Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas, dalam usaha menekan angka kemiskinan di Papua, dan wilayah selain Papua, pemerintah memberikan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan juga pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah. Di bidang pendidikan, pemerintah juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS dan juga beasiswa. Selain itu, pemerintah meningkatkan kapasitas tenaga pendidik yang profesional dalam rangka pemerataan pendidikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mencegah naiknya tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan.
Dengan upaya-upaya pemerintah yang sudah dijabarkan diatas, Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan menjelaskan bahwa realisasi anggaran yang diperuntukkan menurunkan angka kemiskinan di Papua mencapai Rp. 225,05 miliar atau sekitar 33,52% dari yang telah dianggarkan untuk tahun 2021 sebesar Rp.671,25 miliar. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan ini disertai dengan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan bagi Usaha Mikro dan Kecil, serta merealisasikan kebijakan-kebijakan dan program-program yang mendukung penanggulangan kemiskinan terutama bagi wilayah pedesaan.
Pada intinya, kemiskinan merupakan hal yang umum terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, dan sangat kompleks untuk diselesaikan secara tuntas dengan waktu dan kesempatan yang relatif singkat. Apalagi semenjak Covid-19 melanda Indonesia. Hampir semua sektor mengalami penurunan dan kemunduran, terutama di bidang ekonomi. Perlu banyak waktu, perlu banyak proses yang harus dilakukan baik dari sisi pemerintah disertai dengan kebijakan dan strateginya, dan juga dari sisi masyarakat yang harus mempercayakan beberapa hal kepada pemerintah demi masa depan dan perkembangan wilayah mereka. Memang terkadang kebijakan dan strategi tersebut menuai pro-kontra. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah telah sangat hati-hati dalam membuat suatu keputusan atau kebijakan, terlebih mengenai pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya adalah dengan dijadikannya Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON XX di tengah banyaknya masyarakat dari Kabupaten Maybrat, Papua Barat yang hidup dengan kondisi memprihatinkan dengan dilanda kemiskinan di tempat pengungsian. Penyebabnya adalah konflik senjata yang terjadi antara OPM dengan TNI Polri. Meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, tetapi mungkin saja di sisi lain pemerintah tidak memiliki pilihan lain dikarenakan tingkat kemiskinan Papua yang tinggi, bahkan di lima daerah di dalamnya telah mencapai kemiskinan ekstrem sehingga dengan cara digelarnya PON XX yang menjadikan Papua tuan rumah menjadi salah satu perantara dalam hal menekan angka kemiskinan Papua karena event tersebut akan dikenal sampai ke kancah Internasional, sehingga dunia Internasional memiliki pandangan yang baik kepada Indonesia, khususnya Papua. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya Papua akan mengalami kenaikan di tingkat potensi dalam bidang pariwisata seperti contohnya Bali.
Dengan adanya peningkatan di sektor pariwisata, hal ini tentu akan membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Papua karena banyak income yang dihasilkan dari pariwisata tersebut. Mungkin salah satu jalan pembuka untuk hal tersebut adalah dengan digelarnya PON XX dengan menjadikan Papua sebagai tuan rumah nya. Selain dalam hal itu, pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk pembangunan Papua. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang peningkatannya patut diapresiasi. Memang tidak mudah untuk membuat suatu kebijakan, membuat strategi, dan mengatur pengeluaran anggaran untuk pembangunan suatu daerah sehingga pada nyatanya, pembangunan untuk menghilangkan stigma dan mitos terhadap anggapan masyarakat umum kepada Papua yang dipandang sebagai wilayah dengan ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, dan ketidakmampuan ini membutuhkan proses yang panjang.
Selain itu, pemberantasan korupsi yang masih merajalela di Indonesia yang pelakunya merupakan aktor politik juga perlu untuk digalakkan lagi. Saat masa-masa pandemi seperti ini, pemerintah dan aktor politik seharusnya lebih berbesar hati terhadap masyarakatnya karena masyarakat sudah cukup sulit menghadapi kemiskinan. Pemerintah ditugaskan untuk mewakili suara masyarakat dan juga untuk menampung aspirasi mereka. Akan sangat tidak pantas ketika di sisi lain masyarakat mengalami kemiskinan, bahkan kemiskinan yang ekstrem, namun disisi lain pemerintah yang bertugas mendengarkan suara mereka malah menyelewengkan hak pembangunan, dan juga hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saat ini, sudah banyak jalan yang terbuka menuju kemakmuran. Maka, Indonesia khususnya Papua kedepannya harus dan pasti akan terbebas dari kemiskinan, dengan dimulai dari pemerintah dengan masyarakat yang saling percaya dan saling memegang prinsip serta komitmen untuk terbebas dari segala bentuk kemiskinan tersebut.
REFERENSI:
Astuti, I. (2021). Kemiskinan Ekstrem di 5 Wilayah Prioritas Papua Diharapkan Tuntas 2021. Jakarta: mediaindonesia.com.
BBC. (2021). PON Papua 'Panggung kesetaraan dan keadilan', tak cerminkan solusi atas konflik di Papua yang terus berlanjut? bbc.com.
Iqbal, M. M. (2021). Apa Setelah PON Papua ? Kementerian PPN/Bappenas Desk Papua.
Kusnandar, V. B. (2021). Tingkat Kemiskinan Papua Masih Tertinggi Nasional pada Maret 2021. databoks.katadata.co.id.
Papua, B. P. (2020). Laporan Infografis Hasil Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2020. 1.
