Seperti yang kita ketahui, kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang masih belum bisa dipungkiri kehadirannya di tanah air kita, Indonesia. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks untuk diatasi. Seperti yang kita ketahui, kemiskinan adalah suatu keadaan ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok nya. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan primer yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan primer ini meliputi kebutuhan sandang yang berupa pakaian, pangan yang berupa makanan, dan papan yang berupa tempat tinggal. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diukur dari sisi pengeluaran minimumnya selama satu bulan.
Di Indonesia, individu atau masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri, yaitu: Pertama, pendapatan yang relatif rendah dan bahkan tidak memiliki pendapatan sama sekali. Kedua, tidak memiliki profesi yang tetap atau biasa disebut dengan serabutan, atau bahkan pengangguran. Ketiga, rendahnya pendidikan atau bahkan tidak berpendidikan. Keempat, tidak memiliki rumah yang layak huni atau bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Dan kelima, kehidupannya tidak memenuhi standar gizi minimal.Â
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, terdapat juga beberapa faktor penghambat seperti kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang belum terealisasi secara penuh, banyaknya masyarakat yang masih belum dapat melihat potensi sumber daya yang mereka miliki di wilayah mereka, sarana dan prasarana yang belum dapat mencapai standar pendidikan, dan juga kurangnya fasilitasi dari bidang kesehatan. Beberapa hal tersebut mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia sulit untuk diturunkan. Secara teori, upaya penurunan angka kemiskinan harus disertai dengan pertumbuhan ekonomi pula.
Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sebenarnya memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dengan harga yang sangat fantastis. Namun, dimata segelintir masyarakat, Papua mendapatkan citra sebagai wilayah yang terbelakang, terbatas, tertinggal, dan masih banyak pandangan lain yang cukup mengiris hati masyarakat Papua yang mengetahui keadaan kehidupan mereka yang sebenarnya di sana. Namun ternyata, data-data yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa ternyata Papua mengalami tingkat kemiskinan yang termasuk tinggi di ranah Nasional. Selain itu, pemerintah juga terlihat seperti memahami kemiskinan yang terjadi di wilayah Papua ini. Maka, pemerintah pun tidak tinggal diam atau pun hanya meratapi nasib masyarakatnya yang dilanda kemiskinan di tanah Papua. Mereka turut mengeluarkan kebijakan dan strategi-strategi demi menekan angka kemiskinan di Papua, yang disertai dengan strategi-strategi demi mencapai tujuan tersebut.
Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, banyak masyarakat yang mengalami keterpurukan di bidang ekonomi. Banyak masyarakat yang usaha nya terpaksa gulung tikar, banyak masyarakat yang dirumahkan atau terkena PHK, ada masyarakat yang harus mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan mereka karena terjangkit Covid-19, dan masih banyak contoh lainnya. Papua merupakan salah satu dari tiga puluh empat provinsi yang ada di Indonesia yang dijadikan fokus oleh pemerintah dalam rangka penurunan angka kemiskinan, khususnya angka kemiskinan di daerah Papua itu sendiri. Mengapa demikian? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, per bulan Maret 2021 tingkat kemiskinan di Papua masih menempati posisi tertinggi Nasional di angka 26,86% atau setara dengan 920 ribu jiwa dari jumlah total penduduk. Jumlah ini berarti lebih dari seperempat masyarakat Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, selama merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, Papua memiliki peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan atau IKK tertinggi, yakni 6,61 poin pada tahun 2020. Hal ini jauh berbeda dengan Nusa Tenggara Barat yang menempati peningkatan IKK kedua nasional, yakni 2,58 poin pada tahun 2020. IKK disini sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Hal ini sangat menunjukkan bahwa angka kemiskinan Papua masih menempati posisi tertinggi di ranah Nasional. Namun, seperti yang kita ketahui, Provinsi Papua dijadikan tuan rumah pada acara pesta olahraga se-Nasional yaitu Pekan Olahraga Nasional atau PON XX yang diselenggarakan pada bulan Oktober lalu. Pada PON XX Papua kemarin, terdapat 39 cabang olahraga yang bertanding, 10 diantaranya masih termasuk cabang olahraga eksebisi. Semua cabang olahraga tersebut dibagi menjadi empat lokasi pertandingan di kabupaten atau kota yang berbeda, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.
