik Etnis Muslim Uyghur China

Dunia internasional seperti Amnesty International serta Organisasi Kerjasama Islam telah memperhatikan Isu Etnis Muslim Uighur di Xiangjiang. Menariknya, OKI, sebuah kelompok solidaritas Muslim, tidak bergabung dalam paduan suara global yang mengutuk China atas tindakannya dalam pertempuran Xiangjiang. 

Reaksi OKI terhadap sengketa Xiangjiang tidak memadai. Sikap moderat yang diambil OKI didorong oleh keinginan negara-negara anggotanya untuk mengembangkan hubungan dengan China.

Sudah menjadi hal umum bahwa setiap orang, pemerintah, dan negara memiliki kewajiban dalam melindungi, mengakselerasi, serta menjunjung tinggi nilai HAM. Masalah atau pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia harus diperhatikan jika muncul. 

Tuduhan serupa atas pelanggaran HAM etnis Muslim Uighur yang dilakukan pemerintah China berujung pada Konflik HAM. Amnesti Internasional dan Organisasi Kerjasama Islam hanyalah dua dari sekian banyak kelompok publik yang menanggapi perang ketika menjadi terkenal di dunia internasional.

Kasus pelanggaran hak asasi manusia sering terungkap di media. Ini karena orang umumnya memiliki banyak hati dan bersedia untuk membantu mereka yang membutuhkan. Konflik etnis Muslim-Cina telah menarik perhatian internasional. 

Sehubungan dengan Konflik Etnis Muslim Uighur Xiangjiang, beberapa negara dan bahkan organisasi internasional bersatu untuk mencari solusi. Untuk bagiannya, Amnesty International telah bekerja menuju penyelesaian damai Konflik Etnis Muslim Uighur. 

Amnesty International, sebagai suara terkemuka dalam perang melawan pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, harus campur tangan dalam menanggapi peristiwa ini. Pekerjaan hak asasi manusia dilakukan oleh Amnesty International atas nama minoritas Rohingya di Myanmar.

1. Meluncurkan protes, termasuk kampanye surat, terhadap pemerintah Myanmar.

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International melobi pemerintah Myanmar untuk mengakhiri penganiayaan terhadap minoritas Rohingya. Pemerintah Myanmar sebelumnya telah mengabaikan upaya tersebut. 

Buktinya termasuk dimulainya kembali kekejaman yang disponsori pemerintah terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar, seperti pembakaran masjid dan pemerkosaan gadis-gadis muda. Banyak aktivis non-kekerasan telah dipenjara atas kemauan pemerintah, kebebasan berbicara telah dibungkam, dan minoritas, terutama Rohingya, telah dilucuti dari hak politik mereka.

2. Mencari dan melakukan investigasi terhadap bukti pelanggaran HAM di Myanmar