Acara PON XX Papua berjalan dengan lancar dan dibuka dengan acara pembukaan dan ditutup oleh acara penutupan yang sangat gebyar dan meriah. Di tengah angka kemiskinan Papua yang tergolong tinggi, acara ini tetap diselenggarakan. Terdapat suatu hal yang menjadi permasalahan. Di tengah penyelenggaraan PON XX, ternyata banyak pengungsi Papua yang hidup dengan kondisi memprihatinkan dengan dilanda kemiskinan. Penyebabnya adalah konflik senjata yang terjadi antara OPM dengan TNI Polri. Padahal dalam pidato pembukaan PON XX, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa event PON XX ini merupakan panggung kesetaraan dan panggung keadilan. Pernyataan tersebut menuai kontra dari sejumlah kalangan yang menganggap bahwa panggung kesetaraan dan panggung keadilan ini tidak tercerminkan jika melihat konflik yang sedang terjadi di tanah Papua yang menjadi tuan rumah PON XX. Terdapat beribu-ribu jumlahnya masyarakat Papua yang berasal dari Kabupaten Maybrat, Papua Barat yang menurut kabar sudah satu bulan mengungsi. Menurut penuturan dari salah satu pengungsi, mereka hanya baru satu kali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Banyak di antara mereka yang menderita dibawah tekanan kemiskinan dan konflik sehingga mereka jatuh sakit. Bahkan ada lansia, anak-anak, dan ibu hamil juga. Mereka belum berani untuk kembali ke kampung mereka karena situasi masih belum aman. Bahkan, beberapa di antara mereka tidak mengetahui bahwa Papua menjadi tuan rumah PON XX. Sangat miris. Disisi lain, staf khusus kepresidenan dari kalangan milenial Papua, Billy Mambasar menilai bahwa pemerintah telah sangat berupaya untuk membangun kesetaraan bagi orang asli Papua melalui kebijakan-kebijakannya sehingga Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengalami peningkatan.
Maka bukan tanpa alasan, diselenggarakannya PON di tengah kondisi kemiskinan masyarakat Papua adalah sebagai suatu cara untuk mencapai pembangunan pula. Presiden Indonesia memuji Stadion Lukas Enembe yang pembangunannya baru selesai sebelum digelarnya PON XX, dan menyebut bahwa stadion tersebut bukan satu-satunya simbol kemajuan Papua. Pembangunan infrastruktur lain seperti bandara dan jalan lintas Papua juga merupakan bukti dari kemajuan Papua saat ini. Digelarnya PON akan menarik perhatian dunia Internasional, dimana hal itu dapat dijadikan ajang untuk show up kepada dunia Internasional bahwa Indonesia juga memprioritaskan pembangunan dan kemajuan di Papua, tidak hanya di segelintir daerah. Selain itu, kebijakan dan dukungan yang dikeluarkan oleh pemerintah memperlihatkan realisasi dalam hal politik, bahwa Papua sedang dalam proses pembangunan dan hal itu akan terus terjadi demi tercapainya kemajuan, dan meningkatnya taraf hidup masyarakat Papua. Dengan adanya hal-hal tersebut, diharapkan mitos yang identik dengan Papua seperti ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan, ketidakmampuan, dan kebodohan akan terhapuskan melalui diselenggarakannya dan suksesnya acara PON XX. Selain itu, diselenggarakannya PON XX ini adalah demi terjaganya hubungan baik antara negara dengan pemerintah, tokoh masyarakat dan juga masyarakat di Papua.
Setelah selesai digelarnya PON XX Papua, Wakil Presiden Indonesia, K. H Ma'ruf Amin mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Dalam rapat koordinasi tersebut, dibahas mengenai penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Ada lima kabupaten yang dijadikan prioritas untuk dapat ditanggulangi angka kemiskinannya yang ditargetkan di tahun 2021, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Deiyai. Menurut Wakil Presiden, tantangan terbesar penanggulangan kemiskinan ekstrem ini terdapat dalam realisasi program pemerintah yang tepat sasaran, sehingga para Gubernur dan Bupati harus lebih meningkatkan perencanaan dan penganggaran program dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Terdapat sekitar 196.120 jiwa berada dalam angka kemiskinan ekstrem. Maka dari itu, Wakil Presiden menyebutkan bahwa hal itu sudah dianggarkan oleh pemerintah dengan dibantu dana otonomi khusus Papua tahun anggaran 2022 yang meningkat menjadi 2,25% dengan tujuan percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan juga tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Selain dana otonomi khusus yang meningkat menjadi 2,25%, dana bagi hasil di bidang Migas dan Pertambangan, serta dana tambahan yang dikenal dengan Dana Infrastruktur juga turut berperan. Tujuan diadakannya dana otonomi khusus ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua di bidang-bidang yang penting seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, Sumber Daya Manusia, dan infrastruktur, di mana di tahun 2040 ditargetkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengalami peningkatan dan menjadi lima besar teratas, bukan di posisi bawah seperti saat ini. Hal itu harus disertai dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan drastis. Di samping mencetak kesuksesan di bidang olahraga melalui digelarnya PON XX sebagai medan perjuangan para atlet-atletnya, Papua juga harus mencetak kesuksesan di bidang pembangunan perekonomian dan kesejahteraan, sehingga kemiskinan ekstrem maupun non ekstrem tidak lagi dikenal di tanah Papua.
